Pemkot Batu pada akhir 2009 ini diperkirakan memiliki tambahan aset tanah seluas 18,3 hektar. Aset tanah baru ini merupakan milik lahan Perhutani yang berada di kawasan Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu.
Kepala Sub Bagian Agraria, Bagian Pemerintahan Pemkot Batu, M Robiq mengatakan, tanah yang saat ini menjadi aset Pemkot Batu itu merupakan pertukaran tanah ganjaran Kelurahan Ngaglik yang berada di Desa Oro-oro Ombo dengan Perhutani.
Ketika Kota Batu masih berstatus kecamatan dan merupakan bagian dari Pemkab Malang, terjadi kesepakatan untuk menukar tanah antara Perhutani dengan Pemkab Malang.

Penantian panjang Pemkab Malang untuk mendapatkan persetujuan mengenai tanah tukar guling milik Perhutani sudah menemui titik terang. Setelah menunggu sekitar 24 tahun, Menteri Kehutan (Menhut) RI akhirnya mengeluarkan surat keputusan mengenai masalah tukar guling tersebut.
Proses untuk mendapatkan SK sudah dilakukan pemkab sejak 1985. Pemkab mengharapkan SK untuk tukar guling tanah karena sebagian obyek milik pemkab menggunakan tanah hutan. Misalnya pemandian Dewi Sri, pelabuhan Sendang Biru, dan sebagainya.
Hanya saja, SK Menhut 618/2009 tertanggal 5 Oktober lalu tersebut masih belum menyentuh persetujuan tukar guling.

Pembangunan kawasan Volcano Park di bekas taman burung Jeru, Tumpang, kian mendekati kenyataan. Rencananya, 6 Oktober mendatang dilakukan penandatanganan kerja sama pembangunan mega proyek senilai Rp 2 triliun tersebut.
Kepastian itu setelah kemarin kembali digelar pertemuan di pendapa antara Pemkab Malang dengan perwakilan ILO

Pemkab Malang rupanya tak ingin kecolongan oleh ulah nakal para pegawainya. Kemarin, Sekretaris Daerah Abdul Malik beserta Inspektur Sri Haryanto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Ada tiga SKPD yang menjadi sasaran sidak. Yakni kantor Kecamatan Pakisaji, badan penyuluhan dan ketahanan pangan (BPKP), serta dinas koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM). Di kantor Kecamatan Pakisaji, ditemukan ada satu staf yang tak masuk kerja tanpa keterangan. Sedangkan di BPKP, ada dua staf yang tak masuk. Satu staf karena sakit, dan satu staf lainnya karena mengurus kelengkapan pensiun.

November nanti Pemkab Malang akan menjadi tuan rumah dalam Pekan Olah Raga tingkat SD se Jawa Timur. Segala persiapan terus dikebut baik dalam hal dana maupun kepanitiaan.
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang Bambang Ismujoko menegaskan Malang harus mampu menjadi tuan rumah yang baik. Sedangkan persiapan yang mendesak dilakukan adalah membentuk panitia pelaksana.
“Pelaksanaan POR tingkat SD itu akan dilaksanakan di Kabupaten Malang pada 18 sampai 22 November yang akan datang, saat ini persiapan terus dikebut bersama instansi terkait termasuk Dispora Jatim,” katanya, Kamis (17/9).

Bantuan gula dari Pemprov Jatim yang akan digunakan untuk operasi pasar (OP) di Kabupaten Malang sangat minim. Dari 165 ton gula yang diajukan, pemprov hanya memberi 30 ton.
Namun bantuan itu dianggap sangat minim oleh Bupati Sujud Pribadi. “Sudah dibantu tentunya kami berterima kasih. Tetapi masih sangat jauh dari perkiraan kami,” kata Sujud di pendapa kemarin.
Kecilnya jumlah bantuan itu menurut Sujud tidak sebanding dengan potensi lahan tebu yang ada di kabupaten. Sebab kabupaten memiliki lahan tebu yang sangat luas. Ada dua pabrik yang beroperasi setiap harinya dan buruh tebang yang siap …

PENDAPA-Pemkab Malang masih berpotensi menambah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimiliki. Wacana yang muncul saat ini, Badan Narkotika Kabupaten(BNK) Malang bakal dimasukkan dalam struktur Pemkab Malang.
Sehingga, BNK bakal mendapat anggaran dari APBD Kabupaten Malang. Kepala Bagian Organisasi Pemkab Malang Lumaksono mengaku wacana tersebut memang sempat muncul. Pasalnya, Pemerintah Pusat juga berharap Badan Narkotika menjadi organisasi di bawah struktur Pemerintah Daerah. Tentu saja, hal ini berlaku bagi pemerintah daerah yang membutuhkan peran BNK.
“Memang ada anjuran untuk memasukkan dalam struktur, kita akan meninjau lagi, tergantung potensi di kabupaten Malang. Apakah BNK …

Pemkab Malang berjanji mencairkan tunjangan perangkat desa Kabupaten Malang minggu depan. Total anggaran yang akan dibayarkan kepada perangkat desa mencapai Rp 28 Miliar. Dana itu dirapel mulai dari penghasilan tetap bulan Januari hingga Agustus, sedangkan bulan September sampai Desember akan dibayar bulanan.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Pemkab Malang, Nurman Ramdansyah mengatakan janji pencairan itu sesuai rapat finalisasi kemarin pagi. Rapat tersebut diikuti 33 Kasi Pemerintahan Kecamatan se kabupaten Malang. Bupati Malang Sujud Pribadi juga sudah menandatangani SK pencairan untuk 3393 perangkat desa.

Salah satu potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yakni potensi pertambangan pasir besi. Namun untuk mengoptimalkan potensi tambang tersebut, Pemkab hingga kini terganjal dengan Undang-undang (UU) Nomor 41/1999 tentang Kehutanan. Karena di dalam UU itu disebutkan telah membatasi potensi penambagan khususnya pasir besi diareal pantai.
Berdasarkan UU Kehutanan wilayah Kab Malang tidak diperbolehkan mengeksplorasi kawasan pantai. Padahal, potensi pertambangan pasir besi banyak ditemukan, misal di Pantai Wonorogo, Kec Gedangan. Sedangkan pantai tersebut menyimpan jutaan kubik pasir besi, sehingga untuk mengelola pasir besi itu Pemkab Malang harus …

Lama tak terdengar, sidang legal standing Kongres Advokat Indonesia (KAI) terhadap Bupati Malang Sujud Pribadi masih berjalan. Sidang gugatan terkait kasus penarikan mebeler di beberapa SD Kabupaten Malang itu akan memasuki putusan sela.
Kuasa hukum Bupati Malang Subur Hutagalung mengatakan acara duplik baru saja digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen. Dalam dupliknya, Subur menyatakan KAI tidak punya hak melakukan class action. pasalnya, sam,pai saat ini masih terjadi kerancuan pihak yang diwakili KAI.
“Siapa yang diwakili KAI ?,” ujar Subur selaku kuasa hukum tergugat.