Pencantuman titel atau gelar kesarjanaan tidak selamanya menguntungkan. Mohammad Suhadi, bakal calon wali kota dari Partai Golkar dengan enam partai koalisi lainnya itu, memilih menanggalkan gelar kesarjanannya untuk maju dalam Pilwali (pemilihan wali kota) Batu. Langkah itu ditempuh karena nama lengkap yang tertera di dalam KTP (kartu tanda penduduk) tidak dilengkapi gelar kesarjanaan. Sementara, dalam formulir pencalonan dirinya, mencantumkan gelar SH (sarjana hukum). Padahal, dalam aturan KPU, harus ada kesamaan antara nama yang diisikan dalam berkas pencalonan dengan nama dalam KTP. ”Saya sesuaikan …

Usia Kota Batu menapak 10 tahun. Tapi, sejak berdiri hingga saat ini, kota yang terkenal dengan potensi wisatanya ini hanya memiliki tiga kecamatan dan 24 desa/kelurahan. Karena itu, sudah saatnya Kota Batu melakukan pemekaran.
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Batu, Didik Mahmud, mengatakan, pemekaran diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan. “Sekaligus mengantisipasi perkembangan politik dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang,” ujarnya.
Dia menyebutkan, berdasarkan data persebaran penduduk, selama ini warga hanya terkonsentrasi di Kecamatan Batu. Hampir 50 persen dari penduduk Kota Batu yang mencapai hampir 200 ribu jiwa, tinggal di …

Hari ini, adalah momen yang paling dinantikan 45 caleg terpilih DPRD Kota Malang hasil Pemilu 9 April lalu. Mereka akan diresmikan menjadi anggota DPRD Kota Malang periode 2009-2014. Kemarin, mereka ikut gladi resik. Bagaimana suasananya?
Wajah ceria tampak dari caleg terpilih yang akan diambil sumpah jabatannya. Sejak pukul 09.30 WIB, mereka yang akan dilantik satu persatu memasuki gedung DPRD Kota Malang yang akan menjadi kantor mereka selama lima tahun ke depan.
Hanya saja, hingga jam 10.00 WIB, saat acara gladi bersih akan dimulai, masih ada beberapa anggota dewan dan calon anggota …

Sejumlah 747 dari 792 caleg DPRD Kota Malang bisa jadi shock dan kecewa saat rekapitulasi di PPK (panitia pemilihan kecamatan) hampir berakhir. Sebab, nama-nama 45 dewan yang bakal bertugas 2009-2014 telah terpetakan.
Hingga H+6 kemarin, masing-masing parpol besar sudah mengantongi perolehan kursi. Mereka juga telah membuat daftar siapa saja yang punya suara paling banyak di antara sesama rekan satu parpol. Dan yang 99 persen bakal terjadi, caleg PPP harus terlempar dari gedung DPRD Kota Malang.

Panwaslu Kota Malang menetapkan kampanye Partai Golkar yang dilakukan di Sekolah Tinggi Ekonomi Malang (Stiekma) Kerthanegara beberapa waktu lalu, sebagai bentuk pelanggaran kampanye yang dapat diproses lebih lanjut. Laporan secara resmi telah diterima Panwaslu dan akan ditindaklanjuti dengan mengundang beberapa pihak untuk melakukan klarifikasi.

Kampanye hari keempat kemarin, konstelasi politik mulai memanas. Paling tidak, pelanggaran terus meningkat. Bagaimana tidak, berbagai pelanggaran terus terjadi. Di Kota Malang, Partai Golkar terang-terangan menggunakan ruang kuliah, sebagai ajang kampanye. Kemudian di Batu, seorang PNS melakukan kampanye untuk Partai Demokrat.
Di Kota Malang, setelah sebelumnya PKNU menggelar sosialisasi UUD ’45 di aula Masjid Shalahudin, kemarin, giliran Partai Golkar yang menggunakan tempat pendidikan untuk melakukan kampanye.
Partai penguasa di era orde baru ini, terang-terangan kampanye di ruang kuliah Sekolah Tinggi Ekonomi Malang (STIEKMA) Kerthanegara.

Musda III Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Jatim di Kota Malang kemarin, meneguhkan komitmen dukungan SOKSI kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Capres pada Pemilihan Presiden 2009 mendatang.
Dukungan disampaikan langsung Ketua Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Syamsul Muarif saat membuka Musda III SOKSI Jatim di Hotel Kartika Graha Malang. Bahkan, Ketua DPP Partai Golkar itu meminta pada pengurus DPD Partai Golkar kota, kabupaten dan provinsi untuk mengusulkan nama Sri Sultan HB X sebagai Capres kepada DPP Partai Golkar.

Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X berusaha menepis spekulasi bahwa dirinya akan digandeng Megawati Soekarnoputri. Dalam Musda III Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Jatim di Hotel Kartika Graha, kemarin, Sri Sultan menegaskan bahwa pertemuannya dengan Megawati selama ini hanya silaturrahim biasa, tidak ada deal-deal khusus. “Bincang-bincang dengan Bu Mega (Megawati) lalu hanya omong-omong biasa. Belum ada deal khusus,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan bahwa sejauh ini belum memiliki persiapan khusus untuk berebut kursi presiden.

Bangunan yang ditempati oleh DPD Partai Golkar Malang, di Jalan Panglima Sudirman, ternyata bukan aset Pemkot Malang. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Urusan Tanah dan Rumah (BUTR) Kota Malang, Edi Sukarto.
Kepada Malang Post kemarin, Edi mengatakan, bangunan tersebut merupakan peninggalan milik Belanda, sehingga berada di bawah Panitia Penguasaan Peninggalan Milik Belanda (PPPMB).

Kuasa hukum DPD Partai Golkar Kota Malang, Wahyu Hidayat, SH, tidak gentar dengan gugatan Augustien Janny Litaay dan Paulien Litaay yang mengaku ahli waris bangunan yang ditempati kantor DPD Patai Golkar di Jalan Panglima Sudirman 91 Malang.
Golkar menempati bangunan itu berdasarkan surat izin penempatan dari wali kota melalui Dinas Pertanahan. Tanah dan bangunan itu bagian dari aset daerah yang dihasilkan melalui nasionalisasi. Tanah dan bangunan itu bekas milik warga Belanda dan kemudian ditinggalkan, hingga akhirnya di nasionalisasi.