Home » Archive

Artikel mengenai: PNS

Kota Malang »

[5 Jan 2012 | No Comment | ]
75 Persen Pasukan Kuning Nyambi Kuliah

Di luar dugaan, minat pasukan kuning dan pasukan ijo untuk belajar di jalur formal cukup tinggi. Dari kurang lebih 1.000personel yang ada, hampir 75 persennya sekarang masih menyelesaikan sekolah di bangku perguruan tinggi.
Ada yang mengambil disiplin ilmu hukum, ekonomi, atau juga disiplin ilmu ilmu sosial. Menariknya, para personel yang kesehariannya menjadi ujung tombak kebersihan Kota Malang ini tetap belajar di sela-sela kesibukannya bekerja di lapangan.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang Wasto mengatakan, puluhan anak buahnya yang melanjutkan sekolah ke jejang pendidikan yang lebih tinggi itu mengambil kelas belajar …

Kabupaten Malang »

[5 Jan 2012 | No Comment | ]
Dewan Nilai BKD Salah Kaprah Sikapi Gender

KEBIJAKAN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Malang yang akan menyetarakan jumlah pejabat struktural dari unsur laki-laki dan perempuan dipersoalkan anggota DPRD Kabupaten Malang. Para wakil rakyat itu menilai, BKD salah kaprah jika memahami gender secara kuantitatif. Apalagi jika berusaha mencapai rasio 50:50 untuk pejabat struktural laki-laki dan perempuan.
Anggota komisi B DPRD Susianto mengatakan, jika pemkab memaksakan memberi kuota 50 persen PNS perempuan menjadi pejabat struktural, dikhawatirkan justru akan menghambat pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan itu, tidak menutup kemungkinan pemkab akan mengangkat PNS perempuan meski tak berkualitas. ”Kesetaraan gender jangan dilihat …

Pendidikan »

[19 Nop 2011 | No Comment | ]
Tunjangan Sertifikasi Naik Per Desember 2011

Ini kabar gembira bagi guru PNS yang lulus sertifikasi. Pada Desember 2011 nanti mereka bakal menikmati kenaikan tunjangan sertifikasi per Januari 2011. Para guru pun menerima 12 bulan tunjangan dalam bentuk rapelan.
Besarnya kenaikan tunjangan itu berbeda antara satu guru dengan guru lainnya. Nominalnya disesuaikan dengan gaji pokok. “Penghitungannya 10 persen dari kenaikan gaji pokok. Ya, itu besarnya rapelan tunjangan sertifikasi,” ucap Supriyadi, kepala Bidang Fungsional Kependidikan Diknas Kota Malang.
Menurut Pri, sapaan Supriyadi, semua PNS guru setiap awal tahun mengalami penyesuaian kenaikan gaji. Kenaikan gaji itu sudah dibayarkan setiap bulan.
Khusus tiga …

Kota Batu, Sorotan »

[7 Okt 2009 | 4 Comments | ]
Buah Apel Jadi Motif Batik Khas Batu

JAUH hari sebelum United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) menetapkan batik sebagai warisan budaya milik Indonesia, Kota Batu telah menggalakkan masyarakat berbusana batik. Bahkan di kota paling barat di Malang Raya ini memiliki batik dengan motif khusus sesuai ikon Kota Batu sebagai Kota Apel.

Kota Batu, Sorotan »

[5 Okt 2009 | No Comment | ]
Segera Dilaunching, Batik Khas Batu Dipakai Seragam Wajib PNS Pemkot

PENGAKUAN lembaga dunia, UNESCO terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia membuat identitas bangsa ini kembali diakui dunia. Batik kaya akan ragam sesuai dengan motifnya yang dipengaruhi setiap daerahnya. Meski Kota Batu bukanlah kota batik, tapi kota wisata ini mempunyai batik yang khas.

Kabupaten Malang »

[29 Sep 2009 | 4 Comments | ]
PNS Pembolos Terancam Dipecat

Inspeksi absensi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten 24 Agustus lalu ternyata benar-benar serius. Satu PNS yang terdata ikut mangkir dari 78 PNS, terancam untuk dipecat sebagai PNS di lingkungan Pemkab Malang. Senin (28/9) kemarin Inspektorat mulai menyiapkan pemanggilan 78 PNS untuk dilakukan BAP. Proses tersebut dilakukan untuk memberikan sanksi yang tepat atas tindakan mangkir mereka pada hari pertama aktif setelah libur lebaran.
Dari inspeksi sebelumnya tercatat 78 PNS yang tidak hadir absen di SKPD masing-masing, 8 diantaranya tidak hadir tanpa ada keterangan sementara 1 diantara 8 tersebut telah tidak masuk bekerja kurang …

Kabupaten Malang »

[26 Sep 2009 | 3 Comments | ]
Masih Ada Pegawai yang Cuti, Edaran Sekkab Tak Mempan

Pemkab Malang rupanya tak ingin kecolongan oleh ulah nakal para pegawainya. Kemarin, Sekretaris Daerah Abdul Malik beserta Inspektur Sri Haryanto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Ada tiga SKPD yang menjadi sasaran sidak. Yakni kantor Kecamatan Pakisaji, badan penyuluhan dan ketahanan pangan (BPKP), serta dinas koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM). Di kantor Kecamatan Pakisaji, ditemukan ada satu staf yang tak masuk kerja tanpa keterangan. Sedangkan di BPKP, ada dua staf yang tak masuk. Satu staf karena sakit, dan satu staf lainnya karena mengurus kelengkapan pensiun.

Kota Batu »

[24 Sep 2009 | 2 Comments | ]
Pegawai Pemkot Batu Wajib Pakai Batik di Hari Pertama Pasca Lebaran

Hari pertama masuk kerja para pegawai di lingkungan pemerintahan jatuh pada hari ini, Kamis (24/9). Walikota Batu menggelar acara open house dan silaturahmi dengan seluruh staf Pemkot Batu di pendapa Balaikota Batu. Khusus untuk para pegawai Pemkot itu diwajibkan mengenakan pakaian batik khas Batu.
Kepala Bagian Humas Pemkot Batu, Eko Suhartono membenarkan hal itu. “Baju batiknya sudah dibagikan sekitar dua bulan lalu. Yakni baju batik yang menandakan khas dari Batu dengan motif buah apel,” ujarnya, kemarin.
Menurutnya tidak ada alasan bagi para pegawai Pemkot Batu untuk tidak memakai baju tersebut.

Kota Batu »

[18 Sep 2009 | 2 Comments | ]
PNS masuk 24 September, Dilarang Cuti Tambahan

Pemkot Batu tidak akan memberikan cuti tambahan kepada para pegawainya dalam merayakan Idul Fitri tahun ini selain cuti yang telah ditentukan. Di mana, cuti yang telah ditentukan itu hanya mulai tanggal 18 sampai 23 September. Untuk melakukan kontrol terhadap para pegawai di lingkungan Pemkot Batu, maka seluruh pegawai diwajibkan hadir pada open house di rumah dinas walikota pada Kamis 24 September.
“Kita tidak menolelir kepada para pegawai yang melanggar aturan. Karena cuti bersama itu sudah termasuk lama. Nanti pada hari pertama setelah cuti, langsung kita lakukan ramah tamah …

Kota Batu »

[17 Sep 2009 | One Comment | ]
Pengubahan Kultur Birokrasi Tergantung Kepala Daerah

Ini peringatan bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meminta para aparat di daerah segera mengubah perilaku menjadi seorang pelayan masyarakat. Sebagai seorang pelayan, maka aparat tidak boleh resisten terhadap kritikan maupun masukan. Kalau tetap tak mau risiko, sebaiknya seorang aparat mundur dari pegawai negeri sipil (PNS).
“Kalau tak mau risiko dikritik masyarakat, tidak usah menjadi PNS. Yang mau menjadi PNS banyak dan mengantre,” jelas Muhammad Imanuddin, Asisten Deputi Pelayanan Pemerintahan Umum Hukum dan Keamanan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, kemarin. Imam datang ke Batu …