Kejaksaan Negeri Kepanjen berupa melengkapi kepingan data dan informasi soal kasus pengadaan mebeler tahun 2006. Tak puas memeriksa mantan mantan Kabag Perlengkapan Pemkab Malang Dra. Made Dewi Anggraeni, Msi, giliran rekanan yang diperiksa. Kemarin giliran Direktur CV Indah Jaya Makmur (IJM) Yoyok Subandrio diperiksa.
Yoyok yang sempat disebut-sebut menjadi pemenang tunggal tender pengadaan mebeler itu diperiksa selama 2,5 jam. Ia datang ke Kejaksaan Negeri Kepanjen menumpang mobil warna Silver miliknya sekitar pukul 09.00 WIB.

Barisan yang sakit hati terhadap proses Pemilu Legislatif di Kabupaten Malang, melurug Kejaksaan Negeri Kepanjen, kemarin. Aksi orang-orang yang merasa terdzolimi itu dimotori LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRa). Kejaksaan Negeri menjadi sasaran demonstrasi karena masuk dalam unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Puluhan demonstran dengan bendera LIRa datang ke kantor Kejaksaan dengan menumpang dua truk. Namun, puluhan demonstran tidak bisa masuk area Kantor Kejaksaan karena puluhan Dalmas Polres Malang mengawal ketat gedung negara itu. Sehingga puluhan demonstran hanya bisa berorasi di gerbang Kejaksaan.

Malang Corruption Watch (MCW) mengirim surat pengaduan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), kemarin. Hal itu sebagai buntut ketidakpuasan MCW atas kinerja Kejaksaan Negeri Kepanjen selama menangani kasus korupsi. Pengiriman surat pengaduan itu didului aksi protes di gerbang pendapa Kabupaten Malang.
Aksi mengecam Kejaksaan dan Pemkab Malang itu diawali orasi Koordinator Badan Pekerja MCW Zia’ Ulhaq. Bersama delapan rekannya, mereka tak lupa mengusung spanduk bertulis ‘dosa-dosa’ Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Pemkab Malang. Diantaranya spanduk berisi sederet kasus korupsi yang belum tuntas, seperti dugaan korupsi DPRD dan pungli Ujian Nasional.

Dua pengurus keuangan SMAN 3, Malang, disebut-sebut bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari), Malang menyusul dugaan penyalahgunaan dana block grant 2007 dan 2008. Tindakan ini diambil untuk menyelamatkan status sekolah RSBI yang disandang SMAN 3 Malang.
Dikonfirmasi soal di atas, M Shofwan Kadiknas Malang menyebutkan, secara detil pihaknya belum mengetahui rencana tersebut. Tetapi, laporan itu bisa saja muncul karena memang ada surat kaleng yang masuk ke Diknas Malang dan ditembuskan ke berapa lembaga di Malang.

Kejaksaan Negeri Kepanjen masih perlu waktu seminggu lagi menuntaskan penyelidikan dugaan penyimpangan dana Program Penanganan Ekonomi Sosial Masyarakat (P2SEM). Setelah proses pengumpulan data dan keterangan (Pulbaket) selesai, kewenangan selanjutnya berada ditangan Kejaksaan Tinggi (Kejati).
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kepanjen Sucipto menyatakan hasil Pulbaket segera dikirim ke Surabaya. Pihaknya akan menyelesaikan penyelidikan dalam waktu satu minggu ke depan. Sejauh ini, pihaknya tidak menemukan adanya lembaga fiktif yang menerima dana P2SEM itu di Kabupaten Malang.

Panwaslu Kabupaten Malang ancang-ancang melaporkan kasus penggelembungan suara ke Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur. Itu setelah Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Kepolisian Resor Malang menolak mempidanakan KPU Kabupaten. Dua institusi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menganggap satu unsur jeratan hukum belum memenuhi.
Penolakan Kejaksaan dan Kepolisian itu berdasarkan gelar perkara Gakkumdu terhadap kasus pencurian suara Caleg Partai Gerindra Cucuk Sumartono. Panwaslu mendesak agar KPU Kabupaten Malang dipidanakan karena diduga memanipulasi suara dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Kejaksaan Negeri Kepanjen akhirnya mengekspose dugaan kasus korupsi tiket Wendit Water Park (WWP) dihadapan para Jaksa. Ekspose tertutup itu digelar usai Kasi Intel Sucipto bersitegang dengan koordinator Badan Pekerja MCW Zia Ulhaq Rabu (29/4) lalu. Meski telah diekspose, pihak Kejaksaan belum berani mengumbar nama tersangka.
Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen Adam MH Sabtu membenarkan mengenai gelar perkara kasus tiket WWP itu. Kata Adam, pihak Kejaksaan Negeri masih mendalami unsur melawan hukum tiket WWP. Disinggung mengenai nominal kerugian, Adam juga enggan membeber.

Setelah turunnya himbauan dari Kajati Provinsi Jawa Timur terkait dugaan adanya unsur penyelewengan anggaran negara dalam proyek Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), Kejaksaan Negeri Malang seperti juga Kejaksaan Negeri lain di Jawa Timur, mulai melakukan penyelidikan terhadap sekitar 66 penerima bantuan hibah P2SEM di Kota Malang.
Penyelidikan tersebut akan dinaikkan menjadi penyidikan setelah ada lampu hijau dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jatim melalui pertemuan, serupa expose, yang dilakukan pada Kamis (30/4) kemarin. Hasilnya akan menentukan apakah penerima dana hibah bisa ditetapkan menjadi tersangka atau tidak.

Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Wacth (MCW) Zia Ulhaq bersitegang dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kepanjen Sucipto SH, siang kemarin.
Mereka berdua terlibat adu mulut di depan ruang Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen (Kajari) Adam MH Sabtu. Sayangnya meski adu mulut memanas, Kepala Kejaksaan tidak keluar untuk menyelesaikan masalah.
Adu mulut yang tegang antara kedua orang itu, terjadi ketika Zia Ulhaq bermaksud menyerahkan laporan kinerja Kejaksaan Negeri Kepanjen. Zia yang datang baik-baik beserta rekannya itu diminta menunggu oleh staf Kajari. Padahal, saat itu Kajari tengah berada di ruangan tanpa ada acara …

Pembangunan Gedung Pendidikan di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya (UB) Malang diisukan bermasalah. Beberapa pejabat Fakultas, bahkan sudah dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang untuk diperiksa. Diantaranya, Dekan Fakultas Kedokteran UB, Samsul Islam, terkait sejumlah laporan yang masuk ke Kejari Malang.
Sumber Malang Post menyebutkan, hingga saat ini pemeriksaan baru sebatas saksi saja. Belum mengarah pada tersangka dugaan kasus Pengadaan Gedung Baru FK tersebut.
“Beberapa orang sudah diperiksa, tapi hanya sebatas saksi saja,” ujarnya.