Wakil Bupati Malang, Rendra Kresna membantah adanya audit BPK RI Perwakilan Surabaya yang memerintahkan denda pada rekanan.
Menurut Rendra, Pemkab tidak pernah meminta denda kepada pihak rekanan karena keterlambatan rekanan mengirim bangku. Padahal hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Surabaya itu bisa diakses melalui internet di website BPK-RI.

Desakan untuk mengusut dugaan korupsi di balik pengadaan bangku sekolah akhirnya ditanggapi Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang dengan tindakan. Namun Kejari mengaku masih harus melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dulu sebelum bertindak lebih jauh.
“Kami belum mengetahui adanya unsur merugikan negara. Sebab, kami masih melakukan pulbaket untuk menelaah masalah itu. Bila ada indikasi korupsi, pasti kita angkat ke penyidikan,” tegas Kajari Malang Adam MH Sabtu, kepada wartawan, Selasa (24/3).
Selama melakukan pulbaket pihaknya belum meminta keterangan saksi pejabat terkait. Sebab, kata dia, prosesnya baru melakukan tahap mengumpulkan bahan dengan mempelajari berita di …

Laporan BKP soal pengadaan meja dan kursi untuk sekolah-sekolah yang dilakukan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemkab Malang mendapat perhatian Malang Coruption Watch (MCW).
Dalam laporan itu disebutkan, anggaran proyek yang dikerjakan 33 rekanan (dengan nilai proyek bervariasi mulai Rp 27 juta hingga Rp88 juta) itu sebesar Rp2,987 miliar dan sudah terealisasi sebesar Rp2,727 miliar.

Kejaksaan Negeri Kepanjen, kemarin langsung memanggil dua pejabat di lingkungan Pemkab Malang, terkait kasus mebeler. Mereka adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Willem Petrus Salamena serta Kepala Bagian Perlengkapan (waktu itu) Made Anggraeni, yang kini menjabat Kepala UKM. Hal tersebut disampaikan Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Kepanjen, Sucipto SH, kepada Malang Post siang kemarin. Dalam melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), sebagai tahap awal penyelidikan, kejaksaan mengambil langkah jemput bola. Yaitu dengan mendatangi kantor dua pejabat.

Setelah lama tidak bersikap, Gubernur Jatim Soekarwo, mulai terusik dengan permasalahan bangku di Kabupaten Malang. Apalagi Mendiknas Bambang Sudibjo menyoroti tajam kondisi tersebut. Bahkan melalui telepon, Mendiknas mempertanyakan penyelesaian masalah itu.
Celakanya, saat Kadiknas Jatim yang mendapat perintah langsung Gubernur untuk mengusut dan menanyakan soal itu kepada Kadiknas Kabupaten Malang, justru mendapatkan jawaban yang meragukan.

Gamblang sudah kasus pengadaan mebelir (bangku) Pemkab Malang, tahun 2006 lalu. Melihat daftar 33 rekanan yang mendapat jatah, memang tampak betapa ruwet proses pengiriman bangku ke 33 Kecamatan.
Bahkan karena ruwetnya proses tersebut, sesuai hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Surabaya, seluruh rekanan sempat kena denda Rp 49 juta akibat terlambat mengirim.
Fakta juga berbicara, kasus penarikan bangku di SD Simojayan II Kecamatan Ampelgading, membuka bobrok proyek tersebut.

Sehari sejak tragedi penarikan bangku, nasib puluhan siswa SD Negeri Simojayan II dan sejumlah SD lainnya di Kabupaten Malang masih memprihatinkan. Siswa SD Negeri Simojayan II Kecamatan Ampelgading, masih mengikuti proses belajar mengajar diatas ubin. Dinas Pendidikan Pemkab Malang berupaya mengatasi masalah itu dengan mencari bangku pinjaman.
Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Malang Suwandi mengatakan, pihaknya mengupayakan meminjam bangku di sejumlah SMP Negeri. Sejauh ini baru SMP Negeri 4 Kepanjen yang menyanggupi bangku pinjaman. Kata Suwandi jumlah kursi yang disediakan SMP Negeri 4 Kepanjen mencapai 160 stel.
‘’Kita upayakan cari pinjaman kursi di …

Beberapa pejabat yang mestinya paling bertanggung jawab terhadap pengadaan mebeler 2006 macak amnesia alias pura-pura lupa ketika ditanya proses pengadaan mebeler yang mengakibat ratusan siswa belajar di ubin.
Made Dewi Anggraeni, Kabag Perlengkapan saat itu, misalnya. Ia mengaku sudah lupa siapa saja para pemenang tender dalam pengadaan tersebut. Pun ketika ditanya siapa saja 5 rekanan yang dianggap memenuhi spesifikasi, Kadis Koperasi dan UKM itu tetap saja mengelak. Ia malah menyuruh wartawan bertanya pada Nurcahyo yang saat ini menjabat Kabag Hukum.

Proyek Perumahan PNS Pemkab Malang yang rencananya dibangun dekat Jalur Lingkar Barat (Jalibar) masih menunggu status kepemilikan tanah. Pasalnya, pihak Bank Tabungan Negara (BTN) enggan mengucurkan kredit karena kepemilikan tanah masih memakai akte jual beli. Kredit itu akan mengucur saat Pemkab Malang telah mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB).
Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang Ir. Wahyu Hidayat, MM membenarkan hal itu. Meski demikian, pihak BTN telah memberikan lampu hijau terkait kucuran kredit perumahan bagi PNS. Pasalnya, Pemkab Malang telah memproses status kepemilikan tanah ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.

Drama kebobrokan manajemen pendidikan kembali “dipentaskan” di Kabupaten Malang. Perajin yang kecewa pada Pemkab terpaksa menarik paksa meja kursinya dari di SDN Simojayan II, Kecamatan Ampelgading, Selasa (17/3). Aksi serupa terjadi di 4 SD di kecamatan tersebut, Rabu (11/3) lalu.
Tragedi penarikan paksa meja kursi kemarin terjadi sekitar pukul 10 pagi, saat murid-murid sedang mengikuti pelajaran jam kedua. Suasana histeris langsung tercipta karenanya. Ratusan murid kelas 4, 5, dan 6 SD favorit itu tak kuasa menitikkan air mata. Bahkan ada yang menangis tersedu-sedu sambil melempar penghapus ke papan tulis.