Sebanyak 50 Calon Legeslatif (Caleg) terpilih di Kabupaten Malang yang akan dilantik pada 30 Agustus mendatang, Sabtu kemarin bersama-sama mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Malang. SKCK tersebut merupakan salah satu syarat kelengkapan administrasi agar bisa dilantik.
Dari pantauan Malang Post, saat pengurusan SKCK, bukan hanya Caleg baru saja yang mengurus SKCK. Anggota dewan yang kembali terpilih juga sama-sama mengurus SKCK.
“Untuk Caleg terpilih yang baru, pengurusan SKCK nya juga baru. Sedangkan untuk anggota dewan yang kembali terpilih, hanya memperpanjang SKCK saja,” kata Ketua DPRD Kabupaten Malang, Suhadi, yang kemarin …

Putusan MA dinyatakan belum diberlakukan dilingkup KPUD Kabupaten Malang, sehingga membingungkan peserta Pemilu legislatif maupun Pemilu Pilpres 2009.
Ketua KPUD Kabupaten Malang, Abdul Kholik SH mengatakan, selama dikeluarkannya keputusan MA, KPUD Kabupaten Malang mulai kemarin melakukan kordinasi dengan kpu propinsi jawa timur untuk menindaklanjuti. Karena, hinga saat ini belum diterima KPUD terkait putusan MA dimaksud.

Pesta demokrasi Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden di Kabupaten Malang menyedot dana miliaran rupiah. KPU Kabupaten Malang melansir, dua perhelatan itu menghabiskan dana mencapai Rp 46 Miliar. KPU menyebutkan, kebutuhan dana terbesar dihabiskan di tingkat PPK.
Sekretaris KPU Kabupaten Malang Bambang Prayitno mengatakan, honor Ketua PPK saja mencapai Rp 33 juta. Biaya itu hanya untuk satu kali pelaksanaan Pemilu dan belum termasuk honor anggota PPK hingga tingkat KPPS.

Pilpres 2009 ini akhirnya benar-benar menjadi sejarah kelam bagi PDI Perjuangan di Kabupaten Malang. Meski menang telak dalam Pilgub dan Pileg, PDI-P pun menelan pil pahit Pilpres. Capres yang diusung PDI-P hanya menang di tujuh Kecamatan dari total 33 kecamatan di Kabupaten Malang.
Kekalahan Megawati-Prabowo (Megapro) terkuak dari hasil penghitungan sementara Pilpres sesuai laporan 33 kecamatan ke Pemkab Malang. Mega-Pro memenangi tujuh kecamatan yakni Sumbermanjing Wetan (Sumawe), Wagir, Ngajum, Kalipare, Donomulyo, Bantur dan Gedangan. Sedangkan 26 kecamatan lainnya direbut pasangan Capres-Cawapres SBY-Boediono.

Meski tahapan Pemilihan Presiden 2009 belum berakhir, namun Pemkab Malang sudah mulai mempersiapkan Pilkada Kabupaten Malang 2010. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Malang sudah memetakan stereotype pemilih Kabupaten Malang. Secara umum jumlah pemilih berstereotipe fanatik sudah berkurang, karena masyarakat dinilai makin pragmatis.
Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan, Ideologi, dan HAM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Malang Drs.Saurianto,MM mengungkapkan hal itu kepada Malang Post. Menurut Saurianto, pemetaan strereotype pemilih perlu dilakukan, karena Pilkada lebih rawan terhadap gesekan-gesekan tertentu.

Keberadaan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lowokwaru, tak sepenuhnya mampu menampung semua aspirasi calon pemilih dari tahanan maupun napi yang menjadi penghuni LP. Bagaimana tidak, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terpampang sebanyak 726 calon pemilih di masing-masing TPS, banyak nama mantan napi yang pada hari pencontrengan telah bebas. Sebaliknya, sekitar 200 tahanan baru di LP Lowokwaru, justru tidak mendapat hak untuk memilih. Tak hanya itu, hak pilih juga tidak berlaku kepada napi yang menjalani hukuman 5 tahun ke atas.

Angka golput di Malang Raya dalam pilpres diperkirakan hampir sama dengan pileg 9 Juli lalu. Besarnya, di Kota Malang mencapai 30 persen, Kabupaten Malang sekitar 30 persen, dan Kota Batu 21 persen.
Di Kota Malang, angka 30 persen itu berasal dari total pemilih yang ada dalam DPT (daftar pemilih tetap). DPT pilpres ditetapkan sejumlah 590.021 orang. “Kami hitung secara kasar, partisipasi masyarakat 70 persen. Berarti golputnya 30 persen. Nyaris sama dengan pileg,” kata Alim Mustofa, anggota KPU Kota Malang divisi pemilih, kemarin.

Suasana Pilpres di Malang Raya kemarin lebih semarak. Tidak hanya masyarakat, para pejabat di Malang raya juga menggunakan hak politiknya dengan mantap. Seorang mahasiswa asal luar Jawa pun dengan susah payah harus meminta difax keluarganya dari Gorontalo untuk bisa mencontreng di Malang kemarin. Ini cermin betapa masyarakat sudah menyadari hak politiknya untuk menentukan masa depan bangsa ini lima tahun ke depan. Meski masih banyak yang golput juga.
Wali Kota Malang Drs Peni Suparto MAP melakukan pencontrengan di TPS 11 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru. Orang nomor satu di Kota Malang tersebut …

Banyak cara yang dilakukan pemerintah daerah agar pelaksanaan pemilihan presiden berlangsung kondusif. Pemkab Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memilih menggelar silaturahim tim sukses Pilpres dan caleg jadi. Pertemuan itu juga diikuti Muspida serta instansi terkait, seperti apa suasananya?
Aula Balai Pengembangan Manajemen Kesejahteraan Sosial (BPMKS) Malang milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Jl Panglima Sudirman 93 Malang, tampak ramai. Maklum saja, puluhan tim sukses Capres-cawapres Pilpres 2009 tengah berkumpul. Hadir pula sekitar 40 dari 50 caleg jadi yang bakal duduk di kursi DPRD Kabupaten Malang.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nusantara kemarin menggelar aksi demo di bundaran Veteran Kota Malang. Aksi ini dipicu dugaan adanya sekitar 100 ribu mahasiswa luar daerah yang ada di Malang belum terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilihan Presiden (Pilpres) 2009.
Menurut Koordinator Aksi, Idris Pua Buku, ratusan ribu mahasiswa itu diperkirakan akan kehilangan hak pilihnya tahun ini. Data ini mereka himpun dari sejumlah perguruan tinggi yang ada di Malang raya.
“Mahasiswa luar daerah jumlahnya mencapai 150 ribu orang, dan 100 ribu diantaranya belum terdata dalam DPT,” ungkap Idris.