Guna meningkatkan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang bakal melakukan pemetaan guru di Kota Malang. Untuk itu Disdik akan menerjunkan pengawas dan melakukan penilaian terhadap masing-masing guru. Jika di satu sekolah rata-rata guru nilainya di tingkatan dasar, maka keberadaan guru ini harus disebar. Begitu sebaliknya, jika ada guru yang memiliki nilai tinggi dan berkumpul di satu sekolah, maka akan diratakan di tiap sekolah.
“Ini adalah program pemerintah pusat. Jadi kalau ada mutasi itu bukan karena Disdik Kota Malang. Dan juga bukan karena tidak suka dengan personal guru,” ungkap Kabid Fungsional …

Setelah mengancam memutasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Malang yang menerima Parcel, Bupati Sujud Pribadi juga menebar imbauan lain. Ia melarang PNS menggunakan mobil dinas (mobdin) untuk ngeluyur ketika lebaran. Tapi anehnya, mobdin itu diperbolehkan dibawa pulang untuk mudik.
Menurut Sujud, kebijakan itu diberikan atas pertimbangan keamanan dan kapasitas parkir pendapa Kabupaten Malang yang terbatas. Halaman pendapa tidak akan cukup memuat seluruh mobdin yang dikembalikan saat lebaran. Di sisi lain, banyaknya mobdin di pendapa amat riskan bahaya pencurian.
“Atas pertimbangan keamanan dan daya tampung, maka mobdin boleh dipakai mudik, asal jangan …

Seluruh guru di bawah naungan Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang harus siap-siap untuk hijrah ke sekolah lain. Ini seiring adanya kebijakan diknas yang akan memeratakan kualitas guru di seluruh sekolah. Program ini untuk menjaga kualitas pendidikan di Kota Malang agar merata.

Walikota Malang Drs Peni Suparto M.AP mengeluarkan kebijakan luwes untuk lebaran tahun ini. Pegawainya diperbolehkan menerima parcel. Sepanjang memiliki alasan kuat demi keamanan, pegawai juga boleh memakai mobil dinas. ’’Asal jangan sampai dibawa mudik ya,’’ ujarnya usai melantik Ir. Teguh Cahyono, M.AB sebagai Direktur Teknik PDAM Kota Malang dan Djoko Sudadi SH.MSi sebagai Direktur PD Rumah Potong Hewan, Jumat kemarin.
Paling penting, kata Peni, parcel itu bukan berasal dari hasil kejahatan. Apalagi buat pegawai golongan rendah, masak gak boleh menerima parcel. “Ini budaya ya. Dan yang penting lagi tidak minta,’’ ujarnya …

Beberapa penghuni rumah dinas UM lainnya yang ikut terancam karena SK pengosongan oleh Rektor UM, malah meminta kepada Suparno untuk menindak rumah-rumah dinas yang sudah berpindah tangan. Salah satu penghuni rumah dinas tersebut menyebutkan, rumah-rumah yang sudah dijual itu antara lain di Jalan Salatiga, Jalan Semarang dan Jalan Jakarta.

Sebanyak 679 tenaga honorer daerah (honda) dari 839 honda Kota Batu terkatung-katung nasibnya untuk menjadi pegawai negeri sipil. Pasalnya, mereka belum masuk data base dan diwajibkan untuk mengikuti tes formasi umum bila ingin menjadi CPNS.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu, Abu Sofyan, mengatakan bahwa dari 839 honda tersebut, baru 160 honda yang dipastikan menjadi CPNS pada Oktober nanti karena sudah masuk data base. Sementara yang belum terdata harus mengikuti proses sebagaimana mestinya bila ingin masuk jadi CPNS.

Pemerintah terus meningkatkan perhatian terhadap dosen. Setelah memberi tunjangan penelitian Rp 500 miliar, kini pemerintah menyediakan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) untuk dosen dan pegawai universitas. Syaratnya, gaji dosen atau pegawai universitas tersebut harus di bawah Rp 4,5 juta per bulan.

Pembentukan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja Pariwisata dipastikan tidak bisa direalisasikan tahun ini. Pasalnya, personel untuk mengisi posisi itu belum tersedia, menunggu formasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Demikian diungkapkan Kepala Satpol Pamong Praja Kota Batu, Shinta Rumendang kepada wartawan di pendapa Pemkot Batu, Kamis (6/8). “Untuk SK wali kota pembentukan Satpol PP Pariwisata sudah ada ditangan saya, tetapi untuk mengisi personelnya kita menunggu dari BKD,” ujarnya.

Macetnya pembangunan 1000 rumah untuk PNS di Kelurahan Lesanpuro dipertanyakan dewan. Dari jumlah sebanyak 1000 rumah, hingga kini terdapat tidak lebih dari 500 unit yang telah terbangun di beberapa titik lahan yang telah disepakati. Terlebih menurut pengembang, salah satu penyebab tidak minatnya PNS karena akses jalan ke perumahan tersebut belum tergarap maksimal.
Moh Arif Wicaksono, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, membenarkan program pembangunan 1000 rumah PNS memang belum tuntas pembangunannya sejak ditandatangani MoU-nya beberapa tahun lalu.

Pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Malang di Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang macet. Perumahan yang dibangun dalam program 1000 rumah untuk PNS itu jalan di tempat. Dari sekitar 30 rumah yang sudah dibangun, hanya beberapa rumah yang sudah dihuni PNS.
Masih sepinya perumahan PNS di Lesanpuro tidak lepas dari kurangnya minat PNS untuk memiliki rumah murah yang disediakan untuk kalangan abdi negara itu. Awalnya, perumahan itu untuk golongan I (satu). Karena tidak banyak yang mengajukan, saat ini golongan III juga dapat mengajukan kepemilikan rumah type 31 itu.