Warga penghuni Wisma Tumapel di Jalan Tumapel 1 Malang, sebentar lagi harus meninggalkan rumah yang sudah mereka tempati puluhan tahun. Bahkan sejak beberapa hari lalu, pagar seng setinggi tiga meter, sudah menutup wisma tersebut.
Padahal didalam wisma tersebut, masih dihuni belasan warga. Mereka tetap ngotot berada di wisma yang juga salah satu rumah dinas milik Universitas Negeri Malang (UM) ini, karena merasa masih layak tinggal.
Bahkan warga menilai, penutupan wisma dengan pagar seng tersebut, sebagai upaya untuk mengusir paksa penghuni. Bahkan warga sempat marah dengan cara-cara yang dilakukan.

Meski DPRD Kota Malang belum menyetujui pelepasan aset milik Pemkot Malang, tanah di bawah 200 meter persegi, jumlah masyarakat yang mengajukan pelepasan aset semakin meningkat 400 persen. Semula hanya 400 pemohon yang masuk ke Dinas Perumahan, saat ini sudah ada 1.700 pemohon yang diterima eksekutif untuk 4.000 bidang tanah yang ada di lima kecamatan.
Meningkatnya jumlah pemohon itu diketahui Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perumahan Kota Malang di ruang Komisi A. “Meningkatnya jumlah masyarakat yang memohon pelepasan aset menurut kami …

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana One Day Care (ODC), Staf Medik Fungsional (SMF) Mata, RSSA Malang yang kemarin digelar semakin seru. Dalam sidang beragendakan pembelaan terdakwa tersebut, dr Safarudin Refa membacakan sendiri pembelaannya. Menariknya, di hadapan majelis hakim, dr Refa, panggilan dr Safarudin Refa) selaku terdakwa tunggal kasus ini, tidak sekadar membela diri, tapi justru membongkar kasus yang ada di RSSA.
Kasus yang dibeber dr Refa antara lain, kasus uang jasa pelayanan yang diberikan ke Korpri senilai Rp 300 juta. Hingga saat ini uang tersebut tidak diketahui mengalir ke mana, …

Samian, salah satu kontraktor Kimbun (kawasan industri dan perkebunan masyarakat) Kabupaten Malang, kemarin divonis satu tahun penjara. Samian dianggap turut serta melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31/1999 yang diubah dan diperbarui UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Dalam sidang di PN Kota Malang yang diketuai Muhammad Tafkir SH, Samian juga dikenai denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Samian juga wajib mengganti kerugian negara senilai Rp 259.638.400 dan membayar ongkos perkara Rp 10 ribu. Sedangkan putusan ini sendiri lebih ringan dari tuntutan JPU (jaksa …

Warga RT. 10 RW. IV perumahan Griyashanta Grand Eksekutif Kota Malang tetap bersikukuh menolak pendirian Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) Malang. Jika pembangunan itu terus dilakukan, warga siap mengajukan gugatan class action.
Sebagai langkah awal kemarin, sembilan perwakilan warga mendatangi pos bantuan hukum (Posbakum) Ikadin di Jalan Candi Sewu Malang. Mereka menyampaikan permasalahan yang dihadapi warga dan meminta saran sekaligus konsultasi langkah hukum yang dapat dilakukan para warga. Pasalnya, rencana pembangunan RSAUB tetap dilakukan pihak UB dengan cara apapun.

Tiga kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang segera memasuki babak baru. Dua kasus akan dilimpahkan ke pengadilan dan satu memasuki pemanggilan tersangka.
Dua kasus yang bakal dilimpahkan ke pengadilan adalah dugaan korupsi anggaran DPRD Kota Malang tahun 2004 senilai Rp 5,002 miliar dengan tersangka Agus Sukamto dan A. Zainuri serta dugaan korupsi di Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Karangploso yang merugikan negara Rp 250 juta.
Sedangkan dugaan korupsi P2SEM (program penanganan sosial ekonomi masyarakat) senilai Rp 100 juta memasuki tahap pemanggilan tersangka Bambang S. yang juga dosen Universitas Negeri …

MALANG – Dunia pendidikan kembali tercoreng. Empat aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Universitas Islam Malang (Unisma) menjadi korban pengeroyokan, Minggu (6/8) malam lalu. Ironisnya, pelaku pengeroyokan bukan orang lain, melainkan aktifis PMII dari kampus yang sama. Siang kemarin, kasus memalukan ini dilaporkan ke Polresta Malang.
“Jelas kami tidak terima mbak, ini sudah kriminal, apalagi kami tidak tahu penyebab sampai pengeroyokan ini terjadi,’’ terang Husaini, salah satu korban pengeroyokan kepada Malang Post kemarin.
Menurut Husaini, pengeroyokan ini berawal saat Minggu siang lalu Mohammad Izzudin, salah satu anggota HMI mengantarkan salah satu calon mahasiswa …

Kegelisahan warga Perumahan Puri Cempaka Putih II dan Takmir Masjid Al Basyiroh terhadap pengembang perumahan Puri Cempaka Putih, PT Multi Graha Kartika Asri, direspon kalangan DPRD Kota Malang, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan Kedungkandang.
Bahkan mereka siap pasang badan untuk mendukung warga dan takmir yang dilaporkan pihak pengembang kepada polisi. Takmir masjid, Imam Mucholis, dilaporkan karena menanam barem untuk pemasangan awning perluasan masjid.
Dua anggota dewan dari Kedungkandang, H. Nurudin Huda dan Look Mahfudz sudah melakukan pendampingan kepada warga dan takmir masjid. Keduanya juga sudah siap untuk berjuang melalui gedung dewan …

Menjelang lima tahun kematian Munir SH, Sahabat Munir Malang Raya melakukan aksi teaterikal dan mengirim surat pada Presiden SBY dan Kapolri untuk mengusut tuntas pembunuh pejuang HAM asal Kota Batu. Aksi diawali dengan pembacaan pernyataan sikap dan aksi teaterikal tentang pelanggaran HAM yang dilakukan aparat pada aktifis penegak HAM di Indonesia di sekitar Alun-alun Kota Malang kemarin.
Sahabat Munir Malang Raya lantas melanjutkan aksi mengirimkan surat berisi pernyataan sikap pada Presiden SBY, Kapolri dan Jaksa Agung.
Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Zia’ ul Haq berisi tiga tuntutan.
”Kami mendesak SBY untuk menjadikan penyelesaian …

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Malang akhirnya memutus bebas mantan Kabag Kesra Pemkot Batu Heriani SH. Meskipun tidak bebas murni, namun putusan dari tim majelis hakim yang dipimpin oleh Anne Rusiana SH tersebut sangat melegakan pihak keluarga terdakwa.
Selain putusan itu majelis juga memutuskan pemulihan kembali hak terdakwa dalam kemampuan dan kedudukannya, serta martabat, sekaligus nama baik terdakwa. “Secara administratif terdakwa memang melaksanakan atau melakukan pencairan dana bantuan parpol. Namun pencairan tersebut di dasari oleh rekomendasi dari walikota. Dan pencairan dana itu juga dibenarkan oleh para saksi, yang kemudian …