Kartu tanda penduduk (KTP) online ditargetkan baru bisa diberlakukan pada triwulan pertama 2010. Pasalnya, anggaran untuk KTP online ini pada 2009 belum ada dan baru bisa diusulkan pada 2010 nanti. Anggaran ini diperuntukkan bagi kebutuhan salah satu syarat kesiapan pemberlakuan KTP online.
Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu, Chairul Syarif Tartila mengatakan, ada 5 syarat yang wajib dimiliki oleh setiap daerah yang akan memberlakukan KTP online. Dari 5 syarat itu, di Batu hanya tinggal satu syarat saja yang kini telah dipersiapkan, yaitu pemutahiran data base.

Seratusan orang kemarin terjaring dalam razia KTP (kartu tanda penduduk) yang dilakukan tim gabungan Pemkot Malang. Razia yang baru kali pertama pada 2009 ini dimulai sekitar pukul 07.00. Razia dilakukan di dua lokasi, yakni kawasan perkantoran terpadu (block office) dan Alun-Alun Merdeka Kota Malang.
Warga yang didatangi petugas pun rata-rata kaget. Mereka yang terjaring razia itu paling banyak di lokasi Alun-Alun Merdeka. Bahkan, selang satu jam beroperasi, tim yang terdiri dari Dispenduk Capil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Satpol PP, dan bagian hukum itu berhasil menjaring 36 orang.
Rinciannya, 11 orang tidak …

Hendrawan sekeluarga yang terkait jaringan teroris Singapura Slamet Kastari dan sempat bermukim di Bumiaji, Kota Batu, sejak Februari 2009 semakin sulit mengelak dari tuduhan pemalsuan data diri serta pelanggaran keimigrasian.
Dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri Kota Malang kemarin, saksi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) menguatkan posisi Hendrawan sekeluarga sebagai pelarian dari Singapura. Lebih dari itu, keluarga beranggota empat orang itu memakai nama berbeda, antara identitas di KTP dibandingkan di dokumen keimigrasian yang dikeluarkan pemerintah Singapura.
JPU Bagus Wicaksono dan Dedy Kurniawan sedianya mengajukan empat saksi.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang bersiap-siap untuk memberlakukan KTP elektronik (E-KTP) atau KTP chip. Rencananya, E-KTP itu akan dimulai pada 2010. Dengan catatan dispendukcapil memiliki SDM yang mumpuni dan sudah memenuhi persyaratan administrasi.

Antisipasi terhadap jaringan teroris, pascaledakan bom yang mengguncang Jakarta Jumat (17/7) lalu, bukan hanya dilakukan pihak kepolisian. Tetapi juga dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang. Caranya, dengan memperketat pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagi warga Kabupaten Malang yang mengurus KTP baru maupun perpanjangan KTP.
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang, Hj Cholis Bidajati, mengatakan, upaya memperketat pengurusan KTP itu dilakukan untuk mencegah kepemilikan KTP ke tangan teroris. Sekaligus untuk memperkecil ruang gerak teroris yang bertempat tinggal tetap ataupun sementara di wilayah Kabupaten Malang.

Perkantoran terpadu atau block office Pemkot Malang yang berada di Kelurahan Tlogowaru dikonsep dengan perkantoran modern. Teknologi informasi berbasis komputer akan diterapkan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Pusat layanan masyarakat akan tersentral di gedung A yang dibangun lebih besar daripada gedung B. Semua layanan masyarakat akan dilayani di lantai I gedung A. Ada 26 loket yang disediakan untuk melayani masyarakat. Konsep pelayanan satu atap diterapkan dalam pelayanan di block office. Semuanya berbasis komputer.

Warga Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo dimanfaatkan makelar yang mengeruk keuntungan saat pembagian kompor elpiji program konversi. Rupanya persyaratan KTP dan KK untuk mengambil kompor elpiji, dijadikan peluang bisnis. Sejumlah warga ditipu biaya pengurusan KTP dan KK mencapai Rp 40 Ribu sampai 50 Ribu per orang.
Camat Donomulyo Mastur membenarkan adanya ulah makelar KTP di Desa Sumberoto. Mastur mengaku telah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan sejumlah warga. Sasaran makelar itu tak lain penerima program konversi yang tidak memiliki identitas.

Kondisi geografis Kabupaten Malang menjadi salah satu penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang maksimal. Untuk mengurus KTP dan KK (kartu keluarga) misalnya, masyarakat harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang di Kepanjen. Kondisi inilah yang membuat makelar KTP dan KK bergentayangan di kabupaten.
Jarak Kepanjen dengan kecamatan-kecamatan lainnya seperti Kasembon, Donomulyo, Ampelgading, Tirtoyudo, dan Sumbermanjingwetan jaraknya antara 60 kilometer sampai 80 kilometer. Itu masih belum dengan desa-desa yang letaknya berjauhan dengan ibukota kecamatan.

Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di Kabupaten Malang resah. Menjelang pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) pada Agustus mendatang, APBD Kabupaten Malang ternyata sudah defisit Rp 124 miliar.
Akibat defisitnya APBD itu, besar kemungkinan SKPD tak bisa melakukan program-programnya. Padahal, program itu sangat diperlukan masyarakat.
Pemberitahuan adanya defisit itu disampaikan kepada satuan kerja melalui surat oleh sekretaris daerah (sekda). “Saya memang sudah disurati sekda mengenai adanya defisit. Isinya, tidak mungkin anggaran ditambah,” terang Cholis Bidajati, kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, kemarin.

Sehari menjelang pencontrengan, praktik politik uang di Kota Batu makin mengkhawatirkan. Ketua Panwas setempat, Istamu, mengatakan, awal pekan lalu sudah ada laporan yang masuk ke kantornya. Tak main-main, menurut laporan itu, praktik tercela tersebut dilakukan caleg dari partai besar.
Dan, memang, dari informasi yang beredar di internal Panwas Kota Batu, yang terbanyak melakukan praktik curang itu justru caleg dari partai besar.
Mereka, kata Istamu, ada yang tertangkap tangan di sekitar Kelurahan Ngaglik. Tiga di antaranya adalah caleg dengan inisial DM, SH, dan SMB. “Sampai saat ini kita masih mendalami isi laporannya, sekaligus …