Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang membuka layanan konsultasi pelaporan BOS di Kota Malang. Layanan konsultasi ini diharapkan bisa meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan SPJ BOS yang wajib dibuat oleh sekolah.
“Aturan baru pelaporan dana BOS banyak yang belum dipahami, karena itu Disdik menyiapkan fasilitas layanan konsultasi ini,” ungkap Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Malang, Suwarjana SE MM kepada Malang Post kemarin.
Jana panggilan Suwarjana menuturkan, sejak dinaikkannya dana BOS sebesar 50 persen awal tahun ini, ada aturan baru yang mengikutinya. Yaitu laporan yang dibuat harus detil dan terperinci.

Tak ada alasan lagi bagi sekolah dasar untuk menolak menerima siswa dari keluarga tidak mampu. Selain BOS (bantuan operasional sekolah), pemerintah pusat juga menggelontor beasiswa. Untuk Kota Malang, sejumlah 5.000 siswa SDN menerima beasiswa. Per tahun, masing-masing siswa mendapatkan uang beasiswa Rp 360 ribu.
Total murid SD di Kota Malang menembus 76.282 siswa. Sejumlah 5.000 siswa masuk kategori sangat tidak mampu secara ekonomi. Sehingga mereka mendapatkan prioritas untuk mendapatkan beasiswa.
“Pencairannya awal Agustus lalu melalui Kantor Pos Besar Malang (KPBM). Jatah beasiswa itu untuk setahun mulai Januari 2009 hingga Desember 2009,” ungkap …

Pemerintah provinsi Jawa Timur (Jatim) menyiapkan dana Rp 1,3 triliun untuk program bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) tahun 2010. Dana tersebut akan disebar ke seluruh kota dan kabupaten se-Jatim. Jumlah itu meningkat tajam dibanding dengan tahun ini yang hanya sekitar Rp 15 miliar- Rp 18 miliar. “Karena, untuk tahun ini memang hanya untuk percobaan di dua daerah, Bondowoso dan Sampang Madura,” ujar Rasiyo, Sekdaprov sebelum memberikan pidato pada wisuda UMM kemarin.
Dikatakan Rasiyo, pemprov sengaja mengucurkan dana uji coba itu ke Bondowoso dan Sampang. Karena dua daerah itu penghasilannya paling rendah …

Temuan BPK RI tentang adanya ketidakwajaran atas pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana di Dinas Pendidikan sudah direspons Inspektorat Kabupaten Malang. Instansi yang bertugas mengawasi dan memeriksa internal pemkab tersebut sudah memberikan teguran kepada pegawai di Dinas Pendidikan itu.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti menerangkan, banyak PNS di lingkungan Dinas Pendidikan yang sudah mendapatkan teguran. Mulai dari manajer Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kepala sekolah, hingga Kepala Dinas Pendidikan. “Pak Suwandi (Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Malang) juga sudah kami tegur. Karena itu memang rekomendasi dari BPK,” kata Tridiyah melalui ponselnya, kemarin.

Kejaksaan Negeri Kepanjen belum berani mengambil sikap tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penyimpangan dana BOS di Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang. Meski data sudah ada di depan mata, terlebih Malang Corruption Watch (MCW) sudah membeberkan 20 penyimpangan ke media, namun pihak Kejaksaan masih belum berani menyelidikinya.
“Data memang sudah ada, namun kami tidak harus bertindak gegabah dalam kasus itu. Sebab, untuk menyelidiki kasus dugaan penyimpangan dana BOS itu, harus ada surat perintah tugas (Sprintug) dari Kajari,” ungkap Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepanjen, Sucipto

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan penyelewengan penggunaan dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan dana pendidikan dasar lainnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Setidaknya BPK menemukan 20 item penggunaan dana di Dinas Pendidikan yang menyalahi aturan pada APBD 2007 dan 2008.
Temuan BPK itu, ungkap Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Zia Ulhaq membuktikan, indikasi penyelewengan dana di dinas tersebut semakin kentara. “Data yang kami pegang ini bukan temuan MCW, tapi hasil audit BPK. Hasilnya, banyak ditemukan penyimpangan dalam penggunaan dana,” beber Zia.

Malang Corruption Watch (MCW) membeber 20 ‘dosa’ Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang kemarin siang. Sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI, diketahui banyak keganjilan dalam laporan penggunaan anggaran tahun 2007. Tak sedikit, dana yang terindikasi disimpangkan maupun sisa dana yang tidak kembali ke kas negara.
Koordinator Badan Pekerja MCW, Zia Ulhaq mengaku baru saja mendapat hasil pemeriksaan (Hapsem) BPK RI terhadap Dinas Pendidikan dengan tebal 139 halaman. Hapsem fokus terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dan dana pendidikan dasar tahun anggaran 2007 dan 2008 (semester I) dinas pendidikan.

Pendaftaran siswa baru untuk program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SD di Kota Malang dibuka gratis. SDN Kauman I sebagai penyelenggara RSBI dijadwalkan akan membuka pendaftarannya Jumat (29/5) besok.
“Rencananya kami mengusulkan pendaftaran RSBI Rp 100 ribu, tapi Dinas Pendidikan (Disdik) menghimbau agar pendaftarannya gratis,” ungkap Kepala SDN Kauman I, Drs Dasuki MM kepada Malang Post.
Menurut Dasuki, anggaran yang diajukan senilai Rp 100 Ribu sebenarnya dialokasikan untuk mengganti biaya pembuatan brosur, spanduk atau lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran.

Program Sekolah Standar Nasional (SSN) Plus yang dibuka SMPN 3 Malang tahun ini akan segera menjadi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Kepastian status ini masih menunggu turunnya SK dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Meski demikian, berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk menggandeng River Valley School di Singapura.
“Pihak River Valley sudah menyatakan kepastian untuk menerima kunjungan kami sekitar Juli mendatang,” ungkap Ketua Program SSN Plus SMPN 3 Dra Ninik Ris Dana Astuty

Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang meminta kepada pengelola sekolah SDN, SMPN dan SMAN rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) untuk tidak menarik iuran dari wali siswa terlalu tinggi. Meski sekolah RSBI diberi kewenangan untuk menerima dana dari masyarakat hendaknya tetap dilakukan dengan wajar. “Penarikan dana harus dilakukan setelah siswa diterima,” pesan Suwarjana, Kasi Kurikulum Dikdas Diknas Kota Malang kemarin.
Menurut dia, untuk tahun ini, SDN yang telah RSBI, seperti SDN Tlogowaru 1 dan SDN Kauman 1 hendaknya bisa menekan biaya operasional. Alasannya, tahun ini ada kenaikan dana bantuan operasional sekolah (BOS). “Kalau …