Sebanyak 679 tenaga honorer daerah (honda) dari 839 honda Kota Batu terkatung-katung nasibnya untuk menjadi pegawai negeri sipil. Pasalnya, mereka belum masuk data base dan diwajibkan untuk mengikuti tes formasi umum bila ingin menjadi CPNS.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu, Abu Sofyan, mengatakan bahwa dari 839 honda tersebut, baru 160 honda yang dipastikan menjadi CPNS pada Oktober nanti karena sudah masuk data base. Sementara yang belum terdata harus mengikuti proses sebagaimana mestinya bila ingin masuk jadi CPNS.

Pembentukan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja Pariwisata dipastikan tidak bisa direalisasikan tahun ini. Pasalnya, personel untuk mengisi posisi itu belum tersedia, menunggu formasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Demikian diungkapkan Kepala Satpol Pamong Praja Kota Batu, Shinta Rumendang kepada wartawan di pendapa Pemkot Batu, Kamis (6/8). “Untuk SK wali kota pembentukan Satpol PP Pariwisata sudah ada ditangan saya, tetapi untuk mengisi personelnya kita menunggu dari BKD,” ujarnya.

Sebanyak 160 pejabat di lingkungan Pemkab Malang bakal mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) Sabtu besok. Adu pintar itu akan berlangsung di lantai IV Gedung Sekretariat Daerah mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai. TPA seperti itu, baru pertama kali digelar Pemkab Malang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Malang Tulus Haryanto mengatakan hasil tes amat penting untuk mengukur kompetensi PNS. Berdasarkan hasil tes, akan diketahui keberhasilan seseorang pada saat memangku jabatannya.

Sukses menaikkan pangkat 805 guru se Malang Raya tidak membuat Pemprov Jawa Timur (Jatim) berhenti. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim justru minta 850 guru menyiapkan kelengkapan administrasi. Sebab akhir Mei ini kenaikan pangkat mereka akan diproses untuk periode Oktober 2009.
Hal itu dikatakan Kepala Bidang Kepangkatan dan Karier BKD Jatim, Djarno kepada Malang Post kemarin. “Surat pemberitahuan segera kami kirim ke masing-masing Dinas Pendidikan. Tujuannya, agar mereka punya waktu lebih memenuhi persyaratan yang dibutuhkan,” papar Djarno.

Sejak awal pekan ini, Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP PNS) di lingkungan Pemkot Malang telah berubah. NIP yang lama telah diganti dengan yang baru. Kartu pegawai yang lama juga akan diganti dengan kartu pegawai elektronik (KPE).
NIP yang baru telah diterima 9.036 PNS di Pemkot Malang pada Senin (4/5) lalu, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing yang ada di Pemkot Malang. Penyerahan dari BKN kantor regional II dilakukan pada saat sosialisasi konversi NIP dan KPE di Balai Kota Malang.

134 Sekretaris Desa (Sekdes) Kabupaten Malang yang diangkat menjadi PNS menagih Surat Keputusan (SK) pengangkatan ke Pemkab Malang kemarin. Para Sekdes yang tergabung dalam Forum Sekdes Kabupaten Malang meminta waktu audensi Bupati Malang Sujud Pribadi. Mereka hendak meminta tanggap Bupati mengenai SK PNS yang belum keluar itu.
Sesuai UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 202 ayat 3, posisi Sekretaris Desa akan diisi PNS yang memenuhi persyaratan. Undang-undang itu diperbarui dengan PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa serta PP nomor 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tatacara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi …

Fantastis. Angka perceraian PNS Kota Malang selama tahun 2008 lalu didominasi kalangan tenaga pendidik. Terbukti, dari sepuluh perceraian yang terjadi selama setahun lalu, tercatat tiga di antaranya berprofesi sebagai guru. Meski bukan angka yang cukup tinggi, namun dibandingkan SKPD lain, angka ini cukup besar. Pasalnya untuk SKPD lainnya rata-rata hanya satu pegawainya yang mengajukan perceraian.
Di triwulan pertama tahun 2009 ini, jumlah perceraian di kalangan tenaga pendidik kembali mendominasi. Hingga kemarin, dari empat perceraian, tercatat tiga di antaranya yang diajukan oleh PNS yang berprofesi sebagai guru. Angka ini dimungkinkan kembali naik …

Angin segar kembali berhembus di lingkungan tenaga honorer Pemkot Malang. Pasalnya Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Pengangkatan CPNSD dari Formasi Tenaga Honorer Tahun 2008 telah diterbitkaan. SK Wali Kota yang telah ditunggu-tunggu ratusan tenaga honorer ini akan diserahkan, Senin (22/3) mendatang.
Jumlah keseluruhan tenaga honorer yang akan menerima SK pengangkatan yang diteken oleh Wali Kota Drs Peni Suparto MAP ini sebanyak 459 pegawai. Mereka berasal dari 14 SKPD, termasuk SKPD baru seperti Dispora.

Seribu lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang akan “hilang dari peredaran”. Mereka yang memasuki masa pensiun itu terdiri atas PNS eselon II, III dan IV.
Dua tahun terakhir, sesuai data Badan Kepegawaian Nasional (BKN), jumlah mereka 1019 orang dari total 17.890 pegawai. Pada tahun 2008, yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 485. Tahun 2009, pada bulan Maret ada 534 orang, dengan rincian eselon II empat orang, eselon III sebelas orang, dan sisanya eselon IV ke bawah.

Proses verifikasi usulan kenaikan pangkat PNS Pemkab Malang dilakukan hingga Jumat (20/2) mendatang. Proses verifikasi tersebut dilakukan tim Kenaikan Pangkat Terpadu Kantor Regional (Kanreg) II BKN Provinsi Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Provinsi bersama ribuan usulan kenaikan pangkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Kepala Sub Bidang Pangkat Pindah dan Pensiun Kanreg II BKN Provinsi Jawa Timur Nanik Sulistyowati mengaku memboyong 50 anggota tim. 30 pegawai berasal dari Kanreg II BKN dan sisanya dari Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur. Menurut Nanik, verifikasi data kenaikan pangkat juga mengacu dari Simpeg (sistem informasi pegawai).