Angin segar berupa besarnya gaji yang tembus Rp 1,137 juta bagi buruh di Kota Batu sepertinya bakal hanya tinggal angan-angan. Sebab, besaran gaji atau UMK (upah minimum kota/kabupaten) 2010 yang direkomendasikan oleh dewan pengupahan Kota Batu itu, tak akan dipakai oleh Pemkot Batu.
Sebaliknya, Pemkot Batu bakal memilih angka UMK tandingan yang diajukan oleh PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia) Kota Batu yang hanya sebesar Rp 989 ribu. Lebih rendah dari angka yang diajukan Dewan Pengupahan Kota Batu sebesar Rp 1,137 juta.
“Kalau menggunakan angka dewan pengupahan terlalu mahal dan terlalu berat.

Meski pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Malang masih belum ada titik temu, namun Walikota Malang Drs Peni Suparto memastikan akan mengajukan lebih dari Rp 1 juta per bulan. Sebab, sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim No 560/10326/031/2009 tentang proses penetapan UMK kabupaten/kota di Jatim tahun 2010, Kota Malang menduduki ring II setelah Surabaya.
“Ketentuannya, Surabaya itu ring I, Kota Malang ring II dan Kabupaten Malang ring III. Kabupaten Malang saja sudah mengajukan usulan UMK Rp 1.000.005,” ujar Walikota Malang Drs Peni Suparto, Kamis (1/10).
Sebagaimana diketahui, pembahasan UMK Kota Malang sempat …

Pembahasan UMK Kota Batu untuk tahun 2010 sudah hampir rampung dan segera dikirim ke Gubernur Jatim. Hari ini dewan pengupahan melapor ke Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.
Berdasarkan pembahasan dewan pengupahan, UMK Kota Batu tahun depan diusulkan sebesar Rp 1.137.236,92. Usulan ini lebih tinggi dari standar kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Batu. “KHL sebesar Rp 900,098 setiap bulannya. Tapi yang diusulkan menjadi UMK sebesar Rp 1.137.236,92 karena berdasarkan pertimbangan inflasi ditahun depan,” kata Ketua SPSI Kota Batu, Purtomo.
Lebih lanjut Purtomo menjelaskan, usulan UMK berdasarkan survei standar kehidupan layak …

Dilantiknya beberapa orang yang dipilih menjadi kepala desa (kades) rupanya tidak membuat lega jabatan orang tersebut. Pasalnya sejak 8 bulan terakhir ini, mereka tidak menerima tunjangan penghasilan tetap dari Pemkab Malang.
Terang saja, kejadian tersebut membuat gerah semua kades. Buntutnya sekitar 200 orang kades beserta perangkatnya ngeluruk pendopo setempat untuk menuntut pencairan tunjangan, Rabu (26/8).
“Kedatangan kades dan perangkatnya kesini secara spontan untuk minta pertanggungjawaban bupati supaya tunjangan selama 8 bulan lekas dicairkan. Kami menunggu kejelasan itu sejak April lalu, namun sampai sekarang tetap tak ada kabarnya,” tegas Subakir

Tunjangan tetap perangkat desa yang hingga sekarang belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, membuat ratusan kepala desa yang tergabung dalam Forum Perangkat Desa (Forkades) Kabupaten Malang mengancam menggelar aksi unjukrasa. Rencana tersebut untuk mendesak Bupati Malang H Sujud Pribadi segera menandatangani Surat Keputusan (SK) pencairan tunjangan karena sudah menjadi hak para perangkat desa.
Ketua Forkades Kabupaten Malang SY Subakir, Kamis (20/08), menjelaskan sejak bulan Januari 2009 hingga sekarang ini belum menerima tunjangan. Padahal di Kabupaten Lumajang tunjangan perangkat desa sudah cair. Bahkan, para perangkat desa sudah bisa menerima tunjangan setiap …

Kepala desa (kades) dan seluruh perangkatnya dalam beberapa tahun ke depan tak akan lagi mendapatkan jatah dari tanah kas desa yang lazim dikenal sebagai tanah bengkok. Sebab, saat ini pemerintah sedang menyusun draf peraturan pemerintah (PP) tentang perangkat desa.
Dalam draf itu, papar Kabag Humas Pemkab Malang Kukuh Banendro salah satunya berisi tentang pengaturan tanah bengkok. “Nantinya, tanah bengkok itu akan masuk ke kas desa. Selama ini, tanah bengkok masuk sebagai pendapatan kades dan perangkatnya,” ujar Kukuh.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantui ribuan buruh pabrik rokok (PR) di Kabupaten malang. Tak tanggung-tanggung, mereka yang terancam kehilangan sumber penghasilan itu diperkirakan lebih dari 4.000 orang.
“Ada lebih dari empat ribu buruh terancam PHK massal, karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan beroperasi

Seperti halnya PNS, tenaga honorer daerah (Honda) yang ada di lingkungan Kota Batu telah menikmati kenaikan gaji. Walikota Batu, Eddy Rumpoko, mengungkapkan hal itu kepada wartawan, Senin (16/3).
Menurut Eddy, para tenaga honorer kini mendapat gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK), yaitu Rp 900 ribu. “Gaji itu mereka terima per Januari lalu, sehingga selisih gaji mereka dirapel pada bulan April mendatang,” katanya.
Dalam kebijakan baru tersebut, Pemkot Batu juga menghapuskan klasifikasi gaji Honda.

Sebanyak 800 buruh pabrik rokok PT Cakra Guna Cipta di Jl Raya Kendalpayak 332 Kabupaten Malang, Rabu (18/2) mogok kerja. Mereka menuntut pengurangan jam kerja dan memprotes perusahaan yang tidak memberlakukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai SK Gubernur sebesar Rp 954.500.
Tetty Winarsih, salah satu buruh perpak, mengatakan, ia dan kawan-kawannya selama ini mendapat gaji hanya Rp 900 ribu per bulan. Meski bergabung dalam pekerja borongan, yaitu Giling dan Perpak, pendapatan mereka tidak dinaikkan.

Jumlah Perusahaan yang mendapat Nota Pembinaan karena tidak menerapkan UMK tahun 2009 bertambah. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Malang telah mengirim nota peringatan ke tiga perusahaan, CV Dwijaya Dampit, PT Sumbertani Dampit dan SPBU Sedayu Turen. Baru-baru ini, Pabrik Rokok Sanggoro Kecamatan Pakisaji menambah daftar perusahaan dikenai nota peringatan.
Temuan tersebut memaksa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menambah jumlah perusahaan yang akan disidak. Rencana awal, inspeksi mendadak tersebut hanya diberlakukan terhadap 30 perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan UMK. Namun, sejak muncul nama perusahaan baru pelanggar UMK, maka Disnaker memutuskan …