Home » Archive

Artikel mengenai: Pertanahan

Kota Malang »

[5 Mei 2012 | No Comment | ]
Tarik-ulur Harga Tanah, Proyek Jembatan Kedungkandang Molor Lebih Panjang

REALISASI pembangunan jembatan Kedungkandang di atas Sungai Amprong di Jalan Mayjen Sungkono terancam molor lebih panjang. Pe nyebabnya, warga yang rumahnya terkena pembebasan lahan masih keberatan dengan tawaran kedua tim appraisal (penaksir harga tanah).
Penolakan warga Kedungkandang diketahui setelah mereka melayangkan surat permohonan kepada Dinas Perumahan Pemkot Malang. Dalam surat tersebut, permintaan warga, tanah per meter persegi dihargai Rp 3,5 juta untuk yang bersertifikat hak milik (SHM) dan Rp 3 juta untuk yang non-SHM. Sedangkan ganti rugi bangunan per meter Rp 2 juta dan dua persen ganti rugi usaha dari total …

Kabupaten Malang, Kota Malang »

[5 Jan 2012 | No Comment | ]
Jelang Proyek Tol Pandaan-Malang, Tangkal Mafia Tanah

Antisipasi munculnya mafia tanah menjadi perhatian serius Pemkot Malang dalam mengawal mega proyek pembangunan jalan tol Pandaan-Malang yang sedianya akan dimulai 2012 ini. Kini, pembebasan
lahan di jalur yang bakal dilintasi proyek tersebut sudah didata oleh Bidang Tata Kota agar tak
dimanfaatkan oleh para spekulan untuk meningkatkan harga jual tanah menjelang pembebasan
lahan oleh pemerintah.
Kabid Tata Kota Pemkot Malang, Erik Santoso mengatakan sejak dini, Pemkot Malang sudah siap siaga mengantisipasi mafia pembebasan lahan. Salah satunya dengan cara bekerja sama dengan dinas perizinan kota setempat. ”Kita targetkan pembebasan lahan bisa terselesaikan dalam waktu setahun, …

Kabupaten Malang, Sorotan »

[9 Nop 2009 | One Comment | ]
Diusir Pemilik Lahan Sekolahan, 195 siswa SDN Sumberkerto 1 telantar

Persoalan sengketa tanah yang di atasnya berdiri bangunan sekolah di Kabupaten Malang terus bertambah. Kali ini yang menjadi sasaran adalah SDN Sumberkerto 1, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang.
Kini anak-anak yang biasa menimba ilmu di sekolah itu harus telantar, setelah gedung SDN Sumberkerto I, dibongkar pemilik lahan.

Kabupaten Malang, Kota Batu »

[9 Nop 2009 | One Comment | ]
Berkat Tukar Guling Pemkab-Perhutani, Aset Tanah Kota Batu Bertambah

Pemkot Batu pada akhir 2009 ini diperkirakan memiliki tambahan aset tanah seluas 18,3 hektar. Aset tanah baru ini merupakan milik lahan Perhutani yang berada di kawasan Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu.
Kepala Sub Bagian Agraria, Bagian Pemerintahan Pemkot Batu, M Robiq mengatakan, tanah yang saat ini menjadi aset Pemkot Batu itu merupakan pertukaran tanah ganjaran Kelurahan Ngaglik yang berada di Desa Oro-oro Ombo dengan Perhutani.
Ketika Kota Batu masih berstatus kecamatan dan merupakan bagian dari Pemkab Malang, terjadi kesepakatan untuk menukar tanah antara Perhutani dengan Pemkab Malang.

Kota Batu, Pendidikan, Sorotan »

[30 Sep 2009 | 4 Comments | ]
Sekolah Negeri Wajib Punya Sertifikat Tanah

Semua sekolah negeri di Kota Batu diwajibkan memastikan status tanah yang ditempati. Para kepala sekolah wajib mengecek kembali sertifikat tanah milik sekolah karena masih adanya sekolah yang belum memiliki sertifikat atas lahan yang ditempati.

Kota Batu »

[31 Agu 2009 | No Comment | ]
Pemkot Batu Belum Siapkan Bantuan Hukum untuk Tatik

Pemkot Batu belum berencana melakukan pendampingan hukum untuk tersangka dugaan kasus korupsi, Tatik Retno Herawati. Pasalnya, Tatik yang yang saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu ini telah memiliki penasehat hukum sendiri.
Walikota Batu, Eddy Rumpoko menuturkan, sampai saat ini pemkot melalui bagian hukum belum melakukan koordinasi untuk memberikan bantuan hukum kepada Herawati.
“Herawati sampai saat ini belum meminta bantuan kepada Pemkot Batu, apalagi dia juga mempunyai penasehat hukum sendiri. Sehingga kita belum mempunyai rencana mengajukan penangguhan penahanan untuk yang bersangkutan,” urai Eddy

Kota Malang »

[31 Agu 2009 | No Comment | ]
UM Tidak Mangkir dari Persidangan

Rektor Universitas Negeri Malang mengirim SMS ke ponsel salah satu wartawan Malang Post mengenai pemberitaan sidang gugatan. Katanya, tidak benar bahwa UM mangkir dari persidangan PTUN di Surabaya. Rektorpun tak lupa memberikan nomor telepon kuasa hukum UM, Suko Wiyono.
Anehnya, saat dihubungi Malang Post, Suko Wiyono enggan memberikan komentar apapun. Termasuk ketika didesak mengenai proses persidangan PTUN di Surabaya.Suko juga tidak mau memberikan pernyataan apapun terkait gugatan PTUN. ‘’Nanti kalau persidangan selesai, saya akan press release, sampeyan pasti saya undang,’’ tegasnya.

Kota Malang »

[30 Agu 2009 | One Comment | ]
UM Memiliki, Pemkot Menguasai

Untuk menyelesaikan tarik ulur aset SMAN 8, SMPN 4 dan SDN Percobaan I antara Pemkot Malang dan Universitas Negeri Malang, pakar hukum agraria, DR Benediktus Bosu SH menyarankan kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan solusi bersama untuk kebaikan pendidikan di Kota Malang.
Menurutnya, tarik ulur itu terjadi karena ada dua penyebab, cara pandang yang berbeda dan UU. No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP).
UM merasa memiliki lahan itu karena memiliki sertifikat tanah, dan Pemkot Malang tengah menguasai karena memiliki bukti Penyerahan Peralatan, Personil dan Dokumen (P3D) …

Kota Batu »

[29 Agu 2009 | No Comment | ]
Mantan Kadis Pertanahan Jadi Tersangka Korupsi

Tatik Retno Herawati, mantan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batu akhirnya mendekam di sel tahanan. Hal ini setelah berkas acara pemeriksaan (BAP) tersangka dugaan korupsi APBD Kota Batu tahun 2006 dan 2007 ini senilai Rp1,5 miliar dinilai telah lengkap.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batu, Warih Sadono menegaskan bahwa tersangka Retno telah resmi menjadi tahanan kejaksaaan Batu. Tersangka dijebloskan secara diam-diam ke dalam ruang tahanan lembaga pemasyarakatan (LP) kelas II A wanita Sukun, Kamis (27/8) sekitar pukul 18.30 WIB oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota (Kejari) Batu.

Kota Malang »

[27 Agu 2009 | One Comment | ]
Secara Hukum, Posisi UM Lebih Kuat

Polemik aset Universitas Negeri Malang (UM) dengan Pemkot Malang terkait aset UM yang kini ditempati SMAN 8 SMPN 4 dan SDNP 1, dinilai praktisi hukum pertanahan Benediktus Bosu sebagai akibat dari perbedaan sudut pandang dalam menanggapi aturan hukum.
Dijelaskan Bosu, dalam masalah ini UM berdasarkan UU 5/1960 tentang undang-undang pokok agraria (UUPA) yang dibuktikan dengan sertipikat, atau turunan buku tanah. Dasar berikutnya adalah PP 10/1961 tentang pendataan tanah, lalu PP itu dicabut dan diganti dengan PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah.