Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2010 sudah mulai dirancang KPU Kabupaten Malang. Dari hasil rancangan tahapan itu, KPU membagi menjadi 2 tahapan. Yakni tahapan persiapan dan penyelenggaraan.

Meskipun Pilkada Kabupaten Malang masih setahun lagi, namun salah satu lembaga sudah turun melakukan survey calon Bupati (Cabup). Meski baru bersifat survei awal, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) berani menyuguhkan calon Bupati Malang selanjutnya. Setidaknya ada tujuh nama yang diuji ketenarannya ditengah masyarakat.

Meski tahapan Pemilihan Presiden 2009 belum berakhir, namun Pemkab Malang sudah mulai mempersiapkan Pilkada Kabupaten Malang 2010. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Malang sudah memetakan stereotype pemilih Kabupaten Malang. Secara umum jumlah pemilih berstereotipe fanatik sudah berkurang, karena masyarakat dinilai makin pragmatis.
Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan, Ideologi, dan HAM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Malang Drs.Saurianto,MM mengungkapkan hal itu kepada Malang Post. Menurut Saurianto, pemetaan strereotype pemilih perlu dilakukan, karena Pilkada lebih rawan terhadap gesekan-gesekan tertentu.

Keinginan masyarakat Kabupaten Malang untuk mendapatkan pelayanan KTP gratis seperti daerah-daerah lainnya tampaknya sulit terpenuhi. Sebab, Pemkab Malang menganggap pembuatan KTP gratis itu bukanlah sebuah tindakan yang mendidik masyarakat.
Apalagi, selama ini tren pembuatan KTP gratis di daerah-daerah lainnya hanya dilakukan menjelang pemilihan kepala daerah.

Menjadi Pengawas Pemilu bukan kali pertama bagi Hamung Tukidjan. Tercatat sudah kali ketiga dia menjabat sebagai pengawas Pemilu. Pada Pemilu 2004 lalu, Hamung, dipercaya sebagai anggota Panwaslu Kota Malang.
Demikian juga pada Pilkada Gubernur Jatim lalu, bapak empat akan ini menjadi anggota Panwaslu di Kabupaten Malang. Hal yang sama juga dilakukan pada Pemilu 2009, dia diberikan amanah untuk menjadi Ketua Panwaslu Kota Malang.

Mantan ketua PW NU Jatim Ali Maschan Moesa menggulirkan wacana Pilkada langsung tidak digelar sampai 50 tahun mendatang. Mantan calon Wagub Jatim, pasangan cagub Sunaryo itu mengusulkan pilkada langsung dapat digelar setelah melewati 10 kali pemilihan presiden.
Hal ini diungkapkan Ali Maschan Moesa usai menghadiri jalan sehat yang digelar PC NU Kota Batu, Minggu (18/1) kemarin.
“Pemilihan langsung untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota sebaiknya ditunda dulu setelah dapat menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung selama 10 kali,” katanya.

Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2 Desember lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim benar-benar kelimpungan. Selain soal anggaran Pilgub ulang di Madura, KPU kini belum menentukan jadwal coblosan ulang di Sampang dan Bangkalan.
Arief Budiman, Anggota KPU Jatim mengatakan, pihaknya kini masih kesulitan menentukan tanggal pasti coblosan ulang di Sampang dan Bangkalan. Sampai-sampai untuk memudahkan KPU Jatim akan mengajukan tiga opsi tanggal untuk pelaksanaannya.
Tetapi, hingga kemarin, KPU Jatim tetap belum mendapat kepastian dari MK dan KPU Pusat atas tiga opsi itu. ’’Belum pasti. Sekarang saya masih rapat,’’ tandas Arief …

Meski menang dua kali di pilgub putaran pertama dan kedua, pasangan Karsa belum percaya diri akan menang di pilgub ulang di Madura. Artinya, peluang Karsa di coblosan ulang Bangkalan dan Sampang serta hitung ulang di Pamekasan adalah fifty-ffty. Bagaimana sebenarnya peluang Karsa?
’’Sementara ini, kita masih konsolidasi dulu. Kalau bicara soal peluang, tetap saja fifty-fifty. Karena putaran sebelumnya kita selalu menang,’’ kilah Chusnun Hadi, juru bicara Tim Karsa di Posko Kemenangan Karsa, kemarin siang.
Ungkapan Chusnun, bukan tanpa sebab. Artinya, dibanding putaran pertama dan kedua, upaya Karsa untuk menang di putaran ketiga …

JAKARTA – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengabulkan permohonan Tim Kaji (Khofifah-Mujiono), ternyata masih belum sepenuhnya diterima Tim Karsa (Soekarwo - Saifullah Yusuf).
Buktinya Karsa mencoba mencari celah hukum untuk menggugat balik putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan mereka, MK dianggap sudah melangkahi kewenangannya dalam memutuskan sengketa Pilkada Jatim.
Yunianto Wahyudi, anggota tim pemenangan Karsa dari Partai Demokrat mengakui hal tersebut. ‘’Kita memang sedang mencari celah hukum untuk mengajukan gugatan,’’ kata dia, kemarin.
Saat ini tim kuasa hukum Karsa, kata Yunianto, sedang mempelajari putusan tersebut. Menurut dia pihaknya sebenarnya menerima putusan tersebut.

Mantan Wali Kota Batu, H M Khudlori, yang sedianya akan diperiksa penyidik Polresta Malang, Rabu siang kemarin ternyata mangkir tak memenuhi panggilan polisi. Polisi memanggilnya, terkait pengaduan Ny Mariam Solika, warga Jalan Muria 6 Malang, dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang sekitar Rp230 juta.
Kepada penyidik pidana khusus (Pidsus), warga Perum Beji, Kecamatan Junrejo, Batu, itu tak bisa datang karena sedang sakit. Padahal, sejak pukul 09.00 kemarin penyidik sudah menyiapkan banyak pertanyaan. Namun setelah ditunggu hingga siang, Khudlori tak kunjung muncul.
“ Pemanggilan mantan Wali Kota Batu, itu memang sebagai tersangka. Hanya …