PENGAKUAN lembaga dunia, UNESCO terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia membuat identitas bangsa ini kembali diakui dunia. Batik kaya akan ragam sesuai dengan motifnya yang dipengaruhi setiap daerahnya. Meski Kota Batu bukanlah kota batik, tapi kota wisata ini mempunyai batik yang khas.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyatakan tidak mengalokasikan dana khusus di APBD 2009 ini untuk pengurusan hak paten seni dan budaya. Kebijakan ini dipilih karena Pemerintah Pusat belum mengeluarkan petunjuk teknis (juknis).
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Malang H Purnadi, Minggu (30/8) mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) membutuhkan juknis pengurusan hak paten beserta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk itu. Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata harus segera mengeluarkan juknis pengurusan hak paten yang berhubungan dengan seni dan budaya,“ jelasnya.

Banyaknya produk Indonesia yang diklaim milik negara lain menjadi pengalaman berharga. Beberapa produk di Kota Batu, seperti minuman sari apel dan beberapa produk lain, bakal dipatenkan.
Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan & UKM (DiskoperindagUM ) Kota Batu, Dri Atmojo mengakui, dari banyak produk yang dihasilkan oleh UKM hanya satu produk yang dipatenkan. Produk tersebut minuman sari apel dari Agrokusuma.
Padahal masih banyak produk dari Batu yang perlu mendapat perhatian khusus dan sangat perlu mendapatkan hak paten. Di antaranya, hasil produk kerajinan maupun makanan dan minuman. “Produk dari Batu …

Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batu belum memiliki hak paten atau merek. Padahal hasil produksi UMKM di kota ini tidak sedikit, misalnya hasil olahan kerajinan kayu hingga produk makanan dari apel seperti minuman sari apel, jenang apel dan kripik apel.
Kepala Dinas Perindustiran Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kota Batu, Koeswardiyoko, mengatakan, pelaku UMKM di Batu masih minim kesadaran akan pentingnya hak paten. “Padahal berbagai produksi para pengusaha ini tersebar ke luar Jatim,” ujarnya, Senin (10/8).

90 persen merek rokok di Kabupaten Malang belum mengantongi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Sehingga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar menggenjot sosialisasikan HaKI di Hotel Grand Palace, kemarin. Sampai saat ini, jumlah merek rokok di Kabupaten Malang sekitar 500 buah, jumlah pabriknya mencapai 206 buah.
Kepala Disperindag dan Pasar Pemkab Malang Ir. H.M Syakur Kullu, mengatakan HaKI merupakan hal penting dalam produk tertentu. Khusus rokok, selama ini, para produsen di Kabupaten Malang masih awam mengenai HaKI. Sehingga pihaknya mengundang 100 pengusaha rokok dan 33 Kasi Ekonomi dan Pembangunan seluruh Kecamatan.

Sebanyak 20 persen atau sekitar 60 lebih perusahaan rokok di wilayah Kabupaten Malang, belum mendaftarkan merek dagang rokoknya ke bea cukai maupun ke dinas perindustrian dan perdagangan. Demikian dikatakan Agus Satriyo, Kabid IHPK (Industri Hasil Pertanian dan Perkebunan) Disperindag Kabupaten Malang, di tengah acara sosialisasi Penerapan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Perusahaan Rokok di salah satu hotel di Malang.
Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada industri rokok tentang pentingnya HaKI.

Banyaknya produk yang dihasilkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batu belum memiliki hak paten atau merek, direspon pihak Sekolah Demokrasi Kota Batu. Kemarin melalui kegiatan Inisiasi Kelompok, mereka menggelar workshop dan sosialisasi tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Jaringan-jaringan Permodalan Lunak, dan Jaringan Komunitas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Balai Desa Junrejo, Kota Batu.
Kegiatan tersebut cukup mendapat respon para pengelola UMKM. Terbukti dengan hadinya, 50 peserta perwakilan kelompok UMKM.

Puluhan pengusaha rokok, makanan minuman ringan, handycraft dan pengusaha lainnya, mengikuti seminar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (HAKI) di Hotel Pelangi kemarin. Seminar yang diadakan Disperindag Kota Malang bekerjasama dengan Network Patent Office (NPO) Jalan Semeru Malang tersebut, memberikan pemahaman kepada puluhan pengusaha tersebut tentang pentingnya HAKI yang meliputi hak cipta, merek, desain industri dan rahasia dagang.
Pembinaan dan pengenalan terkait penerapan HAKI tersebut, ternyata masih kurang dimengerti oleh para pengusaha. Saat sesi tanya jawab saja, masih banyak yang tidak mengetahui, salah satunya bagaimana cara mengurus HAKI.

Maraknya penggunaan software bajakan, terus direspos petugas Polwil Malang. Tidak lagi warnet yang menjadi sasaran petugas, operasi sudah merambah pada dunia usaha. Mulai dari perusahaan kosmetik, tekstil hingga property. Terbukti, empat perusahaan diduga menggunakan software bajakan, terpaksa berurusan dengan polisi. Yakni PT Minatex Jalan Indrokilo Lawang, PT BDF Jalan Randuagung, Singosari dan dua perusahaan properti di wilayah Kota Malang.