Pemkot Batu pada akhir 2009 ini diperkirakan memiliki tambahan aset tanah seluas 18,3 hektar. Aset tanah baru ini merupakan milik lahan Perhutani yang berada di kawasan Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu.
Kepala Sub Bagian Agraria, Bagian Pemerintahan Pemkot Batu, M Robiq mengatakan, tanah yang saat ini menjadi aset Pemkot Batu itu merupakan pertukaran tanah ganjaran Kelurahan Ngaglik yang berada di Desa Oro-oro Ombo dengan Perhutani.
Ketika Kota Batu masih berstatus kecamatan dan merupakan bagian dari Pemkab Malang, terjadi kesepakatan untuk menukar tanah antara Perhutani dengan Pemkab Malang.

Penantian panjang Pemkab Malang untuk mendapatkan persetujuan mengenai tanah tukar guling milik Perhutani sudah menemui titik terang. Setelah menunggu sekitar 24 tahun, Menteri Kehutan (Menhut) RI akhirnya mengeluarkan surat keputusan mengenai masalah tukar guling tersebut.
Proses untuk mendapatkan SK sudah dilakukan pemkab sejak 1985. Pemkab mengharapkan SK untuk tukar guling tanah karena sebagian obyek milik pemkab menggunakan tanah hutan. Misalnya pemandian Dewi Sri, pelabuhan Sendang Biru, dan sebagainya.
Hanya saja, SK Menhut 618/2009 tertanggal 5 Oktober lalu tersebut masih belum menyentuh persetujuan tukar guling.

Tukar guling lahan antara Pemkab Malang dan Perhutani yang diusulkan sejak tahun 1982 belum juga goal hingga tahun ini. Padahal, lahan Perhutani sangat dibutuhkan bagi pengembangan pembangunan kawasan Malang Selatan. Keseriusan Pemkab Malang telah terwujud dengan mempersiapkan lahan pengganti seluas 70 hektare.
Menurut Kepala Sub Bagian Pertanahan Pemkab Malang, Subianto, ada enam lokasi yang diminta tukar guling. Antara lain, TPI Pondok Dadap seluas 17,5 hektare, wisata Ngliyep seluas 10,6 hektare, wisata Balekambang 10,5 hektare, Wendit Water Park 2,1 hektare dan pemandian Dewi Sri dua hektare.

Paling lambat bulan Maret mendatang relokasi Pasar Karangploso sudah berjalan terealisasi sesuai harapan Pemkab Malang. Rencananya, lokasi lama Pasar Karangploso bakal dibangun sebagai rumah toko (ruko).
Plt. Sekdakab Malang Abdul Malik mengatakan sejak awal, lokasi lama memang diproyeksikan sebagai kawasan pasar. Namun, menurut dia saat ini Pemkab Malang masih memikirkan tahapan relokasi pedagang Pasar Karangploso. Soal lokasi lama, akan dibicarakan begitu tahapan relokasi berjalan sesuai jadwal.

Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Malang, dianggap tidak layak lagi berada di tengah kota. Sekolah khusus pegawai negeri yang semula bernama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) ini lebih cocok berada di Lawang atau Singosari.
Hal di atas diungkapkan Muhammad Munir SH, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim kepada Malang Post, Jumat siang kemarin. ’’Kalau di kota terlalu bising. Untuk pendidikan seperti itu layaknya di daerah pinggiran Malang, yang paling cocok di Lawang,’’ papar mantan Kabiro Kepegawaian Pemprov Jatim ini.

Teka-teki pelaksanaan relokasi SDN Tlekung akhirnya terjawab. Penyebabnya, hingga saat ini belum tersedia lahan untuk pembangunan sekolah yang berdekatan dengan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah yang dikelola Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Batu. Bahkan, pembebasan lahan yang telah dijadwalkan pada tahun sebelumnya juga belum realisasi.
“Persoalannya memang karena pembebasan lahan belum bisa dilakukan,” kata Kepala Hubungan Masyarakat dan Protokol Kota Batu Eko Suhartono, siang kemarin.

Keinginan Pemkab Malang melakukan tukar guling sejumlah lahan milik Perhutani menemui kendala. Karena, Departemen Kehutanan (Dephut) masih akan menurunkan tim untuk meninjau langsung pada lokasi yang akan di-ruilslag. Keputusan itu diperoleh setelah tim pemkab beserta dewan melakukan hearing dengan Dephut minggu lalu.