Proyek Perumahan PNS Pemkab Malang yang rencananya dibangun dekat Jalur Lingkar Barat (Jalibar) masih menunggu status kepemilikan tanah. Pasalnya, pihak Bank Tabungan Negara (BTN) enggan mengucurkan kredit karena kepemilikan tanah masih memakai akte jual beli. Kredit itu akan mengucur saat Pemkab Malang telah mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB).
Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang Ir. Wahyu Hidayat, MM membenarkan hal itu. Meski demikian, pihak BTN telah memberikan lampu hijau terkait kucuran kredit perumahan bagi PNS. Pasalnya, Pemkab Malang telah memproses status kepemilikan tanah ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.

Seperti halnya PNS, tenaga honorer daerah (Honda) yang ada di lingkungan Kota Batu telah menikmati kenaikan gaji. Walikota Batu, Eddy Rumpoko, mengungkapkan hal itu kepada wartawan, Senin (16/3).
Menurut Eddy, para tenaga honorer kini mendapat gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK), yaitu Rp 900 ribu. “Gaji itu mereka terima per Januari lalu, sehingga selisih gaji mereka dirapel pada bulan April mendatang,” katanya.
Dalam kebijakan baru tersebut, Pemkot Batu juga menghapuskan klasifikasi gaji Honda.

Keinginan Pemkab Malang untuk swasembada pangan sulit terwujud. Itu karena tak ditunjang dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Saat ini pemkab masih kekurangan jumlah penyuluh pertanian.
Jumlah penyuluh pertanian dan perkebunan di kabupaten hanya 149 orang. Padahal, idealnya satu desa mempunyai satu penyuluh. Jumlah desa di kabupaten sendiri 390 desa. Itu artinya sekitar 241 desa masih belum bisa terlayani tenaga penyuluh pertanian dengan maksimal.

Angin segar kembali berhembus di lingkungan tenaga honorer Pemkot Malang. Pasalnya Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Pengangkatan CPNSD dari Formasi Tenaga Honorer Tahun 2008 telah diterbitkaan. SK Wali Kota yang telah ditunggu-tunggu ratusan tenaga honorer ini akan diserahkan, Senin (22/3) mendatang.
Jumlah keseluruhan tenaga honorer yang akan menerima SK pengangkatan yang diteken oleh Wali Kota Drs Peni Suparto MAP ini sebanyak 459 pegawai. Mereka berasal dari 14 SKPD, termasuk SKPD baru seperti Dispora.

Kepastian kenaikan gaji bagi PNS Kabupaten Malang makin terbuka. Pemkab Malang menjanjikan bulan April mendatang, para PNS bisa merasakan gaji baru. Hanya saja, Pemkab belum memberikan kepastian pencairan rapelan gaji per Januari hingga Maret 2009.
Kebijakan kenaikan gaji sebesar 15 persen tersebut menyusul turunnya SK Menkeu Nomor 05/PB/Tahun 2009 tentang kenaikan gaji PNS tanggal 2 Maret lalu. Sesuai SK kenaikan gaji PNS diberlakukan sejak bulan Januari lalu.
“Bulan April akan dibayar, PNS bisa merasakan gaji baru, Januari sampai Maret akan dirapel. Akan dibayarkan setelah pembayaran gaji bulan April,” kata Plt Sekdakab Malang …

Tak lama lagi, ribuan PNS Pemkab Malang bakal merasakan kenaikan gaji 15 persen. Kebijakan tersebut menyusul turunnya SK Menkeu Nomor 05/PB/Tahun 2009 tentang kenaikan gaji PNS 2 Maret lalu. Sesuai SK, kenaikan gaji PNS mulai dihitung sejak bulan Januari lalu.
Wakil Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan Pemkab Malang telah menyiapkan dana kenaikan gaji PNS pada APBD Tahun 2009. Menurut Rendra, saat ini beban gaji yang dibayarkan Pemkab Malang mencapai Rp 35 Miliar per bulan. Dana sebesar itu hanya dihitung gaji pokok, sehingga belum termasuk tunjangan lain-lain.

Kursi legislatif yang diperebutkan melalui Pemilu 2009, tidak hanya milik para politisi dan elit partai politik. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan suara terbanyak menjadi kran pengembalian kehendak rakyat. Siapapun memiliki kesempatan untuk menjadi anggota dewan, termasuk mantan pejabat birokrat yang telah pensiun. Untuk mengisi hari tuanya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Pemilu untuk memilih calon anggota legislative di Kota Malang nanti, tampaknya bakal menjadi ‘medan pertempuran’ bagi mantan pejabat. Paling tidak, antara H Soenaritanto yang jadi wakil Partai Golkar dan H Hari Yudanto dengan bendera Partai Patriot.

Berangkat dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS), nama mantan Birokrat Pemkab Malang ini sudah tak asing lagi. Betjik Soedjarwoko, tak lain mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tahun 2005 sampai tahun 2008. Setelah pensiun per 1 Juli 2008 lalu, Betjik maju sebagai calon anggota legislative.
Pesta Demokrasi bulan April mendatang, memang diramaikan calon legislatif dari beragam latar belakang. Ada yang pengangguran, pengusaha maupun mantan birokrat ulung seperti Betjik Soedjarwoko.
Saat masih menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, Betjik berhasil meraih posisi tertinggi birokrasi pemerintahan dengan menjabat sebagai Sekda.

Diam-diam Bendahara Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Pemkot Batu Yoppy Supriyadi sudah mengundurkan diri sebagai PNS di Pemkot Batu sejak Juni 2008 lalu. Baik dari jabatan matau pun statusnya sebagai PNS. Namun sayang, pengajuan pengunduran dirinya hingga saat ini belum diproses.
Ia mengaku, sejak ditunjuk jadi Bendahara awal 2008 lalu hingga saat mengajukan permohonan pengunduran diri selalu tekor. Bahkan ia harus mengeluarkan uang pribadi untuk keperluan dinas. Tidak itu saja, ia mengaku merasa didzolimi oleh atasan dan rekan-rekan kerjanya. Sayang Yoppy sendiri enggan menjelaskan perbuatan dzolim apa yang membuat dirinya terpaksa …

Proyek Perumahan PNS Pemkab Malang yang rencananya dibangun dekat Jalur Lingkar Barat (Jalibar) masih menunggu status kepemilikan tanah. Pasalnya, pihak Bank Tabungan Negara (BTN) enggan mengucurkan kredit karena kepemilikan tanah masih memakai akte jual beli. Kredit itu akan mengucur saat Pemkab Malang telah mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB).
Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang Ir. Wahyu Hidayat, MM membenarkan hal itu. Meski demikian, pihak BTN telah memberikan lampu hijau terkait kucuran kredit perumahan bagi PNS. Pasalnya, Pemkab Malang telah memproses status kepemilikan tanah ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.