Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat sekitar 2019 laporan yang masuk sejak tahun 2000 hingga 2009 di bulan ini. Di tahun 2009 tercatat sejumlah 182 laporan yang masuk pada KPPU.
Jawa Timur menyumbang sekitar 7,9 persen dari keseluruhan laporan yang masuk, sedangkan jumlah terbesar berasal dari Sumatera dengan prosentase sekitar 25,31 persen. Kota Malang dianggap KPPU sebagai kota yang berpotensi banyak melakukan kartel atau pelanggaran dalam hal tender.
Kabiro Humas KPPU A.Junaidi menilai, Kota Malang merupakan salah satu kota yang ditengarai tidak transparan dalam berbagai tender yang dilakukan. Sering kali tanpa pengumuman …

Pengadaan seragam dewan sebanyak lima stel dengan dana sekitar Rp 198 juta menurut Kaolan Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD Kota Malang mengatakan lelang tender dilakukan secara terbuka dengan masang iklan sesuai dengan surat edaran gubernur. Dalam surat tersebut Gubernur sudah menunjuk media harian yang digunakan sebagai media lelang tender.
Sekitar Januari awal tahun 2009, berdasar surat edaran gubernur, Kaolan mengaku DPRD diharuskan memasang pengumuman tender pengadaan seragam pada media yang disebutkan dalam surat edaran itu. Kaolan pun lantas memasang lelang sesuai dengan media yang ditunjukan. ” Seingat saya ada media yang namanya …

Proses pengadaan pakaian anggota DPRD Kota Malang yang dilakukan Sekretariat DPRD Kota Malang masih belum jelas. Apakah dilakukan pelelangan atau tidak. Pasalnya, untuk pengadaan pakaian anggota dewan yang baru itu, membutuhkan anggaran sebesar Rp 112,5 juta. Satu anggota dewan mendapatkan tiga pasang pakaian lengkap yang harganya berkisar antara Rp 750 ribu sampai Rp 1 juta setiap pasangnya.
Humas DPRD Kota Malang, Harianto Z, enggan memberikan keterangan terkait pengadaan pakaian anggota dewan yang baru itu. Meski sebagai Humas, dirinya tidak berkompeten menjawabnya. Keterangan itu dapat dikonfirmasikan langsung ke Sekretaris Dewan, Kaolan.

Pembangunan Jalur Lintas Barat (Jalinbar) di Kabupaten Malang telah memasuki tahapan lelang. Proyek tahap II ini diperkirakan memakan anggaran sekitar Rp 19 Miliar. Sehingga wajah Kota Kepanjen akan mengalami perubahan yang cukup signifikan.
Kepala Dinas Binamarga Pemkab Malang M. Anwar kepada Malang Post mengatakan alokasi dana diperkirakan mencapai Rp 19 Miliar. Pihaknya telah membuka tender atau lelang proyek prestisius tersebut. Pembangunan Jalibar tahap II ini difokuskan pada bangunan jembatan utama.

Kejaksaan Negeri Kepanjen berupa melengkapi kepingan data dan informasi soal kasus pengadaan mebeler tahun 2006. Tak puas memeriksa mantan mantan Kabag Perlengkapan Pemkab Malang Dra. Made Dewi Anggraeni, Msi, giliran rekanan yang diperiksa. Kemarin giliran Direktur CV Indah Jaya Makmur (IJM) Yoyok Subandrio diperiksa.
Yoyok yang sempat disebut-sebut menjadi pemenang tunggal tender pengadaan mebeler itu diperiksa selama 2,5 jam. Ia datang ke Kejaksaan Negeri Kepanjen menumpang mobil warna Silver miliknya sekitar pukul 09.00 WIB.

Pemprov Jatim menggelar tender senilai Rp 4 miliar, menyusul rencana dibangunnya pelabuhan kapal kecil di Sendangbiru, Malang Selatan. Diharapkan tender selesai Juni dan pembangunan diharapkan selesai pertengahan 2010.
Ir. Kardani, Kepala Dinas Perikanan dan Kelauatan (Disperla) Jatim mengatakan, proses tender itu kini tengah dilelang ke public untuk penyerapan anggaran bersumber dari APBN 2009 ini. ‘’Bagi kami tender cepat selesai, lebih baik,’’ tandas Kardani kepada Malang Post, kemarin.
Secara teknis, pelabuhan ini akan dimanfaatkan berlabuhnya kapal-kapal kecil, berukuran maksimal 30 GT.

Kejaksaan Negeri Kepanjen benar-benar serius menangani kasus dugaan korupsi yang masuk. Setidaknya dua kasus besar di tubuh Pemerintah Kabupaten Malang tengah diseriusi Kejaksaan Negeri. Dalam minggu ini, kasus pengadaan mebeler 2006 dan dugaan penyelewengan tiket Wendit Water Park memasuki babak baru.
Mengenai kasus pengadaan mebeler, Kasi Intel Kejari Kepanjen mengaku bakal mendatangkan mantan Kabag Perlengkapan Pemkab Malang Dra. Made Dewi Anggraeni, Msi, Rabu (8/4) besok. Saat ini Made menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Maraknya aduan dugaan korupsi di jajaran Pemkab Malang membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen dan Inspektorat Pemkab Malang sama-sama sibuk. Kejari sibuk mengejar buntut kasus pengadaan mebeler tahun 2006 senilai Rp 2,9 Miliar. Tak mau kalah, Inspektorat juga mengusut kasus dugaan penggelapan pupuk sebesar 7,5 ton.
Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, Adam MH Sabtu mengaku terus menggenjot penuntasan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) perkara mebeler. Saat ini tim khusus yang dibentuknya tengah menganalisa mata anggaran tahun 2006 dan pejabat yang tersangkut. Sehingga dalam waktu dekat bakal ada pemeriksaan para pejabat yang terkait kasus itu.

DPRD Kabupaten Malang meminta agar Pemkab Malang memperhatikan perajin. Pasalnya, imbas dari proses pengadaan mebel bermasalah pada APBD 2006 membuat perajin rugi. Di antaranya ada yang gulung tikar karena terjerat utang.
Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Malang Syamsul Hadi, sejak mengelindingnya kasus pengadaan mebel, sejumlah rekanan pemkab yang berhubungan dengan pengadaan mebel 2006 seperti menghilang. Mereka terkesan bersembunyi dan cuci tangan. Bahkan, di antaranya tidak mau terang-terangan menjelaskan kasus mebel yang sebenarnya terjadi.

Kasus pengadaan mebelir tahun 2006 yang mencuat setelah tragedi penarikan bangku di SD Simojayan II Ampelgading terus bergulir. Kasus itu juga menarik perhatian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Jawa Timur Zulkarnain Lubis. Kajati meminta wartawan agar mendorong Kejaksaan Negeri Kepanjen mengusut kasus itu.
Zulkarnain Lubis memberi pernyataan kepada wartawan saat mendampingi Gubernur Jawa Timur dalam lawatan ke Pendapa Kabupaten Malang, kemarin. Secara jujur Zulkarnain mengaku tidak mengetahui secara detail kasus mebeler yang sempat menasional itu. Menurut dia penyimpangan kasus itu harus telisik asal sumber anggaran serta pejabat yang berkomitmen (bertanggung jawab).