Hingga deadline nominasi Ujian Nasional (UN) kemarin, data calon peserta UN SMP SMA Kota Malang masih kacau. Hampir semua sekolah belum mengirimkan data yang akurat terkait peserta UN ini. Praktis, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang pun dibuat kalang kabut karena harus mengembalikan semua berkas yang sudah masuk.
“Semua sekolah rata-rata masih salah dalam menyusun data, karena itu masih harus dikembalikan,” ungkap Kasi Kurikulum Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Kota Malang, Kunti Nur Sasiati S.Tp kepada Malang Post.
Padahal, lanjutnya, deadline pengiriman daftar nominasi peserta ini harus sudah dikirimkan ke propinsi pada 20 November …

Pertemuan Sampoerna Foundation (SF) dan Dinas Pendidikan Kota Malang terkait rencana pemindahan tempat belajar siswa Sampoerna Academy dari SMAN10 ke Tlogowaru disetujui. Bahkan sudah dibentuk tim teknis yang akan menangani kelanjutan program ini.
“Pada prinsipnya kedua belah pihak sudah ok, dan ada tim teknis yang akan mematangkan kepindahan ini,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH M.Si kepada Malang Post.
Menurutnya pada pertemuan antara SF dan Pemkot Malang beberapa hari yang lalu, dari Kota Malang hadir pula Wawali Bambang PU. Tercapai kesepakatan untuk segera menyiapkan pemindahan tempat …

Dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Malang saling melempar kesalahan terkait telatnya pencairan tunjangan Guru Tidak Tetap (GTT). Bukannya cair sebelum lebaran, hingga kini dua SKPD itu malah masih saling tuding persoalan data penerima tunjangan. Dinas Pendidikan (Dindik) mengaku sudah mengajukan data penerima, sedangkan Bagian Kesra kukuh belum mendapat kiriman data.
Plh. Bagian Kesra sekaligus Kabag Bina Mental dan Kerohanian Pemkab Malang Drs.E.k Hafi Lutfi ngotot tak menerima pengajuan data dari Dindik. Hafi malah menantang Dindik untuk memberikan bukti pengajuan data penerima tunjangan GTT. Pasalnya, pengajuan nama penerima amat penting …

Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang terus berupaya menaikkan grade sekolah-sekolah untuk menuju persamaan. Sehingga, tidak ada lagi istilah sekolah favorit dan tidak favorit.
Kabid Dikmen Diknas Kota Malang Sugiharto mengatakan, untuk SMAN misalnya, saat ini dinilai terbagi dalam dua grade saja. Yaitu grade satu dan grade dua. Grade satu diduduki SMAN 3, SMAN 1, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 8, dan SMAN 10. Kemudian untuk grade dua diduduki oleh SMAN 2, SMAN 6, SMAN 7, dan SMAN 9. “Ke depan kami ingin semua gradenya sama,” jelas Sugiharto.
Menurut dia, untuk SMA, sudah …

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang membuka layanan konsultasi pelaporan BOS di Kota Malang. Layanan konsultasi ini diharapkan bisa meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan SPJ BOS yang wajib dibuat oleh sekolah.
“Aturan baru pelaporan dana BOS banyak yang belum dipahami, karena itu Disdik menyiapkan fasilitas layanan konsultasi ini,” ungkap Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Malang, Suwarjana SE MM kepada Malang Post kemarin.
Jana panggilan Suwarjana menuturkan, sejak dinaikkannya dana BOS sebesar 50 persen awal tahun ini, ada aturan baru yang mengikutinya. Yaitu laporan yang dibuat harus detil dan terperinci.

Sidang pertama gugatan SMK swasta terhadap SMK negeri dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang syarat intimidasi. Para guru SMK Swasta yang turut hadir dalam persidangan tersebut, wajahnya dipotret satu persatu oleh oknum Disdik. “Saya cuma mengabadikan wajah mereka saja. Saya cuma pengin tahu siapa saja yang datang,” elak Kabid Fungsional Tenaga Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah yang saat itu kepergok sedang memotret para guru SMK swasta usai mediasi yang difasilitasi Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, Selasa (18/8).
Pemotretan tersebut terjadi saat majelis hakim memberi waktu kedua pihak untuk mediasi. Pihak …

Rencana gugatan sejumlah guru SMK swasta di Kota Malang ke kepala SMKN dan Kadiknas Kota Malang Shofwan akhirnya benar-benar dilakukan. Kemarin, sejak pukul 09.00, seratusan guru secara bergelombang mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Malang. Mereka menyertai dua kuasa hukumnya, Rudi Santoso dan Fariz Zakaria, untuk mendaftarkan gugatannya.
”Gugatan sudah kami daftarkan, sekarang saatnya kami buktikan apakah aturan yang mereka (tergugat) terapkan dalam PSB ada unsur perbuatan melawan hukum atau tidak,” kata Rudi Santoso, sambil menunjukkan lembaran tanda terima berkas gugatan yang baru ia terima dari pegawai PN Malang.

Dinas Pendidikan telah menyelesaikan survei dan seleksi sekolah di Kabupaten Malang yang bakal mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK). 410 Sekolah Dasar (SD) yang diusulkan, hanya 300 SD yang dinyatakan layak digelontor DAK. Tahun 2009 ini, Dinas Pendidikan Pemkab Malang
menerima DAK dari APBN senilai Rp 62,681 Miliar.
Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Malang Suwandi mengatakan, Pemkab Malang menyediakan dana pendamping Rp 671 Juta. Sehingga total DAK tahun 2009 yang dikelola Dinas Pendidikan mencapai Rp 69,4 Miliar. Dana tersebut akan digelontor kepada sekolah yang telah diseleksi oleh tim khusus.

Belum jelasnya nasib sekolah yang menempati aset milik Universitas Negeri Malang (UM), membuat sejumlah sekolah mengaku pasrah. Kepala SMAN 8 Malang, Setyo Raharjo mengaku menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang.
‘’Kami serahkan kepada Disdik, apalagi kami sendiri tidak tahu terlalu jauh mengenai hal ini,’’ ungkapnya saat ditemui di sekolahnya beberapa waktu lalu. Menurut Setyo, ia sama sekali tidak pernah melakukan pembicaraan mengenai isu ini dengan siswa. Begitupun dengan guru dan karyawan sekolah lainnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan penyelewengan penggunaan dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan dana pendidikan dasar lainnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Setidaknya BPK menemukan 20 item penggunaan dana di Dinas Pendidikan yang menyalahi aturan pada APBD 2007 dan 2008.
Temuan BPK itu, ungkap Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Zia Ulhaq membuktikan, indikasi penyelewengan dana di dinas tersebut semakin kentara. “Data yang kami pegang ini bukan temuan MCW, tapi hasil audit BPK. Hasilnya, banyak ditemukan penyimpangan dalam penggunaan dana,” beber Zia.