Perebutan kursi CPNS di Kota Malang akan semakin kompetitif. Satu kursi CPNS paling sedikit direbut 15 orang untuk formasi guru. Untuk formasi tenaga teknis lebih besar lagi, satu kursi CPNS akan direbut 41 orang pendaftar CPNS.
Jumlah peserta seleksi CPNS yang lolos verifikasi mencapai 9179 pendaftar. Jumlah formasi guru yang mendaftar sebanyak 4924 orang, sedangkan formasi yang dibutuhkan hanya 321 kursi. Untuk formasi tenaga kesehatan jumlah pesertanya sebanyak 711 pendaftar dengan jumlah formasi yang tersedia sebanyak 39 kursi. Pendaftar untuk tenaga teknis mencapai 3544 pendaftar untuk memperebutkan 85 kursi …

Warga penghuni Wisma Tumapel di Jalan Tumapel 1 Malang, sebentar lagi harus meninggalkan rumah yang sudah mereka tempati puluhan tahun. Bahkan sejak beberapa hari lalu, pagar seng setinggi tiga meter, sudah menutup wisma tersebut.
Padahal didalam wisma tersebut, masih dihuni belasan warga. Mereka tetap ngotot berada di wisma yang juga salah satu rumah dinas milik Universitas Negeri Malang (UM) ini, karena merasa masih layak tinggal.
Bahkan warga menilai, penutupan wisma dengan pagar seng tersebut, sebagai upaya untuk mengusir paksa penghuni. Bahkan warga sempat marah dengan cara-cara yang dilakukan.

Universitas Negeri Malang (UM) segera melaunching perumahan murah untuk dosennya. Perumahan ini dibangun untuk memfasilitasi dosen yang belum memiliki rumah. Termasuk mereka yang masih tinggal di rumah dinas (Rumdin) dan harus segera keluar dari sana.
“Launching perumahan ini akan kami lakukan pada awal Oktober ini. Hanya saja kepastian waktunya masih akan kami bicarakan dengan pengembang,” ungkap Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) UM, Drs Partono M.Pd kepada Malang Post.
Selain ditujukan bagi dosen UM, perumahan yang berlokasi di Desa Njedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ini juga membidik pangsa pasar dosen

Tiga jurusan di Universitas Negeri Malang (UM) digabung menjadi satu berada di bawah fakultas baru, yakni Fakultas Ilmu Sosial (FIS). Tiga jurusan itu adalah jurusan ilmu hukum dan kewarganegaraan yang sebelumnya bernama PPKn di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), lalu jurusan ilmu sejarah yang sebelumnya berada di fakultas sastra, dan jurusan ilmu geografi yang sebelumnya berada di bawah FMIPA.
Kahumas UM Dr Zulkarnain Nasution mengatakan, pemindahan tiga jurusan itu adalah untuk lebih mengonsentrasikan program itu. Dengan dikumpulkan pada rumpun keilmuan yang memiliki kesamaan, maka proses pembelajaran lebih terkonsentrasi. “Selain tiga jurusan …

Langkah penertiban rumah dinas di Universitas Negeri Malang (UM) diikuti dengan pembangunan rumah relokasi bagi mantan penghuni rumah dinas. Pihak rektorat bekerja sama dengan Bank BTN dan pengembang bakal membangun kompleks perumahan.
Lokasi perumahan ditetapkan di pinggiran Kota Malang. Pertimbangannya, agar harga terjangkau.

SEKITAR tahun 1960-an, beberapa rumah dinas (rumdin) Universitas Negeri Malang (UM) berdiri. Contohnya, rumah dinas asisten dosen di Jalan Ambarawa, lalu bertambah ke rumdin Jalan Surakarta dan yang terbesar, berkembang ke rumdin Jalan Simpang Bogor. Ketika itu, para dosen, ditawari untuk berpindah tempat dari satu rumdin ke rumdin lainnya. Itupun persyaratannya cukup ketat. Mulai dari masa kerja di UM hingga rumdin yang bakal ditempati harus dikosongkan terlebih dulu oleh penghuni lamanya.
Sembari sedikit mengenang, beberapa warga di Jalan Simpang Bogor menjelaskan rumdin itu berdiri sekitar tahun 1970-an. Di lahan itu, hanya …

Rektor Universitas Negeri Malang mengirim SMS ke ponsel salah satu wartawan Malang Post mengenai pemberitaan sidang gugatan. Katanya, tidak benar bahwa UM mangkir dari persidangan PTUN di Surabaya. Rektorpun tak lupa memberikan nomor telepon kuasa hukum UM, Suko Wiyono.
Anehnya, saat dihubungi Malang Post, Suko Wiyono enggan memberikan komentar apapun. Termasuk ketika didesak mengenai proses persidangan PTUN di Surabaya.Suko juga tidak mau memberikan pernyataan apapun terkait gugatan PTUN. ‘’Nanti kalau persidangan selesai, saya akan press release, sampeyan pasti saya undang,’’ tegasnya.

Untuk menyelesaikan tarik ulur aset SMAN 8, SMPN 4 dan SDN Percobaan I antara Pemkot Malang dan Universitas Negeri Malang, pakar hukum agraria, DR Benediktus Bosu SH menyarankan kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan solusi bersama untuk kebaikan pendidikan di Kota Malang.
Menurutnya, tarik ulur itu terjadi karena ada dua penyebab, cara pandang yang berbeda dan UU. No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP).
UM merasa memiliki lahan itu karena memiliki sertifikat tanah, dan Pemkot Malang tengah menguasai karena memiliki bukti Penyerahan Peralatan, Personil dan Dokumen (P3D) …

Polemik aset Universitas Negeri Malang (UM) dengan Pemkot Malang terkait aset UM yang kini ditempati SMAN 8 SMPN 4 dan SDNP 1, dinilai praktisi hukum pertanahan Benediktus Bosu sebagai akibat dari perbedaan sudut pandang dalam menanggapi aturan hukum.
Dijelaskan Bosu, dalam masalah ini UM berdasarkan UU 5/1960 tentang undang-undang pokok agraria (UUPA) yang dibuktikan dengan sertipikat, atau turunan buku tanah. Dasar berikutnya adalah PP 10/1961 tentang pendataan tanah, lalu PP itu dicabut dan diganti dengan PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah.

Kewenangan penuh terkait nasib SMA Lab Universitas Negeri Malang (UM) berada di tangan Rektor UM. Sebab pengelolaan sekolah ini menjadi satu di bawah pimpinan universitas. Setelah sebelumnya sekolah ini dikelola yayasan, kini menjadi sebuah lembaga di bawah pimpinan UM.
Menurut Pembantu Rektor (PR) I UM, Dr H Kusmintardjo MPd sejak awal Agustus lalu, status sekolah laboratorium yang dimiliki UM berubah dari status sekolah yayasan menjadi sekolah di bawah universitas.
‘’Sudah dibentuk unit khusus yang menangani sekolah laboratorium UM, baik itu SD Lab, SMP Lab maupun SMA Lab,’’ ungkapnya.
Terkait permintaan Dinas Pendidikan (Disdik) …