Dalam kancah persaingan global seperti saat ini ternyata kapasitas SDM aparatur negara masih jauh dari yang diharapkan. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, diketahui ratusan PNS ternyata tidak bisa mengoperasikan komputer. Ironisnya, anggaran yang dikeluarkan negara untuk meningkatkan kapasitas SDM cukup besar.
Berdasarkan penjaringan yang dilakukan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemkab Malang, jumlah PNS yang buta komputer mencapai 800 orang. Ratusan PNS yang tidak bisa mengoperasikan komputer itu kebanyakan duduk menjadi staff administrasi. Sungguh memprihatinkan, mengingat administrasi menjadi sendi yang turut andil dalam suksesnya kinerja organisasi.

Lama tak terdengar kabarnya, 853 calon PNS Pemkab Malang formasi 2007 mulai mengikuti pra jabatan. CPNS Golongan I dan II akan menjalani Prajab selama 16 hari, sedangkan CPNS Golongan III selama 20 hari. Selama masa prajab, seluruh biaya akan ditanggung APBD Kabupaten Malang.
Informasi yang dihimpun Malang Post, indeks biaya prajab untuk golongan I dan II mencapai Rp 2,2 Juta per orang. Sedangkan indeks biaya prajab golongan III lebih tinggi lagi, mencapai Rp 3 Juta per orang. Jika dijumlahkan, maka biaya prajab yang ditanggung negara mencapai Rp 3 Miliar.

Sejak awal pekan ini, Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP PNS) di lingkungan Pemkot Malang telah berubah. NIP yang lama telah diganti dengan yang baru. Kartu pegawai yang lama juga akan diganti dengan kartu pegawai elektronik (KPE).
NIP yang baru telah diterima 9.036 PNS di Pemkot Malang pada Senin (4/5) lalu, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing yang ada di Pemkot Malang. Penyerahan dari BKN kantor regional II dilakukan pada saat sosialisasi konversi NIP dan KPE di Balai Kota Malang.

134 Sekretaris Desa (Sekdes) Kabupaten Malang yang diangkat menjadi PNS menagih Surat Keputusan (SK) pengangkatan ke Pemkab Malang kemarin. Para Sekdes yang tergabung dalam Forum Sekdes Kabupaten Malang meminta waktu audensi Bupati Malang Sujud Pribadi. Mereka hendak meminta tanggap Bupati mengenai SK PNS yang belum keluar itu.
Sesuai UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 202 ayat 3, posisi Sekretaris Desa akan diisi PNS yang memenuhi persyaratan. Undang-undang itu diperbarui dengan PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa serta PP nomor 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tatacara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi …

Ini peringatan bagi PNS Pemkot Batu. Selama jam kerja, PNS Pemkot dilarang keluyuran di luar kantor. Kemarin siang, Satpol PP melaporkan tiga pegawai Dinas Pendidikan ke Inspektorat, setelah tertangkap basah berada di luar kantor tanpa izin saat jam kerja.
Kepala Satpol PP Shinta Roemondang mengatakan, tiga PNS Dinas Pendidikan itu tepergok meninggalkan kantor saat berada di Jalan Brantas sekitar pukul 10.30 WIB. “Mereka mengenakan seragam PNS dan meninggalkan kantor tanpa alasan yang jelas,” jelas Shinta.

Pembebasan tanah proyek 1000 Rumah PNS Pemkab Malang diarahkan tidak membebani APBD Kabupaten Malang. Kantor Perumahan Pemkab Malang bakal memakai pola konsolidasi tanah di atas areal kawasan siap bangun (Kasiba) proyek itu yang mencapai 92 hektare. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang baru mencapai 8,6 hektare.
Kepala Kantor Perumahan Pemkab Malang Ir. Wahyu Hidayat MM mengatakan pola konsolidasi tanah itu amat berpihak kepada pemilik lahan. Menurut dia, konsep yang diaplikasi dari Badan Pertanahan itu mempertinggi nilai jual tanah milik warga setempat. Melalui konsep itu, pemilik tanah bakal …

Sanksi potong gaji ternyata efektif mendisplinkan PNS Pemkot Batu. Setelah mengumumkan pemotongan uang makan bagi PNS yang terlambat apel pagi dan ketahuan membolos, kini jumlah pegawai yang ikut apel pagi meningkat drastis.
Plt Sekkota Batu, Sundjojo pemberlakukan sanksi pemotongan uang makan sebesar Rp 10 Ribu untuk sekali mbolos itu sudah berjalan dua minggu. Hasilnya, sekarang jumlah PNS yang ikut apel pagi sudah mencapai 99 persen. Padahal sebelum memberlakukan sanksi, jumlah PNS yang ikut apel pagi hanya 50 persen saja.

Semua PNS di Pemkot Batu mulai staf biasa hingga Kepala Dinas akan segera menjalani tes urine pekan ini. Tes urine untuk mengungkap yang bersangkutan pengonsumsi narkoba atau bukan itu dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja PNS Pemkot Batu.
Rencana tes urine PNS disampaikan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko usai memberi pengarahan kepada 285 CPNS baru di pendopo balai kota Batu, kemarin.
“Tes urine akan dilakukan kepada semua PNS, termasuk kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) minggu ini. Saya sudah koordinasi dengan Polres Batu dan BNK untuk pelaksanaan tes urine,” …

Sejak dibuka lowongan guru kontrak oleh Diknas Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, jumlah pelamar yang mendaftar ternyata tidak begitu banyak. Menurut Paulus Bambang, petugas penerima pendaftaran guru kontrak di SMAN I Kota Malang, keengganan tersebut terkait dengan stigma daerah konflik yang melekat di Maluku.
Sedangkan jika dilihat dari segi wilayah, Seram Bagian Timur teletak relatif jauh dari daerah konflik, yaitu Ambon. Diknas Maluku sendiri tidak pesimis dengan anggapan warga yang menilai Seram Bagian Timur merupakan daerah konflik, karena anggapan tersebut memang salah.

Fantastis. Angka perceraian PNS Kota Malang selama tahun 2008 lalu didominasi kalangan tenaga pendidik. Terbukti, dari sepuluh perceraian yang terjadi selama setahun lalu, tercatat tiga di antaranya berprofesi sebagai guru. Meski bukan angka yang cukup tinggi, namun dibandingkan SKPD lain, angka ini cukup besar. Pasalnya untuk SKPD lainnya rata-rata hanya satu pegawainya yang mengajukan perceraian.
Di triwulan pertama tahun 2009 ini, jumlah perceraian di kalangan tenaga pendidik kembali mendominasi. Hingga kemarin, dari empat perceraian, tercatat tiga di antaranya yang diajukan oleh PNS yang berprofesi sebagai guru. Angka ini dimungkinkan kembali naik …