Evaluasi dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu untuk tahun 2008-2028 tengah dimulai. Sekitar 50 persen wilayah Kota Batu tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Sedangkan hutan di sejumlah kawasan yang telah disalahgunakan peruntukannya oleh warga harus dikembalikan lagi ke peruntukan semula.
Kepala Bapeda Kota Batu, Bambang Wahyudi mengatakan, tetap dipertahankannya RTH seluas 50 persen itu melebihi dari ketentuan.

Kian mendekati contrengan pemilu membuat para politisi mulai lupa tugas-tugasnya. Tak terkecuali politisi yang saat ini masih duduk di kursi anggota DPRD Kota Batu. Bahkan, belakangan tampak sangat jarang para wakil rakyat itu mendatangi kantornya.

Semua Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah Kota Batu segera dievaluasi Bagian Hukum Pemkot Batu. Ini menyusul rencana revisi Perda yang dinilai sudah tak sesuai kondisi Kota Batu saat ini.
Kabag Hukum Pemkot Batu Eddy Murtono SH MH mengatakan Perda yang segera dipelajari untuk direvisi antara lain Perda tentang pajak hiburan, pajak restoran dan Perda yang mengatur berbagai retibusi.
“Perlu ditinjau karena perda harus sesuai kondisi masyarakat. Hal ini termasuk Perda-Perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi. Tentu sebelumnya harus diawali dengan kajian yang mendalam,” kata …

Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Malang ternyata tidak optimal. Buktinya, Unit Pelayanan Terpadu Perijinan (UPTP) yang seharusnya memberi pelayanan perizinan satu pintu belum juga berfungsi. Dibentuk sekitar bulan Mei 2007, UPPT masih menunggu Surat Keputusan pemberian kewenangan dari Bupati.
Kepala UPTP Pemkab Malang Nurmala Sidik tidak bisa menjawab klasifikasi perizinan yang seharusnya ditangani UPTP. Pasalnya, belum ada keputusan atau pemberian SK Kewenangan sebagai landasan UPTP. Praktis sejak dibentuk, UPTP tidak melakukan kegiatan sama sekali.

Sebanyak 42 minimarket jaringan Alfamart yang berada di Kota Malang, ternyata tak mengantongi izin reklame dan izin gangguan, atau yang dikenal dengan izin Hinder Ordonantie (HO). Kondisi ini sangat ironis, pasalnya puluhan minimarket yang tak memiliki izin tersebut sudah berdiri selama bertahun-tahun.
Jika izin HO tidak segera diurus, tidak menutup kemungkinan ke 42 minimarket Alfamart itu akan ditutup. Satpol PP Kota Malang sudah mengirimkan dua kali surat peringatan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya Surabaya, penanggung jawab Alfamart di Kota Malang, terkait izin HO tersebut. Jika surat ketiga yang akan dikirim belum …

Bukan hanya pemasangan atribut yang kerap menjadi sorotan dalam masa kampanye menuju Pileg 2009 ini. Pembuatan atribut seharusnya juga tak lepas dari pengawasan. Pasalnya tanpa pengawasan, pembuatan atribut akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Seperti yang saat ini banyak dilakukan oleh para caleg.
Ada beberapa atribut kampanye yang saat ini menimbulkan polemik, yakni penggabungan antara atribut kampanye dengan reklame. Menurut Kabid Oprasional dan Pengawasan Satpol PP Kota Malang, Handi Priyanto AP. S.Sos M.Si, penggabungan ini memang diperkenankan. Namun pada saat pemasangannya, harus memperhatikan dua peraturan sekaligus.

Naiknya retribusi atau tarif baru Puskesmas se-Kabupaten Malang per 1 Februari lalu cukup mengejutkan masyarakat. Namun, karena hal itu sudah diputuskan dan ditetapkan pemerintah, warga tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menerima.
Sriati, warga Pakisaji yang siang kemarin ditemui Malang Post usai berobat di Puskesmas Pakisaji misalnya, meski sempat kaget akhirnya ia tetap berobat. “Ya mau bagaimana lagi. Wong sudah naik ! Memang bisa protes ?,” katanya kemarin.

Kesemrawutan penempatan atribut kampanye di Kabupaten nampaknya akan terus terjadi. Pasalnya, KPU Kabupaten selaku otoritas penyelenggara Pemilu mengaku pakewuh mengusulkan Perda atau Perbub soal atribut kepada Pemerintah Daerah. KPU Kabupaten tidak mau melancangi Bupati atau DPRD Kabupaten Malang.
Menurut Sekretaris KPU Kabupaten Malang Bambang Prayitno, penerbitan peraturan soal penempatan atribut kampanye merupakan wewenang penuh Bupati Malang. KPU sebagai institusi penyelenggara Pemilu tidak akan mengajukan usulan langsung kepada Bupati. Tindakan tersebut malah bisa dianggap sebagai sebuah intervensi.

Meski biaya retribusi Advice Planning (AP) dan Site Plan telah dihapuskan sejak 1 Januari 2009 lalu melalui Perda 20/2008 tentang Penghapusan Retribusi AP dan Site Plan, tetapi masyarakat masih belum bisa menikmatinya secara langsung. Pasalnya penerbitan AP dan Site Plan tanpa biaya retribusi ini masih harus menunggu turunnya Perwakot tentang protap pengurusan AP dan Site Plan.
Kabid Tata Bangunan DPU Kota Malang, Ir Ade Herawanto mengatakan, Perwakot tentang pendelegasian tugas pembuatan AP dan Site Plan dari Dinas Wasbangdaling kepada DPU memang telah dikeluarkan oleh Wali Kota Malang, Drs Peni Suparto MAP. …

Satpol PP Kabupaten Malang akhirnya melunak. Mereka akan berkoordinasi dengan panwas untuk menertibkan atribut partai politik (parpol). Langkah itu untuk menghindari benturan dengan pengurus partai, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu ketika menertibkan sejumlah gambar caleg dan atribut partai politik yang kemudian ditentang PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).
Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Nies Sulistyowati kemarin mengatakan, koordinasi itu untuk mempermudah proses penertiban atribut. “Kami akan menunggu dari KPUD dan Panwaslu,” ujarnya. Menurut dia, meki secara aturan satpol juga punya dasar hukum untuk menertibkan reklame, yakni Perda Nomor 5/2008 tentang Organisasi …