Forum Masyarakat Sipil Malang Raya (Formasi-MR) berunjukrasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (27/8). Aksi yang dilakukan sambil berjalan menggunakan egrang ini membeberkan 22 dosa anggota dewan Kota Malang periode 2004-2009.
Aib para wakil rakyat itu di antaranya adalah, kurang merespon persoalan publik, hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan pemerintah, suka rekreasi, bergaya sok pejabat dan enggan mengembalikan mobil dinas (mobdin).
Aksi yang dimulai pukul 10.00 hingga pukul 11.30 WIB ini mengingatkan agar anggota DPRD yang baru dilantik ini tidak mengulangi kesalahan anggota dewan lama.

Dilantiknya beberapa orang yang dipilih menjadi kepala desa (kades) rupanya tidak membuat lega jabatan orang tersebut. Pasalnya sejak 8 bulan terakhir ini, mereka tidak menerima tunjangan penghasilan tetap dari Pemkab Malang.
Terang saja, kejadian tersebut membuat gerah semua kades. Buntutnya sekitar 200 orang kades beserta perangkatnya ngeluruk pendopo setempat untuk menuntut pencairan tunjangan, Rabu (26/8).
“Kedatangan kades dan perangkatnya kesini secara spontan untuk minta pertanggungjawaban bupati supaya tunjangan selama 8 bulan lekas dicairkan. Kami menunggu kejelasan itu sejak April lalu, namun sampai sekarang tetap tak ada kabarnya,” tegas Subakir

Rencana Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang membangun Rumah Sakit (RS) Pendidikan di Jl Soekarno Hatta mendapat perlawanan. Warga perumahan Griya Shanta yang tinggal di sekitar lokasi menolak rencana pembangunan itu.
Penolakan tersebut dilakukan dengan memasang spanduk di lahan yang bakal dijadikan RS Pendidikan. Di antara spanduk itu bertuliskan “Warga Griya Shanta Eksekutif menolak pembangunan Rumah Sakit Brawijaya di sini”. Namun tidak ada demontrasi atau pengerahan massa besar-besaran dari warga sekitar.
Didin, salah satu warga dekat perumahan Griya Shanta mengaku melihat spanduk penolakan sejak beberapa hari lalu. Namun tak pernah melihat ada keributan.

Ancaman pendudukan pendapa oleh anggota Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Malang, membuat pemkab keder. Apalagi, ancaman itu terkait belum cairnya tunjangan perangkat desa hingga memasuki bulan Ramadan ini.
Menanggapi ancaman itu, Bagian Tata Pemerintahan Desa (Tapemdes) meminta agar tidak usah direalisasikan. Kepala Bagian Tapemdes Nurman Ramdansyah, SH, M.Hum meminta niatan demonstrasi itu dihentikan saja. Pasalnya, sebelum lebaran dipastikan tunjangan tersebut akan dicairkan. Dana untuk penggelontoran tunjangan sudah disiapkan dalam APBD Kabupaten Malang.

Puluhan aktivis lembaga dakwah kampus yang tergabung dalam Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Kota Malang, melakukan aksi turun jalan untuk mengajak umat Islam menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan suka cita.
Dengan memakai pengeras suara di atas pick up, mereka mengingatkan kepada para pengguna jalan yang melintas di sekitar Alun-alun Kota Malang untuk merajut kembali kejayaan umat Islam di bulan Ramadan sebagai bulan kemenangan.

Setelah melakukan proses penyelidikan selama sepekan, akhirnya Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Malang membeberkan hasil pengusutan pesta dangdut dan dugaan pesta minuman keras (Miras) di ruang paripurna DPRD, kepada wartawan kemarin siang.
Wakil Ketua BK Syamsul Hadi yang ditunjuk sebagai juru bicara membacakan tiga putusan hasil investigasi dan penyelidikan BK.
Hanya saja, dari tiga putusan yang disampaikan pada wartawan, sama sekali tidak ada sanksi berat untuk anggota dewan yang terlibat dalam dangdutan atau dugaan pesta Miras itu. BK hanya memberikan sanksi peringatan tertulis saja. Baik kepada anggota dewan yang saat itu …

Aksi dangdutan dan dugaan adanya pesta minuman keras yang berbuntut pemukulan terhadap wartawan harian Surya Biro Malang Imam Taufiq oleh anggota dewan Sugianto juga mendapat kritikan dari Forum Kepala Desa (Forkades) Kabupaten Malang.
Tidak hanya menyayangkan tindakan tersebut, namun dalam waktu dekat Forkades juga akan menggelar demo terkait kasus tersebut. Hal ini dikatakan oleh Ketua Forkades Didik B Subroto. Didik yang juga Kepala Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari ini mengaku tidak habis pikir dengan sikap anggota DPRD Kabupaten Malang yang harusnya menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat itu.

Ratusan massa tergabung Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) Kota Batu, ngeluruk Balaikota Batu, Jumat (14/8) siang. Mereka menuntut Walikota Batu mencabut izin pendirian bangunan (IMB) Yayasan Bakti Luhur (YLB).
Ini merupakan aksi lanjutan. Sebelumnya massa sama demo pada 19 Juli lalu. Karena walikota tak segera memenuhi janjinya,–mencabut IMB YLB, maka mereka kembali beraksi. “Kami sangat menyesalkan langkah pemkot yang ingkar janji mencabut IMB YLB,” kata Kayat Hariyanto, juru bicara FKUI Kota Batu.

Tindak kekerasan yang dilakukan Sugianto, anggota DPRD Kabupaten Malang dari fraksi PDIP terhadap wartawan harian Surya Imam Taufiq, ditentang seluruh wartawan.
Kemarin siang, puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Malang Raya, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Malang menuntut Sugianto segera diadili. Sugianto dianggap telah melecehkan para jurnalis, baik media cetak, media elektronik atau TV.
“Ini adalah sebuah pelecehan dan tamparan bagi wartawan. Tak sepantasnya seorang wakil rakyat melakukan kekerasan, terlebih lagi terhadap wartawan,” ungkap Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), H Eko Nurcahyo.

“Dari data BPS yang kami dapat, dari 120 ribu anak di Malang, ada sekitar 5 ribu anak yang harus putus sekolah di tahun ini. Mereka berasal dari sekitar 136 ribu KK miskin dari sekitar 300 ribu lebih KK yang ada di Malang,’’ kata Muhammad Amrullah Ketua Aliansi Masyarakat Miskin Malang (AMMM).