SETELAH rangkaian Festival Film Indonesia (FFI) dipastikan digelar di Kota Batu awal bulan Desember depan, kalangan perhotelan langsung mengalirkan dukungannya.Bahkan, untuk pagelaran akbar insan film Indonesia itu, hotel di Kota Batu siap memberi diskon tarif penginapan hingga 50 persen.

Angin segar berupa besarnya gaji yang tembus Rp 1,137 juta bagi buruh di Kota Batu sepertinya bakal hanya tinggal angan-angan. Sebab, besaran gaji atau UMK (upah minimum kota/kabupaten) 2010 yang direkomendasikan oleh dewan pengupahan Kota Batu itu, tak akan dipakai oleh Pemkot Batu.
Sebaliknya, Pemkot Batu bakal memilih angka UMK tandingan yang diajukan oleh PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia) Kota Batu yang hanya sebesar Rp 989 ribu. Lebih rendah dari angka yang diajukan Dewan Pengupahan Kota Batu sebesar Rp 1,137 juta.
“Kalau menggunakan angka dewan pengupahan terlalu mahal dan terlalu berat.

Tak ingin kecolongan teroris, pemilik hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Kota Batu memastikan menerapkan standar operasi pengamanan hotel. Para petugas keamanan hotel pun segera dilatih deteksi dini teroris.
Ketua PHRI Kota Batu, Heru Soeprapto mengatakan, selama ini para pengelola hotel meneliti identitas tamu hotel yang menginap. “Sudah lama kami terapkan sistem ini. ). Biasanya kalau ada yang mencurigakan, kami koordinasi dengan Polisi,” jelas Heru disela-sela sosialisasi pengamanan hotel dan berbagai tempat penginapan, kemarin.

Para pemilik hotel tak perlu khawatir atas rencana kenaikan pajak hotel sebesar 20 persen yang mulai diujicobakan. Sebab kenaikan pajak hotel itu bisa tidak diberlakukan kepada hotel yang tidak meningkat huniannya.
Kepala Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Batu, Arif Setyawan menegaskan pihaknya tidak kaku mengutip pajak hotel sebesar 20 persen. “Bagi hotel yang huniannya tidak mengalami peningkatan atau masih sepi tamu, tentu akan dipertimbangkan,” jelasnya

Rencana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkot Batu segera menggelar pertemuan bersama pelaku usaha hotel dan restoran mendapat dukungan PHRI Batu. Sebab selain DPPKAD bisa mengetahui kondisi ril pendapatan hotel dan restoran, PHRI ingin menyampaikan keberatan naiknya Pajak Perhotelan (PP) 1 sebanyak 20 persen.
Ketua PHRI Kota Batu, Drs Ec Heru Soeprapto MBA menilai memang sudah saatnya Pemkot Batu merangkul pengelola hotel dan restoran. Sehingga mereka bisa mengetahui kondisi nyata tamu hotel dan restoran. “Dialog dengan pengusaha hotel dan restoran itu baik. Disitu, …

Keinginan seniman Batu tampil di hotel mulai didengar. Kemarin, kalangan perhotelan menyatakan siap memberi tempat kepada para seniman untuk pentas. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pun memastikan segera membahasnya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batu, Heru Suprapto mengatakan, sangat memungkinkan bila kalangan seniman tampil di hotel. Sebab penampilan seniman menambah daya tarik dan membuat wisatawan betah di hotel.
“Kami welcome saja untuk para seniman mengekspresikan seninya di hotel, karena itu menambah daya tarik. Tentunya jadwalnya harus diatur sesuai kunjungan tamu,” kata Heru saat dihubungi kemarin siang.

Pemkot Batu tahun ini memasang target pajak hotel sebesar Rp 3 Miliar. Kalangan pengusaha hotel meminta Pemkot agar lebih realistis dalam menetapkan target pajak tersebut. Sebab tingkat hunian hotel di kota apel itu sedang tidak stabil akibat krisis global.
Ketua PHRI Kota Batu, Heru Soeprapto kemarin mengatakan, penetapan target pajak hotel sebesar Rp 3 Miliar harus lebih realistis karena tingkat hunian hotel sedang turun drastis hingga 40 persen.
“Realistis yang kami maksud, dalam menentukan target pajak hotel harus disesuaikan dengan kondisi krisis global yang sedang terjadi saat ini,” kata Heru.

Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja (Dispenduk Capil Naker) mengajukan dua alternatif usulan upah minimum kota (UMK) Batu tahun 2009 kepada wali kota, sebagai jalan tengah untuk menjembatani kepentingan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Dua usulan alternatif UMK yang diusulkan sebesar Rp 850 ribu dan Rp 887 ribu. Usulan mana yang akan diajukan wali kota kepada gubernur akan ditentukan wali kota kemudian.
“Usulan itu sudah kami sampaikan kepada wali kota, untuk mengakomodasi pihak-pihak yang ada dalam dewan pengupahan Kota …

SPSI Kota Batu bersikeras hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 931.029 dijadikan usulan UMK tahun 2009. Tidak ada negosiasi ulang dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) maupun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dalam usulan UMK Kota Batu tahun 2009.
Seperti diketahui, PHRI akan mengajak SPSI kembali berbicara untuk membahas besarnya kenaikan UMK tahun 2009 yang akan diusulkan wali kota kepada gubernur. Kenaikan UMK tahun 2009 hingga Rp 931.029 sangat berat bagi pengusaha di Kota Batu.

Tarik ulur besarnya upah minimum kota (UMK) Kota Batu tahun 2009 antara SPSI, Apindo dan PHRI yang akan diajukan ke gubernur akan ditengahi Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Semua pihak yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kota Batu akan duduk bersama kembali untuk membicarakan bersama usulan UMK yang akan disampaikan wali kota kepada gubernur.
SPSI tetap bersikeras hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 931.029 menjadi usulan yang harus disampaikan wali kota ke gubernur.