Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana One Day Care (ODC), Staf Medik Fungsional (SMF) Mata, RSSA Malang yang kemarin digelar semakin seru. Dalam sidang beragendakan pembelaan terdakwa tersebut, dr Safarudin Refa membacakan sendiri pembelaannya. Menariknya, di hadapan majelis hakim, dr Refa, panggilan dr Safarudin Refa) selaku terdakwa tunggal kasus ini, tidak sekadar membela diri, tapi justru membongkar kasus yang ada di RSSA.
Kasus yang dibeber dr Refa antara lain, kasus uang jasa pelayanan yang diberikan ke Korpri senilai Rp 300 juta. Hingga saat ini uang tersebut tidak diketahui mengalir ke mana, …

Samian, salah satu kontraktor Kimbun (kawasan industri dan perkebunan masyarakat) Kabupaten Malang, kemarin divonis satu tahun penjara. Samian dianggap turut serta melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31/1999 yang diubah dan diperbarui UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Dalam sidang di PN Kota Malang yang diketuai Muhammad Tafkir SH, Samian juga dikenai denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Samian juga wajib mengganti kerugian negara senilai Rp 259.638.400 dan membayar ongkos perkara Rp 10 ribu. Sedangkan putusan ini sendiri lebih ringan dari tuntutan JPU (jaksa …

Sekitar 50 warga Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang, kemarin siang melakukan aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen. Mereka menuntut agar hakim yang menangangi kasus ‘Kades Cabul’ Achmad Khoiri alias Kamad, Kepala Desa Sumberagung Ngantang yang memperkosa Fulan (nama samaran) 16 tahun warganya sendiri, dengan hukuman mati.
“Hukum mati saja Pak Lurah cabul itu, dia tidak pantas diampuni. Sebab perbuatan perkosaan yang dilakukannya itu adalah perbuatan setan, oleh karena itu hukum mati saja,” teriak Soekarja ‘Alima, koordinator aksi damai yang akrab disapa Ki Sapoe Djagad ini.

Vonis bebas yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Malang kepada HA Santoso disikapi serius oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka langsung menggelar rapat internal untuk membahas langkah ke depan pascaputusan tersebut.
“Umumnya atas putusan bebas itu, kami harus mengajukan kasasi. Namun untuk jelasnya kami akan membicarakannya dalam rapat internal dengan para penyidik dan kepala (kepala kejari, Red),” kata JPU Nurhadi Puspandoyo.
Nurhadi mengaku kaget dengan putusan yang dibacakan oleh Bonny Sanggah. Perkiraannya, terdakwa akan diputus mendekati tuntutan yang diajukan, yakni selama 1,5 tahun.

Mantan direktur RSSA Malang dr Pawik akhirnya memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjadi saksi dugaan kasus korupsi dana One Day Care (ODC) Staf Medik Fungsional (SMF) mata RSSA Malang kemarin. Pria yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim ini sedikitpun tidak merasa canggung, duduk berhadapan dengan tim majelis hakim, guna memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
Layaknya para saksi lainnya, dr Pawik pun sudah menyiapkan semua bahan dan materi SMF mata. Mulai dari SK no 440 tahun hingga data rincian pembayaran pasien pada jasa pelayanan dan jasa sarana. …

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Malang akhirnya memutus bebas mantan Kabag Kesra Pemkot Batu Heriani SH. Meskipun tidak bebas murni, namun putusan dari tim majelis hakim yang dipimpin oleh Anne Rusiana SH tersebut sangat melegakan pihak keluarga terdakwa.
Selain putusan itu majelis juga memutuskan pemulihan kembali hak terdakwa dalam kemampuan dan kedudukannya, serta martabat, sekaligus nama baik terdakwa. “Secara administratif terdakwa memang melaksanakan atau melakukan pencairan dana bantuan parpol. Namun pencairan tersebut di dasari oleh rekomendasi dari walikota. Dan pencairan dana itu juga dibenarkan oleh para saksi, yang kemudian …

Sidang pertama gugatan SMK swasta terhadap SMK negeri dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang syarat intimidasi. Para guru SMK Swasta yang turut hadir dalam persidangan tersebut, wajahnya dipotret satu persatu oleh oknum Disdik. “Saya cuma mengabadikan wajah mereka saja. Saya cuma pengin tahu siapa saja yang datang,” elak Kabid Fungsional Tenaga Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah yang saat itu kepergok sedang memotret para guru SMK swasta usai mediasi yang difasilitasi Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, Selasa (18/8).
Pemotretan tersebut terjadi saat majelis hakim memberi waktu kedua pihak untuk mediasi. Pihak …

Kasus Penerimaan Siswa Baru (PSB) Kota Malang yang digugat sejumlah Kepala SMK swasta kemarin memasuki agenda sidang perdana. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang itu dihadiri ratusan guru.
Namun, suasana sidang kemarin berlangsung tegang karena ada petugas dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang yang mengambil foto mereka satu persatu.
“Terus terang saja kami dari swasta diintimidasi oleh pihak Disdik Kota Malang, salah satunya dengan cara seperti ini. Mengambil foto kami,” ungkap salah satu guru yang enggan dikorankan namanya.

Langkah hukum yang akan ditempuh para guru SMK swasta tidak hanya berhenti di PN Kota Malang. Mereka sudah menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya. “Antara satu dua bulan lagi gugatan akan kami masukkan,” ujar John Nadha Firmana, ketua musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMK swasta Kota Malang kemarin.
Menurut dia, untuk gugatan ke PTUN itu tujuannya agar pengadilan PTUN membatalkan SK penerimaan siswa baru (PSB) yang dibuat pejabat negara dalam hal ini kepala sekolah. Alasan dia, PSB yang telah dilakukan selama ini menyalahi aturan. Menurut kepala SMK …

Rencana gugatan sejumlah guru SMK swasta di Kota Malang ke kepala SMKN dan Kadiknas Kota Malang Shofwan akhirnya benar-benar dilakukan. Kemarin, sejak pukul 09.00, seratusan guru secara bergelombang mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Malang. Mereka menyertai dua kuasa hukumnya, Rudi Santoso dan Fariz Zakaria, untuk mendaftarkan gugatannya.
”Gugatan sudah kami daftarkan, sekarang saatnya kami buktikan apakah aturan yang mereka (tergugat) terapkan dalam PSB ada unsur perbuatan melawan hukum atau tidak,” kata Rudi Santoso, sambil menunjukkan lembaran tanda terima berkas gugatan yang baru ia terima dari pegawai PN Malang.