Sekitar 100 Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Kabupaten Malang, kemarin siang melurug Gedung DPRD Kabupaten Malang. Mereka mempertanyakan soal tunjangan perangkat desa yang sejak Januari lalu belum diberikan.
Bahkan, para Kades ini juga mengancam akan menduduki kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang, jika sampai dalam minggu ini Bupati Malang tidak memberikan kejelasan terkait tunjangan perangkat desa. Selain itu, para Kades juga meminta kejelasan tentang tunjangan purna untuk staf desa yang usianya sudah tua.

Dinas Pendidikan telah menyelesaikan survei dan seleksi sekolah di Kabupaten Malang yang bakal mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK). 410 Sekolah Dasar (SD) yang diusulkan, hanya 300 SD yang dinyatakan layak digelontor DAK. Tahun 2009 ini, Dinas Pendidikan Pemkab Malang
menerima DAK dari APBN senilai Rp 62,681 Miliar.
Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Malang Suwandi mengatakan, Pemkab Malang menyediakan dana pendamping Rp 671 Juta. Sehingga total DAK tahun 2009 yang dikelola Dinas Pendidikan mencapai Rp 69,4 Miliar. Dana tersebut akan digelontor kepada sekolah yang telah diseleksi oleh tim khusus.

Dengan pencapaian berbagai prestasi dalam kancah perkoperasian, tahun ini Kabupaten Malang mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Hari Koperasi (Harkop) ke 62 Provinsi Jawa Timur. Harkop ke 62 itu mengambil tema Memantapkan peran gerakan koperasi dalam dinamika perubahan global. Puncak Harkop di stadion Kanjuruhan akan dihadiri Gubernur dan Wagub Jawa Timur, serta perwakilan 38 Kepala Daerah se Jawa Timur, pada 31 Juli 2009.
Kabupaten Malang dipilih menjadi tempat Harkop ke 62 karena memiliki segudang prestasi. Pada tahun 2007 lalu, Kabupaten Malang terpilih menjadi salah satu Kabupaten Penggerak Koperasi. Yang kedua, Bupati Malang …

Wacana masuknya Andi Darussalam Tabusalla (ADT) sebagai pengelola Arema musim depan, sebenarnya sudah muncul sejak lama. Saat itu, memang muncul beberapa opsi, yang pertama dengan Pemkab Malang baru opsi berikutnya dengan Pemkot Malang.
Dengan Pemkab Malang sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, sekitar setahun yang lalu, tapi karena Pemkab Malang tidak memberi respons dengan alasan tidak ada anggaran, akhirnya rencana itu bubar. ‘’Pak Bupati tidak tertarik untuk mengelola Arema, karena biayanya sangat besar,’’ ujar sumber Malang Post di Pemkab.
Pihak yayasan kemudian melakukan pendekatan dengan Pemkot Malang.

Akademi Keperawatan (Akper) Kabupaten Malang, kemarin secara resmi diubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kepanjen. Perubahan status tersebut berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor : 259/D/O/2008.
Dalam sambutannya Bupati Sujud mengatakan bahwa dengan perubahan status dari Akper menjadi STIKES itu, setidaknya bisa meningkatkan mutu pendidikan dibidang keperawatan di Kabupaten Malang. Terlebih lagi, dengan perubahan status itu, juga untuk menunjang perubahan Kota Kepanjen menjadi Ibu Kota Kabupaten Malang, pada tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Malang dituntut lebih memperhatikan nasib Legiun Veteran Republik Indonesia. Selama ini, pahlawan pejuang kemerdekaan itu merasa masih tersingkir dari perhatian Pemkab jika dilihat dari sisi kesejahteraan. Padahal, Pemerintah Pusat sudah memberikan dana kehormatan senilai Rp 250 Ribu per orang.
Di samping bantuan dari Pemerintah Pusat, seharusnya Pemkab juga turut memberikan sumbangan kesejahteraan. Selama bertahun-tahun hidup di Kabupaten Malang, Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Kabupaten Malang baru satu kali mendapat bantuan.

Untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) ada beberapa cara. Di antaranya, dengan dengan meminimalisasikan kebocoran. Sedang cara lainnya adalah membuat perda yang efektif untuk meningkatkan PAD.
Pada APBD 2009 ini, PAD kabupaten hanya menyumbang sekitar 7,9 persen dari total pendapatan

Tukar guling lahan antara Pemkab Malang dan Perhutani yang diusulkan sejak tahun 1982 belum juga goal hingga tahun ini. Padahal, lahan Perhutani sangat dibutuhkan bagi pengembangan pembangunan kawasan Malang Selatan. Keseriusan Pemkab Malang telah terwujud dengan mempersiapkan lahan pengganti seluas 70 hektare.
Menurut Kepala Sub Bagian Pertanahan Pemkab Malang, Subianto, ada enam lokasi yang diminta tukar guling. Antara lain, TPI Pondok Dadap seluas 17,5 hektare, wisata Ngliyep seluas 10,6 hektare, wisata Balekambang 10,5 hektare, Wendit Water Park 2,1 hektare dan pemandian Dewi Sri dua hektare.

Ratusan calon pegawai yang menunggu gaji akhirnya bisa bernafas lega. Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) menyiapkan dana gaji senilai Rp 6,2 Miliar. Tak hanya dari kalangan CPNS honorer dan formasi umum, Sekretaris Desa juga digelontor gaji.
Kepala DPPKA Willem P. Salamena mengatakan, gaji sudah mulai cair Jumat (10/7) lalu. Gaji itu diterima 151 Sekdes serta 707 calon PNS dari honorer dan formasi umum. Dari kalangan Sekdes masih tersisa 34 orang, sedangkan honorer sebanyak 50 persen belum mengambil.

Kabupaten Malang dipastikan akan menjadi tuan rumah pelaksanaan gelar punca Hari Koperasi (Harkop) ke-62 tingkat Provinsi Jatim. Kegiatan yang dihadiri Gubernur Soekarwo ini akan diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan Malang, 31 Juli mendatang.
‘’Kegiatan puncak akan digelar tiga hari berturut-turut mulai 31 Juli sampai 2 Agustus. Sedang, rangkaian kegiatan semuanya sudah dilakukan sejak April lalu di seluruh daerah di Jatim,’’ papar Drs Braman Setyo MSi, Kadinas Koperasi Jatim di kantornya, kemarin siang.
Dikatakan dia, penentuan lokasi di Malang telah dipertimbangkan atas berbagai usulan.