Kejaksaan Negeri Kepanjen akhirnya mengekspose dugaan kasus korupsi tiket Wendit Water Park (WWP) dihadapan para Jaksa. Ekspose tertutup itu digelar usai Kasi Intel Sucipto bersitegang dengan koordinator Badan Pekerja MCW Zia Ulhaq Rabu (29/4) lalu. Meski telah diekspose, pihak Kejaksaan belum berani mengumbar nama tersangka.
Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen Adam MH Sabtu membenarkan mengenai gelar perkara kasus tiket WWP itu. Kata Adam, pihak Kejaksaan Negeri masih mendalami unsur melawan hukum tiket WWP. Disinggung mengenai nominal kerugian, Adam juga enggan membeber.

Setelah turunnya himbauan dari Kajati Provinsi Jawa Timur terkait dugaan adanya unsur penyelewengan anggaran negara dalam proyek Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), Kejaksaan Negeri Malang seperti juga Kejaksaan Negeri lain di Jawa Timur, mulai melakukan penyelidikan terhadap sekitar 66 penerima bantuan hibah P2SEM di Kota Malang.
Penyelidikan tersebut akan dinaikkan menjadi penyidikan setelah ada lampu hijau dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jatim melalui pertemuan, serupa expose, yang dilakukan pada Kamis (30/4) kemarin. Hasilnya akan menentukan apakah penerima dana hibah bisa ditetapkan menjadi tersangka atau tidak.

Proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Dinas Permukiman dan Bina Marga, Kota Baru, terus dikebut Kejari Batu. Kajari Batu, Warih Sadono memastikan pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah bukti yang makin menguatkan dugaan korupsi itu.
Warih menambahkan barang bukti yang telah diamankan diantaranya sejumlah dokumen pengadaan tanah, yang mengungkap adanya unsur penyelewengan keuangan negara.
Selain bukti dokumen, juga diamankan sejumlah cek dan transaksi pembayaran tanah. Dua bukti yang sudah dikantongi itu kini tinggal dilengkapi keterangan saksi saja.

Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, akhirnya Kejaksaan Negeri Pemkot Batu menetapkan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Batu Suharnanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dan barang penunjang kerja tahun 2004 senilai Rp 1.7 Miliar.
“Saat ini jumlah tersangkannya baru satu. Yang telah ditetapkan sebagai tersangka ya itu (Suharnanto) karena pada saat itu (2004) yang bersangkutan sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu, Warih Sadono kemarin.

Kejaksaan Negeri Kepanjen siap memantau realisasi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM). Pemeriksaan lapangan itu digelar setelah pengumpulan keterangan seluruh 46 lembaga penerima dana P2SEM di Kabupaten Malang selesai. Sejauh ini dari 46 lembaga penerima, sekitar enam lembaga belum memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kepanjen Sucipto mengatakan pemeriksaan lapangan juga merujuk Surat Pertanggungjawaban (SPj) tiap Lembaga yang dikirim ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Jawa Timur. Melalui pemeriksaan akan diketahui fakta penggunaan dana P2SEM itu sesuai atau tidak.

Malang Corruption Watch (MCW) mendesak Kejaksaan Negeri Kepanjen segera menetapkan nama tersangka kasus dana Program Penanganan Ekonomi Sosial Masyarakat (P2SEM). Pasalnya, kasus itu sudah ada unsur melawan hukum atau unsur korupsi.
Koordinator Badan Pekerja MCW Zia Ulhaq menilai Kejaksaan tergolong lamban menangani kasus itu. Mengingat, dugaan penyelewengan dan P2SEM sudah muncul sejak tahun lalu. Meski demikian, Zia mengapresiasi penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kepanjen.

Penggelontoran dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dikhawatirkan tidak dikelola secara profesional.
Penelusuran Malang Post, beberapa Lembaga yang menerima dana itu ternyata kurang begitu meyakinkan. Selain kurang tepat sasaran, realisasi dana P2SEM juga perlu dicermati tim Kejaksaan Negeri Kepanjen.
Mencermati data penerima dana P2SEM, Malang Post sengaja turun ke Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso, khususnya Perumahan IKIP Tegalgondo.

Dalam waktu dekat, mantan Kepala Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang) Pemkab Malang Tony Arwan Mansyur (TAM), bakal diseret ke Pengadilan. Tony merupakan tersangka utama kasus dugaan korupsi Balitbang yang diperkirakan merugikan negara Rp 439 Juta. Kasus itu bakal memasuki pemberkasan tahap kedua.
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kepanjen Nurhadi Puspandoyo mengatakan penyidik siap menyerahkan berkas perkara tersangka TAM kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kemudian berkas perkara itu akan diteliti kelengkapan materiil maupun formil.

Terkuaknya dugaan penyunatan dana tunjangan fungsional guru madrasah non-PNS di lingkungan Depag Kabupaten Malang oleh Kelompok Kerja Madrasah (KKM) membuat beberapa pihak kebakaran jenggot. Salah satu pihak yang berang adalah PC NU Kabupaten Malang. Maklum, mayoritas guru yang menjadi korban penyunatan dari lembaga pendidikan di bawah naungan NU.
Saking berangnya, PC NU menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU Kabupaten Malang untuk mengadvokasi ribuan guru yang dananya disunat. “Hampir 100 persen guru madrasah berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU,” ujar Sekretaris PC NU Kabupaten Malang Abdul …

Kejaksaan Negeri Kepanjen benar-benar serius menangani kasus dugaan korupsi yang masuk. Setidaknya dua kasus besar di tubuh Pemerintah Kabupaten Malang tengah diseriusi Kejaksaan Negeri. Dalam minggu ini, kasus pengadaan mebeler 2006 dan dugaan penyelewengan tiket Wendit Water Park memasuki babak baru.
Mengenai kasus pengadaan mebeler, Kasi Intel Kejari Kepanjen mengaku bakal mendatangkan mantan Kabag Perlengkapan Pemkab Malang Dra. Made Dewi Anggraeni, Msi, Rabu (8/4) besok. Saat ini Made menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.