Kartu tanda penduduk (KTP) online ditargetkan baru bisa diberlakukan pada triwulan pertama 2010. Pasalnya, anggaran untuk KTP online ini pada 2009 belum ada dan baru bisa diusulkan pada 2010 nanti. Anggaran ini diperuntukkan bagi kebutuhan salah satu syarat kesiapan pemberlakuan KTP online.
Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu, Chairul Syarif Tartila mengatakan, ada 5 syarat yang wajib dimiliki oleh setiap daerah yang akan memberlakukan KTP online. Dari 5 syarat itu, di Batu hanya tinggal satu syarat saja yang kini telah dipersiapkan, yaitu pemutahiran data base.

Warga Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo dimanfaatkan makelar yang mengeruk keuntungan saat pembagian kompor elpiji program konversi. Rupanya persyaratan KTP dan KK untuk mengambil kompor elpiji, dijadikan peluang bisnis. Sejumlah warga ditipu biaya pengurusan KTP dan KK mencapai Rp 40 Ribu sampai 50 Ribu per orang.
Camat Donomulyo Mastur membenarkan adanya ulah makelar KTP di Desa Sumberoto. Mastur mengaku telah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan sejumlah warga. Sasaran makelar itu tak lain penerima program konversi yang tidak memiliki identitas.

Keinginan masyarakat Kabupaten Malang untuk mendapatkan pelayanan KTP gratis seperti daerah-daerah lainnya tampaknya sulit terpenuhi. Sebab, Pemkab Malang menganggap pembuatan KTP gratis itu bukanlah sebuah tindakan yang mendidik masyarakat.
Apalagi, selama ini tren pembuatan KTP gratis di daerah-daerah lainnya hanya dilakukan menjelang pemilihan kepala daerah.

Banyaknya penduduk Kota Malang tak ber-KTP (kartu tanda penduduk) menjadi perhatian serius Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil). Berdasarkan data, penduduk yang belum memiliki KTP sebanyak 129.121 jiwa. Angka itu sekitar 20 persen dari total penduduk wajib KTP per Desember 2008 dengan jumlah 645.609 jiwa.

Hari pertama pemusatan layanan KTP dan KK di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang kemarin, langsung diserbu ratusan masyarakat dari lima kecamatan. Ruang khusus yang disediakan Dispendukcapil di bagian belakang dipadati masyarakat yang mengantre layanan KTP dan KK.
Sebagian staf Dispendukcapil sempat menambahkan kursi di ruang tunggu pelayanan KTP dan KK. Semakin siang, semakin banyak masyarakat yang mengajukan pelayanan KTP dan KK. Hanya saja, tidak sedikit masyarakat yang salah memberikan pas foto dalam persyaratan yang harus dilampirkannya.

Berjubel dan panas. Kondisi itu kemarin mewarnai operasional perdana program KTP-KK tersentral di Dinas Kependudukan Pemkot Malang. Berjubel, karena warga yang mengurusi dokumen itu jumlahnya mencapai ratusan, sedangkan ruangan yang digunakan tidak memadahi. Akibatnya, ruangan menjadi panas ditambah AC tidak berfungsi maksimal dan hanya ada satu unit kipas angin di sudut ruangan.
Berdasarkan pengamatan, antrean mengurus dokumen kependudukan itu kelihatan kurang nyaman. Dalam ruangan berukuran sekitar 8 x 10 meter itu, separonya digunakan untuk arsip dokumen dan separonya lagi sebagai tempat antrean.

Hadirnya layanan permohonan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dengan sistem terpusat di Kota Malang, dikhawatirkan justru akan menyuburkan praktik percaloan.

Masyarakat bakal tidak perlu ke kantor kecamatan untuk mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga). Sebab, proses pembuatan KTP dan KK di kecamatan akan ditiadakan.

Rencana pengalihan pengurusan KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga) dari kecamatan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Pemkot Malang tinggal selangkah. Perwakot yang mengatur perubahan pengurusan KTP dan KK itu tinggal menunggu pengesahan dari wali kota.