Besarnya dana rehab sekolah rusak yang disediakan pemerintah pusat langsung ditanggapi diknas Kota Malang. Diknas mengimbau agar semua sekolah segera mengajukan proposal perbaikan sarana prasarana (sarpras).
Suwarjana, kabid dikdas (pendidikan dasar) Diknas Kota Malang, mengatakan, anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp 20.4 triliun untuk memperbaiki 153.026 ruang kelas di seluruh Indonesia. Anggaran ini disalurkan melalui dinas pendidikan dan kebudayaan. “Ini bagian untuk menyukseskan program pemerintah. Targetnya tahun 2013/2014, tidak ada lagi bangunan SD/SMP yang rusak. Karena itu, seluruh sekolah diharap tanggap,” jelasnya.
Menurutnya informasi tersebut sudah …

HASRAT Pemkot Malang untuk menambali penyertaan modal ke Bank Jatim senilai Rp 30 miliar di APBD 2012 kandas. Sebab di pengesahan APBD 2012 beberapa waktu lalu, badan anggaran (DPRD) Kota Malang memangkas anggaran penyertaan modal menjadi Rp 15 miliar, Jadi penyertaan modal itu berkurang separuhnya.
Sekretaris komisi B (Keuangan), Bambang Triyoso mengatakan, Pengajuan anggaran penyertaan modal ke Bank Jatim diusulkan eksekutif sebesar Rp 30 miliar. Akan tetapi, setelah dilakukan pembahasan mendetail, dewan akhirnya menyepakati pengurangan anggaran sebesar Rp 15 miliar. Sehingga pada APBD 2012 nanti, pemkot akan menyertakan modal ke Bank …

Pemkot Malang tetap ngotot membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).
Proyek itu bakal dikerjakan 2012 dengan alokasi anggaran Rp 11,8 miliar. Proyek itu diserahkan pada dinas pekerjaan umum (DPU).
Padahal, hingga kemarin belum ada kejelasan dari Kemenkeu RI soal boleh tidaknya DBHCT digunakan untuk keperluan lain. Tak hanya itu, sebelumnya anggota badan anggaran (banggar) DPRD Kota Malang juga sudah
mengingatkan agar DBHCTdigunakan bagi dinas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di sekitar pabrik rokok.
“Kami memang ketitipan untuk membangun BLK di APBD 2012,” ujar Kadis PU Pemkot …

Ada pekerjaan berat yang harus dilakukan Pemkot Malang terkait pembangunan jembatan Kedungkandang. Sebelum pembangunan jembatan di atas Sungai Amprong itu direalisasikan, pemkot mesti melakukan pembebasan lahan di samping kiri dan kanan jembatan Kedungkandang yang ada saat ini. Itu karena jumlah lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan mencapai sekitar enam ribu meter persegi.
Persoalannya, kawasan di sekitar jembatan tersebut sudah telanjur padat. Terutama di sisi utara jembatan. Kalau ingin melakukan pembebasan lahan, puluhan rumah bakal kena. Masalah kompensasi atau ganti rugi yang nantinya membuat pemkot harus tarik ulur dengan warga.
Kepala Dinas Pekerjaan …

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat sekitar 2019 laporan yang masuk sejak tahun 2000 hingga 2009 di bulan ini. Di tahun 2009 tercatat sejumlah 182 laporan yang masuk pada KPPU.
Jawa Timur menyumbang sekitar 7,9 persen dari keseluruhan laporan yang masuk, sedangkan jumlah terbesar berasal dari Sumatera dengan prosentase sekitar 25,31 persen. Kota Malang dianggap KPPU sebagai kota yang berpotensi banyak melakukan kartel atau pelanggaran dalam hal tender.
Kabiro Humas KPPU A.Junaidi menilai, Kota Malang merupakan salah satu kota yang ditengarai tidak transparan dalam berbagai tender yang dilakukan. Sering kali tanpa pengumuman …

Sedikitnya 140 warga kelurahan Temas terpaksa berhenti bekerja sebagai tenaga kasar (kuli bangunan) di proyek air bawah tanah (ABT) Museum Satwa atau Jatim Park 2 yang ditutup oleh pihak pengelola. Imbasnya, warga yang berada di kelurahan itu terpecah menjadi 2 kubu. Ada kubu yang pro pembangunan dan yang kontra pembangunan ABT.
Kubu yang pro ABT, meminta warga yang diberhentikan sebagai tenaga kasar (kuli bangunan) di museum satwa kembali ditarik bekerja lagi. Sebagai kompensasinya, mereka siap memberikan pasokan air himpunan pengguna air minum (HIPAM) wargaTemas untuk kebutuhan air di museum.
Ketua RW …

Tidak yakin sumur ABT (Air Bawah Tanah) milik proyek pembangunan Museum Satwa, sejumlah warga dan anggota dewan mendatangi lokasi pembangunan, Jumat (6/11). Kedatangan mereka untuk memastikan bahwa sumur ini benar-benar telah ditutup oleh Museum Satwa.
“Beberapa hari yang lalu ada warga yang mendatangi kantor dewan mengadukan masalah ini, akhirnya kita putuskan untuk turun ke lokasi,” jelas Wito Argo, anggota dewan dari Fraksi PDIP.
Anggota dewan yang datang ke lokasi adalah Usman, Wito Argo, Simon Purwoali, Agus Haryanto, Hari Purwanto, Sunardi, Katrin, Saudah dan Nurjayanti. Sebagai tindaklanjut dari kunjungan ini, anggota dewan akan …

Para pedagang Pasar Bunga Sidomulyo meminta Pemkot tidak menaikan harga sewa kios jika Pasar Bunga dibangun lebih megah. Harapan pedagang itu disampaikan menyusul rencana pasar wisata itu dibangun lebih megah pada tahun 2010 mendatang.
“Kami sudah dengar, rencananya pasar ini mau dibangun lebih bagus lagi. Kami mendukung rencana itu asalkan harga sewa tidak ikut dinaikan,” kata pedagang Pasar Bunga Sidomulyo, Darmiati kepada Malang Post.
Didampingi beberapa rekannya, ia mendukung rencana pembangunan pasar karena menurutnya, kondisi fisik pasar sudah tidak nyaman lagi.

Meski sempat mendapat penolakan dari warga setempat, namun pembangunan Rumah Sakit Universitas Brawijaya dipastikan akan terus berjalan. Pasalnya, proses perizinannya sudah dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum setempat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang Hadi Santoso mengaku sudah menerima permohonan izin Site Planning (SP) dari Unibraw Malang. Setelah proses SP selesai, pihaknya baru akan memproses izin Advice Planning (AP).
“Kemarin SP nya sudah dimasukkan. Tapi karena ada ketidaksesuaian sewaktu kita cek, ya kita kembalikan. Tapi sekarang revisinya sudah selesai kok,” kata Hadi Santoso saat ditemui di Balaikota Malang, Kamis (8/10).

Penantian panjang Pemkab Malang untuk mendapatkan persetujuan mengenai tanah tukar guling milik Perhutani sudah menemui titik terang. Setelah menunggu sekitar 24 tahun, Menteri Kehutan (Menhut) RI akhirnya mengeluarkan surat keputusan mengenai masalah tukar guling tersebut.
Proses untuk mendapatkan SK sudah dilakukan pemkab sejak 1985. Pemkab mengharapkan SK untuk tukar guling tanah karena sebagian obyek milik pemkab menggunakan tanah hutan. Misalnya pemandian Dewi Sri, pelabuhan Sendang Biru, dan sebagainya.
Hanya saja, SK Menhut 618/2009 tertanggal 5 Oktober lalu tersebut masih belum menyentuh persetujuan tukar guling.