Penarikan paksa paksa meja kursi oleh perajin di beberapa sekolah di Kabupaten Malang memancing reaksi beberapa pihak. Salah satunya Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), Zia Ulhaq. Ia mendesak Kadiknas Suwandi tidak lepas tangan. “Wandi itu tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena semua urusan pendidikan menjadi tanggung jawab dia,” katanya, kemarin.
Seorang sesepuh pendidikan Kabupaten Malang dan Mantan Kadiknas, M Kamilun, turut bersuara. Ia yang sebelumnya tak percaya penarikan paksa itu terjadi dan para murid harus belajar di atas ubin, kemarin menyatakan keprihatinannya. “Di zaman penjajahan saja, jarang ada murid yang …

Semua siswa yang akan mengikuti ujian akhir sekolah (UAS) bisa tersenyum lega. Siswa SD hingga SMA negeri ataupun swasta tak akan dikenakan biaya sedikit pun. Bila masih ada tarikan, maka tarikan itu dianggap pungutan liar.
Digratiskannya UAS karena APBD 2009 kabipaten Malang sudah menganggarkan dana yang cukup besar.

Beban penderitaan pemilik tiga rumah yang ambruk karena tertimpa pohon beringin yang tumbang saat hujan deras disertai angin di Jalan Sidorukun, RT 05 RW 02, Desa Ngadilangkung, Kepanjen, Sabtu (7/3) lalu sedikit terobati. Kemarin, Fraksi PKB Kabupaten Malang memberi bantuan 7000 genteng untuk tiga rumah yang hancur tersebut.
Namun, bantuan 7000 genteng itu, tidak langsung diberikan kemarin saat melakukan peninjauan lokasi. Bantuan genteng itu akan dikirim setelah renovasi tiga rumah hampir selesai. Saat ini renovasi masih pada tahap pembangunan dinding rumah.

Perseteruan antara Pemkab Malang dan rekanan mulai memakan korban. Ribuan siswa SDN yang tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Malang terancam belajar di atas ubin. Pasalnya, para perajin menarik meja kursi mereka dari sekolah-sekolah.
Pemkab Malang menganggap rekanan wanprestasi karena mengerjakan meja kursi tidak sesuai spesifikasi. Karena itu, sejak tahun anggaran 2006 lalu, Pemkab tidak melakukan pembayaran pada rekanan.

Kepastian kenaikan gaji bagi PNS Kabupaten Malang makin terbuka. Pemkab Malang menjanjikan bulan April mendatang, para PNS bisa merasakan gaji baru. Hanya saja, Pemkab belum memberikan kepastian pencairan rapelan gaji per Januari hingga Maret 2009.
Kebijakan kenaikan gaji sebesar 15 persen tersebut menyusul turunnya SK Menkeu Nomor 05/PB/Tahun 2009 tentang kenaikan gaji PNS tanggal 2 Maret lalu. Sesuai SK kenaikan gaji PNS diberlakukan sejak bulan Januari lalu.
“Bulan April akan dibayar, PNS bisa merasakan gaji baru, Januari sampai Maret akan dirapel. Akan dibayarkan setelah pembayaran gaji bulan April,” kata Plt Sekdakab Malang …

Pemkab Malang segera memiliki Asrama Diklat (Pendidikan dan Latihan) layaknya Hotel Berbintang. Rencananya, Asrama Diklat tersebut akan memanfaatkan komplek Gedung Sekretariat Daerah di Kota Malang.
Hal itu menyusul perpindahan pusat Pemerintahan Kabupaten Malang ke Kota Kepanjen. Menurut Kepala Badan Diklat Pemkab Malang drh. Ignatius Suharyanto, pembangunan Asrama Diklat merupakan kebijakan Pimpinan Daerah. Namun demikian, Badan Diklat siap mengelola Asrama Diklat yang berdaya tampung besar. Saat ini, Pemkab Malang mengeluarkan anggaran yang cukup besar karena pelaksanaan Diklat masih meminjam ruangan Hotel.

Proyek Perumahan PNS Pemkab Malang yang rencananya dibangun dekat Jalur Lingkar Barat (Jalibar) masih menunggu status kepemilikan tanah. Pasalnya, pihak Bank Tabungan Negara (BTN) enggan mengucurkan kredit karena kepemilikan tanah masih memakai akte jual beli. Kredit itu akan mengucur saat Pemkab Malang telah mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB).
Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang Ir. Wahyu Hidayat, MM membenarkan hal itu. Meski demikian, pihak BTN telah memberikan lampu hijau terkait kucuran kredit perumahan bagi PNS. Pasalnya, Pemkab Malang telah memproses status kepemilikan tanah ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.

Program seribu rumah bagi PNS Pemkab Malang terganjal masalah. Bank Tabungan Negara (BTN) tidak mau menalangi perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Malang selama status tanah yang akan dipakai masih Hak Guna Lahan (HGL). BTN khawatir mereka yang menempati mangkir tidak mau membayar.

Pemkab Malang pelan-pelan merombak proses perizinan di Kabupaten Malang. Mulai 1 April nanti pelayanan perizinan satu atap akan diterapkan di kantor UPT Perizinan di Kota Kepanjen.
Plt Sekda Kabupaten Malang Abdul Malik mengatakan, untuk tahap awal, hanya ada 5 perizinan dari 91 jumlah perizinan yang akan dibuka di UPT Perizinan satu atap. Yaitu izin pengeringan pengelolaan pengelolaan tanah (IPPT), IMB, izin usaha jasa konstruksi (IUJK) izin HO, dan reklame. “Perizinan tersebut melibatkan banyak instansi, jadi didahulukan,” kata Malik.
Selain itu, lima perizinan tersebut adalah yang paling banyak dilakukan masyarakat. Dengan dibukanya UPT …

Pemanfaatan bekas taman burung Jeru di Kecamatan Tumpang sepertinya makin tidak jelas seperti kelanjutan kasusnya. Terakhir, Pemkab Malang direncanakan bakal membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di atas tanah taman burung yang gagal itu.
Padahal, sebelumnya Pemkab pernah merencanakan ‘menjual’ kekosongan lahan itu kepada investor Jepang untuk dijadikan pusat pertanian berteknologi tinggi. Lalu, juga pernah direncanakan akan dibangun sebagai Kampung Budaya. Namun, semua rencana itu hanya seperti asap.