Pembentukan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja Pariwisata dipastikan tidak bisa direalisasikan tahun ini. Pasalnya, personel untuk mengisi posisi itu belum tersedia, menunggu formasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Demikian diungkapkan Kepala Satpol Pamong Praja Kota Batu, Shinta Rumendang kepada wartawan di pendapa Pemkot Batu, Kamis (6/8). “Untuk SK wali kota pembentukan Satpol PP Pariwisata sudah ada ditangan saya, tetapi untuk mengisi personelnya kita menunggu dari BKD,” ujarnya.

Tugas berat Satpol PP Kota Malang dalam menegakkan perda belum diikuti dengan kualitas aparatnya. Dari 185 anggota penegak perda itu, sejumlah 27 orang adalah lulusan SD. Mereka telah bekerja di satpol selama puluhan tahun. Dalam lima tahun ke depan, para lulusan SD itu belum tentu habis karena pensiun.
Proporsi tingkat pendidikan anggota satpol PP sesuai data dari Pemkot Malang adalah lulusan SD 27 orang, sarjana 15 orang, magister tiga orang, dan sisanya adalah lulusan SMA dan SMP. “Kami punya tugas berat mengiringi tugas utama menegakkan perda. Yakni terus menerus meningkatkan kualitas …

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Malang melakukan penertiban reklame mangkrak alias habis masa izinnya, kemarin. Jika sebelumnya penertiban dilakukan di Jalan Raya Thamrin Kecamatan Lawang, kali ini giliran dua reklame ukuran raksasa serupa, ditertibkan.
Reklame milik PT Multimitra Warna Media di Jalan Raya Mondoroko Kecamatan Singosari menjadi sasaran pertama penertiban. Reklame berukuran sekitar 4 x 8 meter dan tinggi tiang 9 meter itu oleh petugas langsung dipotong bagian medianya.

Tindakan tegas berupa pembongkaran tiang papan nama atau reklame milik perusahaan advertising Warna Warni di Jalan Thamrin, akhirnya benar-benar dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kab Malang. Pembongkaran yang dilakukan dengan melibatkan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Lawang, dilakukan tanpa mengalami hambatan.
Dengan telah ditumbangkannya reklame berukuran raksasa itu, kini pemandangan di depan Kantor Kecamatan yang berhadapan dengan Stasiun KA Lawang, pun terkesan lebih terang. Selama ini, cukup tingginya ukuran reklame juga bersentuhan dengan dahan pohon yang berada di barat Jalan Raya.

Satpol PP Kabupaten Malang melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Lawang dan Singosari yang kerap menjadi keluhan. Hanya saja, penataan yang dilakukan kemarin siang itu, focus pada PKL yang memanfaatkan fasilitas umum (Fasum) seperti trotoar dan badan jalan.
Selain melakukan penertiban aparat Satpol PP juga memberikan penyuluhan. Termasuk, pengetahuan mengenai ancaman sanksi kepada PKL yang mokong, yakni kurungan badan selama 6 bulan dan denda Rp 6 Juta.

Meski sudah sangat terlambat, kemarin tim gabungan Panwas Kota Malang bersama Satpol PP, akhirnya bersikap tegas terhadap atribut kampanye pasangan capres yang melanggar aturan. Dengan menertibkan semua atribut terpasang yang melanggar Perda No. 3 tahun 2009 tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye.
Ratusan atribut kampanye dari tiga pasangan Capres berhasil diturunkan tim gabungan Satpol PP dan Panwas Kota Malang. Satu truk dan pick up penuh dengan atribut kampanye yang dilepas secara paksa aparat penegak Perda itu. Padahal, atribut-atribut itu sudah terpasang jauh-jauh hari lalu.

Tingkat pelanggaran perda (peraturan daerah) di Kota Malang tetap tinggi. Menariknya, tingkat pelanggaran perda paling tinggi tetap diduduki Perda 16 /2007 tentang Izin Usaha dan Izin Gangguan (HO/hinder ordinary). Data Mei menunjukkan pelanggaran HO mencapai 22 kasus. Sebelumnya selama Maret-April terdata 21 pelanggaran.
Kasatpol PP Pemkot Malang Bambang Suhariyadi mengatakan, 22 pelanggaran Perda 16/2007 itu telah disidangkan bersama 32 kasus pelanggaran perda lainnya. Karena pada sidang tipiring (tindak pidana ringan) bulan Mei ada 54 kasus pelanggaran perda. “Sebanyak 54 kasus semuanya hasil operasi pada Mei lalu,” ungkap Bambang.

Operasi penertiban rombong PKL Trunojoyo yang dilakukan Satpol PP Kota Malang bersama Dinas Pasar hanya gertak sambal. Buktinya, hanya berselang beberapa jam, rombong yang telah diangkut Satpol PP dikembalikan kembali ke tempat semula di jalan Sriwijaya.
Sekitar jam 09.00 WIB kemarin, puluhan petugas Satpol bersama petugas Kamtib Dinas Pasar melakukan penertiban terhadap rombong dan peralatan jualan milik PKL Trunojoyo yang ditempatkan di Jalan Sriwijaya. Semua rombong yang ada di pinggir Jalan Sriwijaya dan Jalan Ronggowarsito diangkut ke truk Satpol PP. Ada 17 rombong yang berhasil ditertibkan. Tapi, sekitar jam 13.30 WIB, …

Masih segar diingatan masyarakat, saling lempar tanggungjawab antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) soal rehabilitasi Taman Ijen pasca Malang Tempo Dulu (MTD), kini aparat Pemkot Malang kembali menunjukkan citra buruknya.

Satu lagi tempat rekreasi baru dibangun di Batu. Jatim Park mengembangkan tempat rekreasi baru berupa Museum Satwa di Jalan Raya Oro Oro Ombo. Tapi sayang, pembangunan tempat rekreasi baru itu bakal ditinjau Satpol PP lantaran belum memiliki izin.
Padahal tempat rekreasi baru itu, akan dibangun di atas lahan sekitar 14 hektar. Saat ini, proses pembangunan juga sudah mulai dilakukan. Salah satunya dengan pemagaran areal pembangunan. Aktifitas pekerja dan masuk keluar kendaraan pengangkut material juga mulai tampak di lokasi.
Namun bersamaan kesibukan di lokasi pembangunan, ternyata IMB, Izin Penggunaan Peruntukan Tanah (IPPT) …