Jika anda suka batu Akik dan permata, keberadaan pasar ‘mini’ ini bisa menjadi jujukan yang sangat pas. Kurang lebih 35 pedagang biasanya berjajar berposisi di perko (emper toko) sebuah ruko besar yang kosong tepat di ujung selatan Jalan Majapahit. Mereka menawarkan aneka macam batu yang konon memiliki unsur mistik tersebut, itupun dengan harga yang sangat bervariasi.

”Kami menjual aneka jenis batu Akik dan permata, plus ikatnya atau cincin. Batu-batu ini semuanya langkah hingga membuat harganya juga bervariasi dari ribuan hingga bisa jutaan. Semuanya tergantung jenis dan kondisi batu serta bahan logam cincinnya, serta yang paling penting adalah motif yang dimunculkan dari batu itu sendiri,” terang Sugito, salah satu pedagang ini.

Mungkin, banyak orang yang tak mengenal dan mengerti jenis bebatuan berharga ini. Luar biasa, bebatuan indah itu tak hanya berasal dari lokal seperti Bandung dan sekitar Kalimantan, melainkan juga dari luar negeri. Misalnya, jenis Jamrud (Kolombia), Blue Safir (Birma dan Australia), Silent (Srilanka), Giok (Cina) dan Merah Roby (Benua Afrika). Satu buah batu lengkap ring bisa mencapai ratusan dan jutaan. Untuk ringnya, terbuat dari bahan emas, perak, stainless, uang logam, monel dan tembaga.

Misalnya, jenis Jamrud yang punya warna khas Hijau ini, mereka menawarkan kisaran Rp 600.000 hingga Rp 700.000. Sedangkan, Akik bermotif Tapak Jalak, Lafal Al-Quran dan orang salat bisa mencapai jutaan, hingga senilai dengan harga rumah. Begitu juga, batu jenis Bulu Macan yang berwarna hitam, jika batunya digoyang muncul motif mirip helaian bulu coklat macan. Jenis yang unik ini, disebut pedagang saat ini dipakai Presiden Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

”Untuk batu Akik dan permata ini tergolong barang berharga. Belum lagi, jika ikatnya ini terbuat dari bahan emas, tentunya harganya sangat mahal. Kami sendiri saja, dapatkannya juga dengan harga mahal. Apalagi batu asal luar negeri seperti Jamrud dari Kolombia. Indahkan batunya,” tambah Suyatno, pedagang lainnya. (poy/mar)

Potensi Besar Tempat Wisata

KONON, pemunculan nama batu Akik tidak lain berasal dari plesetan dari kata apik alias bagus. Tak salah, keberadaan bebatuan berharga ini kemudian sangat memikat hati para penggemarnya. Belum lagi, jika Akik tersebut dianggap memiliki motif yang sangat unik dan keberadaannya sangat langka.
Karena itu, optimis tinggi pun diapungkan para pedagang Akik dan permata yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Batu Mulia (PPBM) Malang, Jalan Majapahit, yang permanen mangkal di Jalan Majapahit dalam mengembangkan usahanya. Mereka yakin keberadaannya berpotensi menarik wisatawan yang menyuguhkan barang antik dan unik.

Perkembangannya, konsumen yang singgah ke pasar ‘mini’ nya ini terbukti tak hanya dari Malang Raya, melainkan juga luar kota. Bahkan, budayawan Jati Kusumo saja sempat mampir. Pasalnya, selain keunikan batu, harga yang ditawarkan di pasar ini dibilang lebih murah dibanding di pasar Akik luar Malang, seperti di Pasar Akik Jakarta.

”Keberadaan kami sangat berpotensi besar menjadi salah satu tempat wisata khas kota Malang. Keberadaan kami bisa seperti pedagang-pedagang batu di Jakarta, Surabaya dan Bali. Konsumen kami pun berasal dari luar Malang hingga wisatawan mancanegara,” ujar H Anang Zakaria, Ketua PPBM kepada Malang Post.

Impian tinggi diapungkan para pedagang agar pemerintah kota Malang juga mendukung keberadaannya. Salah satunya, adanya sentralisasi dengan mendirikan lahan atau pasar khusus, Pasar Akik dan Permata Kota Malang. Untuk menggapai impian itu, mereka melalui PPBM Malang beberapa kali mengajukan proposal program sentralisasi sejak era Walikota Tom Uripan. Pemkot sempat menanggapinya dengan mendirikan bedak sentralisasi di Pasar Burung kota Malang.

Anggota PPSBM siap mengganti biaya pendirian bedak, dengan cara mengangsur. Namun, hal itu sekadar janji. Hingga kemarin, mereka masih mangkal di perko (emper toko) sebuah ruko kosong di ujung selatan Jalan Majapahit. Sebelumnya, mereka pindah-pindah diataranya mangkal di depan Toko Oen dan Hotel Rice. Tapi saja, mereka berjualan dengan alas seadanya. Andai rapi dan indahnya, jika mereka berjualan di sebuah ruang di rangkaian bedak.

”Pak Peni Suparto (Walikota Malang, Red) pernah Acc (setuju) akan memberi kami tempat di ujung Majapahit, tapi tidak ada respon dari bawahannya. Kami ingin menjadikan pasar batu ini sebagai salah satu tempat wisata, didalamnya juga akan kami lengkapi dengan keberadaan tukang penggosokan dan penyepuhan logam berharga,” tambah Zakaria sembari berharap kota Malang memiliki pasar batu seperti di Jatinegara, Seteran Bali dan Bunga Kayun Surabaya.

Kompak, Bentuk Paguyuban

RAMAH dan saling canda tawa selalu menghiasi suasana para pedagang Akik Mojopahit. Pemandangan ini tidak hanya terjadi disaat mereka melayani konsumen. Melainkan juga, dibuktikan sesama pedagang baik saat berada di komplek pasar hingga di kehidupan sehari-hari.

Saking akrabnya, mereka bak sebagai keluarga sendiri. Joke-joke lucu, sharing bisnis barang dagangan hingga pembicaraan serius membahas kelanjutan masa depan usaha begitu gayeng ditunjukkan mereka. Kondisi ini yang membuat mereka bertahan hingga puluhan tahun dengan bersama-sama.

”Suasananya di sini enak. Kami bisa guyon bareng sambil berbagi ilmu dan wawasan soal batu Akik bersama. Bisa jadi, kondisi guyub seperti ini yang membuat kami bertahan sampai sekarang. Soal rejeki, itu yang ngatur Gusti Allah, kadang ramai dan juga bisa nggak dapat koyo selama berjualan,” terang Heri, salah satu pedagang asli Janti Sukun Malang.

Padahal, bahkan tak jarang dari mereka berasal bukan dari asli Arema (Arek Malang), melainkan dari luar kota. Seperti asal Surabaya dan daerah sekitarnya di Jatim. Meski demikian, mereka bersatu dan niat menjalankan usahanya masing-masing dengan didasari kekompakkan. Hal itu pun membuat mereka kamudian mengikrarkan membentuk sebuah paguyuban.

Adalah, Persatuan Pedagang Batu Mulia (PPBM) Malang, Jalan Majapahit. Paguyuban ini berdiri sudah puluhan tahun, tepatnya 20 tahun lalu. Mereka sempat berada di pinggiran Toko Oen, sebelum kini ngemper di Jalan Majapahit, dengan berteduh di teras sebuah ruko kosong berukuran besar di ujung Jalan Majapahit. Anggota paguyuban berjumlah sekitar 35 pedagang.

”Kami bisa awet muda sebab sama-sama berdagang, kompak dan selalu ada guyonan. Jadi, suasananya nggak tegang dan senang. Ramah tidak hanya ke konsumen, tapi juga antar pedagang,” ujar Suyatno, pedagang Akik yang aslinya Surabaya, namun kini menetap di salah komplek perumahan di Kedungkandang. (poy/mar/malangpost)

Mustofa, yang juga Ketua Harian Tim Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) tidak merinci secara pasti, mana saja delapan kecamatan dimaksudkan. Tetapi, hanya menggambarkan, kecamatan rawan banjir itu rata-rata di lalui sungai besar. ‘’Banjir terjadi karena luapan sungai-sungai itu,’’ ujarnya.

Dari catatan DPU Pengairan menunjukkan, delapan kecamatan itu ‘berisi’ 22 desa, yang di dalamnya terdapat lima sungai besar. ‘’Sekarang kami masih terus mendata tentang apa saja yang diperlukan untuk mengurangi terjadinya banjir tadi. Jika memang diperlukan, bisa saja dibangun waduk,’’ tambahnya.

Dibanding dari 20 daerah, posisi Kabupaten Malang dengan daerah lain rawan banjir di Jatim lainnya tergolong sedang. Pasalnya, di Kabupaten Pasuruan 43 desa di 12 kecamatan dipastikan akan mengalami banjir. Kondisi ini disebabkan melintasnya enam sungai di wilayah ini. Sedangkan di Mojokerto kondisinya lebih runyam lagi. Meski hanya dilewati dua sungai, tetapi 37 desa di 10 kecamatan akan tenggelam karena luapan air sungai. Sebab, di kota ini memang terdapat sungai besar yaitu Brantas dan Bengawan Solo. ‘’Yang paling ringan Banyuwangi. Hanya dua sungai melintas di dua kecamatan dan hanya memiliki dua desa saja,’’ paparnya.

Di sisi lain, Mustofa menyebutkan, pihaknya bekerjasama dengan Pemprov Jatim kini tengah menyelesaikan pembangunan waduk Jipang dengan kapasitas tampung 920 juta m2. ‘’Proyek ini menjadi solusi mengatasi banjir akibat luapan air Bengawan Solo mulai hulu sampai hilir ini,’’ tuturnya.

Menurutnya, jika musin hujan tiba wilayah Jateng, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik selalu terendam banjir. Akibat kondisi ini, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 5 triliun per tahun.
Karena itu, Pemprov Jatim, Jateng dan pemerintah pusat kini berusaha keras menyelesaikan waduk Jipang, yang biayanya mencapai Rp 17,3 triliun. Mega proyek Jipang ini membutuhkan lahan sedikitnya 13 ribu hektar. ‘’Nantinya 60 persen wilayah Jatim dan 40 persen wilayah Jateng yang terkena banjir Bengawan Solo, bisa dikurangi,’’ tandasnya.

Secara rinci, 20 daerah di Jatim rawan banjir adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. (has/udi/malangpost)

Tiga reklame dibongkar di sekitar Pengadilan Negeri Malang Jalan Ahmad Yani Utara. Salah satu dari reklame, menurut Kabid Ops. Was Satpol PP Kota Malang Dr. Handi Priyanto merupakan papan reklame milik Covina, sebuah produsen kompor gas terkemuka. ”Covina reklamenya berukuran sekitar 4X3 meter. Jadi sangat besar,” kata Handi kemarin.

Selain itu sebuah reklame besar juga diturunkan di sekitar Jalan S. Parman dan reklame milik toko Coca Cola di dalam alun-alun.

Dari reklame yang diamankan rata-rata telah habis masa pajaknya satu tahun yang lalu. Satpol berkelit baru saja mendapat kabar dari BP2T tentang reklame mana saja yang habis izin pajaknya.

”Walaupun sudah satu tahun habis masa pajaknya kami baru saja mengetahui lewat BP2T. Karena pada reklamenya juga tidak tertera masa validitas reklame itu,” ujarnya.

Sedangkan untuk reklame milik Coca Cola di dalam Alun-Alun Kota Malang, Handi mengatakan selain tidak berizin kawasan dalam alun-alun merupakan kawasan steril yang tidak bisa dijamah reklame apapun.

”Walaupun dia mengurus izin tapi jika di dalam alun-alun maka izin tidak akan keluar,” tandasnya.
Berikutnya Satpol PP akan melayangkan panggilan kepada perusahaan sesuai dengan iklan yang terpasang dalam reklame untuk pemberkasan. Mereka juga akan ditipiring karena melanggar Perwal nomor 4 tahun 2006 dengan sanksi denda maksimal 50 juta.

Tentang siapa yang akan ditipiring tergantung MoU antara perusahaan dan pihak ketiga pemasang iklan. ”Nanti kan mereka menunjukkan MoU jika memang pemasangan iklan diserahkan pada pihak ketiga. Jadwal tipiring terdekat pada 25 November nanti,” imbuhnya. (pit/lim/malangpost)

Jumlah peserta seleksi CPNS yang lolos verifikasi mencapai 9179 pendaftar. Jumlah formasi guru yang mendaftar sebanyak 4924 orang, sedangkan formasi yang dibutuhkan hanya 321 kursi. Untuk formasi tenaga kesehatan jumlah pesertanya sebanyak 711 pendaftar dengan jumlah formasi yang tersedia sebanyak 39 kursi. Pendaftar untuk tenaga teknis mencapai 3544 pendaftar untuk memperebutkan 85 kursi formasi yang disediakan Pemkot Malang. “Tahun ini pendaftar CPNS lebih banyak dari tahun sebelumnya. Tahun lalu hanya sekitar 7000 pendaftar, sekarang ada 11.097 pendaftar dan yang lolos verifikasi hanya 9.179 pendaftar,” kata Plt. Kabag Humas Pemkot Malang, H.M. Yusuf kepada Malang Post, kemarin.

Surat balasan untuk semua pendaftar sudah disampaikan BKD kepada kantor Pos Besar Malang. Jika sampai hari ini masih ada pendaftar yang belum mendapat jawaban dari BKD bisa menkonfirmasi kepada Kantor Pos atau BKD di Balai Kota Malang.

Harapannya, hari ini para peserta seleksi CPNS sudah dapat melihat lokasi tempat mereka melaksanakan ujian besok, Sabtu (21/11).

“H-1 minimal para peserta sudah harus mengetahui dimana mereka akan melaksanakan ujiannya. Besok (hari ini) nomor peserta sudah akan disiapkan di masing-masing tempat yang akan digunakan tempat ujian,” ungkapnya.

Tempat seleksi CPNS Pemkot Malang akan ditempatkan di GOR Ken Arok dan Universitas Negeri Malang. Di GOR Ken Arok akan ditempati untuk formasi guru dan tenaga kesehatan. Di Universitas Negeri Malang akan digunakan sebagai lokasi ujian formasi tenaga teknis. Ada beberapa tempat yang akan digunakan di UM antara lain, gedung Sasana Budaya, gedung kuliah bersama D7 dan D8 Fakultas Sastra UM.

Sementara itu, puluhan dus soal-soal ujian CPNS sudah tiba di Malang dan langsung disimpan di Gedung Rupatama yang berada di lingkungan Polresta Malang. Menurut Kabid Formasi dan Informasi Badan Kepegawaian Derah Pemkot Malang, Mohammad Sulton S.Sos, begitu datang dari percetakan soal langsung disimpan di Gedung Rupatama.

“Selain dijaga anggota kepolisian, kami juga ikut melakukan penjagaan,” urai Sulton yang kemarin ikut mengawal datangnya soal-soal itu. Ia pun mengatakan, pintu gedung juga akan disegel dan akan dibuka jika saat ujian dilaksanakan.

Dijelaskannya, ada sekitar 9000 set soal CPNS yang datang kemarin. Soal tersebut dibagi dua, yakni 5000 di sisi kiri dan 4000 disisi kanan. Pemisahaan tersebut disesuaikan dengan tempat ujian CPNS dan peserta ujian di masing-masing tempat.

Sulton juga menjelaskan, jika tahun ini, pendaftar CPNS untuk Pemerintah Kota Malang melalui pos hingga penutupan berjumlah 11.097. Tapi dari jumlah tersebut yang lolos seleksi hanya sekitar 9000 saja. “9000 inilah yang berhak mengikuti seleksi ujian,” tambah Sulton.

Sementara itu Kabag Ops Polresta Malang Kompol Abdul Kholik mengatakan jika pihaknya siap melakukan pengamanan soal CPNS yang datang. Ia memastikan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk Gedung Rupatama setelah disegel.

“Surat sudah dipilah-pilah, dan tetap berada di ruangan itu sampai ujian CPNS dilaksanakan. Tidak ada orang yang boleh masuk, dengan alasan apapun,” kata Kholik.

Pengamanan itu tidak hanya diruang gedung, namun pihaknya juga akan ikut mengamankan saat soal tersebut didistribusikan ke masing-masing tempat dilaksanakan ujian. Karena kerawanan kebocoran soal, selain di tempat ruang penyimpanan juga saat dilakukan distribusi. “Soal dalam kondisi disegel. Dan segel itu dilepas saat dihadapan peserta CPNS,’’ tandas Kholik.
(aim/ira/eno/malangpost)

Jawa Timur menyumbang sekitar 7,9 persen dari keseluruhan laporan yang masuk, sedangkan jumlah terbesar berasal dari Sumatera dengan prosentase sekitar 25,31 persen. Kota Malang dianggap KPPU sebagai kota yang berpotensi banyak melakukan kartel atau pelanggaran dalam hal tender.

Kabiro Humas KPPU A.Junaidi menilai, Kota Malang merupakan salah satu kota yang ditengarai tidak transparan dalam berbagai tender yang dilakukan. Sering kali tanpa pengumuman lelang tiba-tiba berdiri sebuah bangunan baru yang cukup megah.

”Memang kami belum pernah menerima laporan tentang tender menyalahi aturan. Tapi Kota Malang memang terlihat tidak jelas tendernya,” kata A. Junaidi di sela sosialisasi UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Hotel Regent kemarin.

Sejumlah indikasi dalam pelaksanaan tender yang dinilai menyalahi UU tersebut seperti adanya persekongkolan usaha, pengaturan pemenangan tender dan adanya persaingan yang tidak sehat. ”Kami berharap setelah sosialisasi ini akan banyak partisipasi aktif dari warga Malang untuk melaporkan temuan mereka terkait persekongkolan dalam tender,” harap Junaedi.

Namun KPPU juga belum melakukan fungsi monitoring khusus pada proses tender di Malang. Selain laporan KPPU juga berwenang melakukan monitoring atas inisiatfi sendiri. Hasil dari KPPU akan berupa sanksi yang dijalankan bersama Pengadilan Negeri setempat.

Di Malang Junaedi hanya menyebut sebuah kasus penjualan Semen yang diatur perwilayah beberapa tahun lalu. Semen tersebut lantas diminta untuk mengganti kebijakan penjualan yang berorientasi pada wilayah tertentu. ”Mereka melanggar pasal 9 UU ini karena melakukan pembagian wilayah dan melakukan monopoli,” beber Junaedi. (pit/lim/malangpost)

“Kami sudah mengadakan pertemuan untuk sosialisasi masalah ini. Minggu depan akan ada rapat lagi. Kami mengusahakan supaya diskon tarif penginapan sampai 50 persen,” jelas Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia) Kota Batu, Heru Soeprapto kepada Malang Post kemarin.

Heru Soeprapto

Ditambahkan, dsikon tarif penginapan rencananya diberlakukan mulai empat hari sebelum rangkaian FFI dimulai di Batu. Seperti diberitakan sebelumnya, rangkaian FFI yang digelar di Batu yakni pengumuman nominasi pada hari Minggu (6/12).

Sejumlah kegiatan seperti seminar perfilman Indonesia, workshop film, pentas seni dan budaya, lomba fotografi dan animasi serta berbagai kegiatan mulai digelar sejak Selasa (1/12). Diperkirakan 250 artis dan sederet tokoh dan pejabat akan hadir di Batu.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, diberlakukannya diskon tarif penginapan itu sebagai bentuk dukungan untuk menyukseskan rangkaian FFI di Batu. “Kami ingin memberi dukungan agar FFI di Batu lancar dan sukses,” tandasnya.

Menurut Heru, digelarnya rangkaian FFI di Batu menjadi momen penting untuk mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki Kota Batu. Sebab dengan acara akbar itu, mata publik akan mengarah ke Kota Batu. Selain itu, artis, pejabat dan pendukung acara yang berkunjung ke Batu saat mengikuti FFI semakin mengenal semua potensi Kota Batu.

Apa tidak rugi? Pria berkacamata ini menegaskan, untuk mendukung suksesnya FFI, pihaknya tidak mau menghitung kerugian. “Ini sebagai bentuk dukungan kami kepada Kota Batu yang menjadi tuan rumah FFI. Jadi kami tidak berpikir untuk hal itu,” cetusnya.

Agar semua hotel siap memberi layanan terbaik kepada peserta dan pendukung FFI, PHRI menggelar lagi pertemuan pekan depan. Tujuannya agar semua hotel siap menjadi tuan rumah bagi tamu yang datang ke Batu. (van/malangpost)

“Sesuai dengan Permendiknas yang sudah turun disebutkan bahwa lokasi ujian siswa akan diacak. Tapi bagaimana teknis lebih detilnya masih menunggu prosedur operasional standar (POS) UN,” ungkap Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Kota Malang, Drs Sugiharto kepada Malang Post.

Pria berkumis tebal ini mencontohkan, misalnya saja siswa SMAN 3 Malang yang biasanya mengikuti UN di sekolahnya maka tahun depan tidak demikian. Siswa SMAN 3 Malang bisa jadi ditempatkan di lokasi ujian SMAN 8. Atau dalam satu ruangan bisa berisi siswa dari berbagai sekolah.

Dengan system ini maka model kecurangan yang bertujuan untuk meloloskan siswa di sekolah tertentu akan sulit dilakukan. Hanya saja ia menilai jika hal ini dilakukan bisa berpengaruh pada kondisi psikologis siswa. Karena siswa yang ujian di sekolah yang bukan tempatnya bisa merasa canggung karena tidak terbiasa.

“Walau demikian yang penting siswa harus siap. Kalau mereka sudah menguasai materi, saya yakin dimanapun mereka akan bisa melaksanakan dengan baik,” tegasnya.

Bapak dua putera ini menguraikan, meski sudah terlihat antisipasi kecurangan UN, namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai rencana menjadikan hasil UN 2010 menjadi syarat masuk PTN. Belum ada pemberitahuan resmi mengenai hal itu.

Ditambahkannya, secara umum pelaksanaan UN 2010 sebenarnya cukup menguntungkan bagi siswa. Karena ada kebijakan UN tahap dua dan norma kelulusan yang tetap. Hal ini cukup melegakan, karena UN ulangan ini bisa mengangkat angka ketidaklulusan yang ada.

“Biasanya kalau ada dua kali UN maka angka ketidaklulusan bisa ditekan, karena ada kesempatan kedua bagi siswa yang tidak lulus pada UN pertama,” jelasnya.

Selain itu dalam Permendiknas juga disebutkan, bahwa siswa tidak lulus UN bisa mengikuti UN tahun ini. Dalam aturan itu tidak dirinci batasan tahun kelulusan siswa. Artinya siswa yang tidak lulus pada tahun-tahun sebelumnya bisa mengikuti UN 2010 mendatang.

Untuk target kelulusan Kota Malang, pria ramah ini menegaskan Malang menargetkan angka ketidaklulusan di bawah 10 persen. Karena tidak mungkin jika ketidaklulusan mencapai 100 persen. “Kalau semua siswa lulus itu tidak wajar, jadi kalau ada yang tidak lulus itu yang normal,” pungkasnya.
(*/malangpost)

Pelaksanaan ujian bagi peserta Pemkab Malang, akan dipusatkan di Ibukota Kabupaten Malang yakni di Kepanjen dengan menggunakan fasilitas gedung milik Pemkab Malang.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Malang sekaligus Plh Kepala BKD Sutrisno mengatakan, jumlah peserta mencapai 9.980.

Dari 15 ribu formulir yang disiapkan BKD, yang masuk sekitar 11.488. Sisanya masuk kategori tidak memenuhi syarat atau TMS. ‘’Ujian akan dilaksanakan tanggal 21 November, kita harap peserta datang pukul 07.30 WIB, karena pukul 08.00 WIB akan dimulai,” tegas pria berkumis tebal itu.

Kata Sutrisno, dengan banyaknya peserta ujian maka pelaksanaan akan dibagi dalam tiga kelompok. Setiap kelompok akan memakai gedung fasilitas milik Pemkab yang berbeda. Diantaranya Stadion Kanjuruhan, Gedung Stikes serta beberapa gedung SD.

“Ada tiga kelompok besar, sesuai dengan formasinya,” imbuhnya.

Komplek Stadion Kanjuruhan akan memakai gedung lantai 1 sampai dengan 3. Ujian juga dilakukan di tribun stadion serta kios-kios di sekitarnya. Total peserta ujian 6.540 peserta, rinciannya terdiri dari 1.083 tenaga teknis dan 5.457 tenaga guru.

“Kelompok kedua di gedung Stikes Kepanjen itu akan memakai aula, ruang kelas dan koridor. Khusus dipakai tenaga kesehatan sebanyak 1.641 orang,” terangnya.

Sementara itu, kelompok kedua juga bakal ditempatkan di Aula Dinkes, SDN Panggungrejo 4. Sedangkan kelompok III terdiri dari tenaga teknis lain sekitar 1.699 orang akan ditempatkan di gedung sekolah. Antara lain, SDN Kepanjen 2, SDN Kepanjen 1, SMKN Kepanjen, SMA/SMK Muhammadiyah, SMA Islam dan SMA 1 Kepanjen.

Sementara itu, Plt. Kabag Humas Pemkot Malang, H.M. Yusuf mengatakan, lokasi ujian CPNS akan ditempatkan di dua tempat, yakni GOR Ken Arok dan aula Universitas Negeri Malang (UM). GOR akan ditempati untuk formasi guru dan tenaga kesehatan dan untuk tenaga teknis semuanya akan ditempatkan di aula UM.

“Kapasitas GOR yang besar cukup untuk formasi guru dan tenaga kesehatan. Jumlah semua pendaftar yang lolos verifikasi mencapai 9.000 lebih pendaftar,” tandasnya.

Sedang ujian CPNS Pemkot Batu bakal digelar di delapan lokasi berbeda. Untuk tenaga teknis, tempat ujian di UMM Dome, Sekolah Alkitab Batu (SAB) dan SMPN 3 Batu.

Tenaga kesehatan mengikuti ujian di SMPN 2 Batu dan SMKN 1 Batu. Sedangkan tenaga pendidikan mengikuti ujian di SMAN 1 Batu, SMPN 1 Batu dan kompleks Sekolah Imanuel di Temas.

“Ujian dimulai jam 10.00 WIB sampai 12.00 WIB. Semua peserta ujian diimbau untuk datang tepat waktu di lokasi ujian masing-masing,” imbau Kabag Humas dan Protokol, Eko Suharnanto.
(ary/aim/van/eno/malangpost)

Jika melewati Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, tak ada salahnya jika mampir ke tempat wisata ini. Mencari lokasinya memang tidak mudah, karena tak ada papan petunjuk besar di jalan raya yang menjadi penunjuk arahnya. Hanya sebuah papan nama usang yang tertempel di tembok rumah warga saja yang jadi penunjuknya. Dari jalan raya, dibutuhkan waktu kurang lebih 10 menit saja untuk mencapai lokasi pemandian ini. Jika ingin lebih menikmati pemandangan alam di sepanjang jalannya, pengunjung bisa menyewa delman yang banyak melewati jalan ini. Karena di kanan kiri ada banyak tanaman kebun yang menghijau. Ada kol, tomat, cabe dan hamparan padi.

Sayangnya akses jalan menuju lokasi pemandian belum diaspal. Sehingga pengendara harus hati-hati melewati jalan bebatuan. Letak pemandian berada di bawah tebing. Dari tempat parkir tak terlihat wajah pemandiannya. Karena rimbun dengan pepohonan dan juga cukup menjorok ke dalam. Setelah melewati pos penjualan tiket, pengunjung harus meniti tangga menurun untuk mencapai lokasi pemandian. Sebuah beringin yang amat besar menyambut pengunjung yang datang. Beringin ini luar biasa besarnya. Diameternya 5 meter dan tingginya sekitar 20 meter. Dari bawah kaki beringin inilah sumber air mengalir. Karena itupula pemandian ini dinamakan Sumberringin.

“Sumber itu artinya mata air dan ringin adalah pohon beringin yang berada di dekat sumber ini,” ungkap Kepala Desa Wringinsongo, Ainur Rofiq kepada Malang Post.

Di tanah seluas kurang lebih 500m2 itu hanya ada kolam renang dan ruang ganti. Selebihnya hanya ada kursi tunggu, rimbunan tanaman, dan juga deretan warung yang kemarin nampak kosong. Kolam renangnya berukuran 20×15. Dengan kedalaman hampir dua meter. Kolam renang ini sebenarnya memiliki air yang jernih. Karena air itu berasal dari sumber yang terus menerus mengeluarkan air. Tapi karena dasar kolam nampak kotor dan tidak dikeramik, sehingga air nya nampak kotor.

“Airnya terus mengalir, jadi tidak perlu dikuras. Karena selalu dalam keadaan bersih,” ujarnya. Pemandian ini bisa dikunjungi setiap hari. Karena selalu ada petugas yang siaga di sana. Hanya saja biasanya selalu ramai pada Sabtu dan Minggu. Masih banyak keluarga yang suka menghabiskan waktu liburannya berenang di sana. Walau jumlahnya tak banyak. Rata-rata di hari Sabtu dan Minggu penghasilan dari pemandian yang dikelola warga desa ini mencapai Rp 500.000 hingga Rp 750.000. Untuk yang ingin menyewa, harganya Rp 200.000. Biasanya beberapa sekolah di wilayah kecamatan Tumpang menyewa untuk kegiatan siswa. Misalnya saat ujian praktik olahraga atau kegiatan ekstra kurikuler.

Di lereng yang lebih turun lagi, pengelola wisata ini menjadikannya lokasi kuliner. Ada beberapa warung berderet panjang di sana. Hanya saja kemarin nampak kosong tak ada penjual karena mereka hanya berjualan di hari Sabtu dan Minggu. Di samping deretan warung itu, ada panggung besar yang nampak sebagai panggung pertunjukan. Di situ biasanya didatangkan hiburan orkestra dan lainnya. Biasanya di hari-hari besar seperti lebaran selalu ada acara yang ditampilkan di sana.

Menunggu Investor

TAMAN wisata Sumberringin yang memiliki sejuta pesona ini sebenarnya masih bisa dieksplorasi lebih cantik lagi. Sayangnya pengelola mengaku tak ada dana untuk mempercantiknya. Sebab, pemasukan dari hasil penjualan tiket saja hanya cukup untuk membayar biaya perawatan. Selebihnya tidak ada karena penjualan tiket minim.

“Sebenarnya kami ingin mempercantik lokasi ini, tapi karena belum ada dana jadi kita biarkan saja,” ucap Ainur Rofiq. Menurutnya taman wisata ini pernah dilirik Pabrik Rokok Bentoel. Namun saat itu warga belum mau melepaskan aset mereka itu kepada pihak lain. Ada kekhawatiran dari warga jika dikelola investor, maka hak warga terhadap tempat wisata ini berkurang. Karena selama ini warga desa Wringinsongo ini bebas keluar masuk tempat pemandian gratis. Jika dikelola orang lain dikhawatirkan mereka harus membayar saat ingin masuk ke taman wisata itu.

Dengan potensi lahan yang luas, ia berharap ada fasilitas tambahan di sana selain kolam renang. Misalnya saja arena bermain anak, outbond, dan lainnya. Bahkan jika mungkin ditambahkan satu kolam renang lagi yang lebih bagus.

“Kami menunggu ada investor yang mau mendandani lokasi wisata ini menjadi lebih cantik lagi,” ujarnya.
Saat ini, sumber air ini juga mulai dimanfaatkan pemkab Malang untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Ada satu proyek yang dipasang di sana dan diharapkan bisa menjadi energi pengganti listrik untuk disalurkan kepada warga sekitar. Selain itu aliran air ini juga ada yang diusung ke rumah warga untuk keperluan air bersih sehari-hari.

“Sumber air ini tak pernah kering walau musim kemarau panjang sekalipun,” ucapnya. Jika fasilitas wisata ditambah, ia yakin taman pemandian ini bisa menyedot banyak wisatawan untuk datang. Karena itu ia mengaku terbuka dengan siapa saja yang punya niat baik untuk pengembangan tempat wisata ini.

Diakuinya pemerintah kabupaten Malang belum memberikan perhatian kepada taman wisata ini. Karena itu pula, tak ada kontribusi yang diberikan kepada pemerintah berupa pajak misalnya. Padahal diharapkan Pemkab pun mau peduli dan melihat kondisi taman wisata ini.

Tradisi Mandi Suci

ADA tradisi menarik yang biasa dilakukan warga di pemandian Sumberringin ini. Salah satunya adalah tradisi mandi suci saat perayaan hari raya Syawal. Tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang. Saat hari raya Syawal tiba, biasanya warga tua dan muda berbondong-bondong untuk mandi dan bersuci di sana. Setelah sebelumnya semalam suntuk mereka memasak ketupat dan lontong untuk merayakan Syawal.

Tradisi ini dipercaya bisa membuat orang awet muda. Mata air yang mengalir di bawah pohon ringin ini bahkan dipercaya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Karena itu tidak sedikit warga dari berbagai daerah yang datang untuk mengambil air yang dianggap suci itu.

Dikisahkan Ainur Rofiq, sumber air ini dibangun pada tahun 1830 silam. Dibuka oleh seorang pendatang dari Jawa Tengah bernama Ki Abu Nawas. Ki Abu Nawas lah yang membuka desa yang dikenal dengan nama “Bunder” itu.

“Zaman dulu biasanya untuk membuka desa harus mendekati sumber air. Dan dari situlah awal terbentuknya desa ini,” ucapnya.

Ki Abu Nawas di makamkan di atas lereng lokasi pemandian ini. Sampai sekarang banyak yang sering datang berziarah ke sana. Tapi tak seramai Gunung Kawi yang banyak didatangi orang. Tempat pemandian ini dulunya juga sering didatangi Belanda untuk mandi. Kemudian penduduk desa pun berfikiran untuk mengelola taman wisata itu dengan baik. Dilakukanlah renovasi di sana. Sayangnya tak banyak yang bisa dilakukan warga karena terbatasnya dana.
(lailatul rosida/mar/malangpost)

Setelah mengeluarkan netbook Pico DJJ 715, Axioo mencoba untuk menyempurnakan produk yang cukup bersaing di pasar netbook itu. Sekitar tiga minggu yang lalu, perusahaan ini kemudian meluncurkan netbook terbaru, Pico DJV 712 yang diakui merupakan penyempurnaan dari DJJ 715.

“Hampir semua pabrikan laptop dan netbook melakukan penyempurnaan terhadap produknya, demikian juga dengan Axioo. Meski di pasaran, DJJ 715 sudah cukup bersaing, tetapi Axioo mencoba menghadirkan produk yang lebih sempurna, yakni melalui DJV 712,” terang marketing executive Villadata Informatika Computer, Andre Santoso pada Malang Post, kemarin.

Penyempurnaan yang dimaksud oleh Andra pada DJV 712 ini antara lain terletak pada kapasitas hardisk dan sistem operasi yang digunakan. Jika pada pendahulunya Axioo menyertakan hardisk berkapasitas 250 GB, maka pada DJV 712, user bisa menikmati ruang yang lebih besar mengingat hardisk yang terdapat dalam gadget ini sebesar 320 GB.

Untuk sistem operasi, agaknya Axioo berani melakukan lompatan. Jika pada DJJ 715, menggunakan sistem operasi Windows XP, maka pada DJV 712, Axioo berani membundlingnya langsung dengan sistem operasi Windows 7, tidak dengan Windows Vista yang lebih dulu diluncurkan sebelum Windows 7.

“Sengaja memilih Windows 7 karena sistem operasi ini diluncurkan berdekatan dengan produksi DJV 712. Sehingga daripada menggunakan Vista, Axioo memilih langsung lompat ke Windows 7 agar bisa memenuhi permintaan pasar yang sekarang mulai mengejar sistem operasi terbaru ini,” sambung Andre.
Pada produk yang menggunakan layar 10 inch XGA TFT ini, standby baterainya juga lebih lama. Meski sama-sama dibekali dengan baterai 6 cell, tetapi JDV 712 mampu bertahan hidup lebih lama dari pendahulunya, yakni sekitar 4 jam.

“Baterai yang digunakan bisa bertahan lama mungkin juga karena pengaruh dari sistem operasi yang digunakan. Sebab menurut informasi, Windows 7 memang membuat baterai lebih efisien,” pungkasnya. (nda/mar/malangpost)

“How would the governments of our planet, prepare Six billion people, for the end of the world, they wouldn’t”

Petikan naskah diatas bisa dilihat dalam trailer 2012 yang bisa dilongok dan mudah ditemukan lewat google search. Itu membuktikan bahwa Hollywood benar-benar pandai memancing rasa ingin tahu khalayak untuk menonton 2012. Satu kata kunci ‘the end of the world’ alias kiamat, maka orang berduyun-duyun datang ke bioskop.

Sebenarnya sebelum sampai di bioskop, film 2012 telah dibuat heboh di dunia maya selama beberapa bulan terakhir. Di situs pertemanan facebook, mayoritas status selalu berisi resume atau pendapat tentang film tersebut. Tak ada yang tidak tahu kiamat, dan hal itu yang dimanfaatkan untuk promosi secara gratis.

Sekilas melihat trailer, dimulai gambar kaki bersandal Tibet berlari kecil menjejaki tanah pegunungan. Digambarkan begitu indah, akhirnya muncul siluet seorang biksu hendak menuju ke biara di puncak bukit. Nun jauh di seberang bukit, nampak menjulang puncak gunung tertinggi di dunia, Mount Everest.

Pada bagian itu, lantas muncul sub title bertuliskan for the end of the world, diikuti munculnya gambar Everest. Secara dramatik tiba-tiba muncul bergunung-gunung air bah yang menerjang Himalaya. Makin membesar hingga menelan gunung tertinggi di dunia, finally turut meluluhlantakkan biara sang Biksu di awal trailer.

Pada bagian itu, muncullah kata-kata they wouldn’t, diikuti sebait judul bertuliskan 2012. diikuti anjuran agar penonton trailer menjelajah google bila ingin tahu tentang trailer yang dilihatnya.

Dari trailer memang nampak kemiripan gambar dengan The Day After Tommorrow maupun Independence Day. Betapa tidak, sutradara 2012 tak lain memang arsitek di balik megahnya animasi film-film yang menggambarkan hancurnya dunia.

Di Kota Malang, 2012 telah mendatangkan kehebohan sejak diputar di 21 Malang Town Square dan 21 Dieng Plaza. Di Matos, setiap hari sejak pemutaran perdana, tiket ludes terjual. Tiga jadwal pemutaran film di bioskop itu yang selalu penuh penonton, termasuk midnite yang mulai dimainkan pukul 23.
Demikian pula dengan buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Juga laris manis. Apalagi judul buku itu langsung menohok. Kiamat.

‘’Kalau mau melihat sore, lebih baik beli tiketnya pagi, kalau lihat malam beli siang atau sore,’’ aku salah satu penjaga tiket 21 Matos.

Perempuan cantik itu mengatakan, setiap hari antrian selalu memadati jadwal pemutaran film tersebut.
Malang Post melihat langsung riuh penonton sekitar pukul 20.30 minggu malam lalu. Pada saat itu, puluhan orang berjubel di depan 21 Matos, mereka bukan penonton.
‘’Itu yang tidak kebagian tiket mas,’’ imbuh sang penjual tiket.

Meskipun menangguk untung, 2012 akhirnya juga menuai protes keras dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang.

Film itu dianggap merusak akidah dan keyakinan umat Islam tentang kiamat. MUI bahkan berani melarang film itu diputar dan melarang masyarakat menontonnya.

‘’Meski seni kalau merusak akidah dan keyakinan, ya harus diluruskan,’’ tegas Ketua MUI Kabupaten Malang Mahmud Zubaidi.

Namun apa lacur, 2012 berhasil membius masyarakat Indonesia dan menghasilkan rupiah hingga bermilyar-milyar.

Dilansir dari salah satu media online, 2012 meraup keuntungan USD 225 juta (Rp 2 triliun). Keuntungan itu termasuk salah satunya disumbangkan penonton Indonesia. Perolehan itu disebut-sebut menjadi rekor, sedangkan di Amerika Serikat dan Kanada, film ini mendapat USD 65 (Rp 607 miliar).

Bagaimana dengan buku? Judul putih bertulis Kiamat, kemudian di bagian kiri berjajar dari atas bertulis 2012, di bagian tengah ada tulisan merah ‘investigasi akhir zaman’ dan pengarangnya Lawrence E Joseph, juga mulai diburu orang.

Di Gramedia contohnya. Buku itu ditempatkan di rak buku baru dan terlaris. Melihat tulisannya, orang langsung tertarik. Minimal untuk memegang dan membaca sekilas di sampul buku.

‘’Mungkin terpengaruh filmnya. Buku Kiamat 2012 juga terus dicari orang. Kalau jumlah pastinya, saya tidak tahu. Tapi sepertinya terus diburu,’’ kata salah seorang pramuniaga.
(bagus ary wicaksono/malangpost)

Padahal didalam wisma tersebut, masih dihuni belasan warga. Mereka tetap ngotot berada di wisma yang juga salah satu rumah dinas milik Universitas Negeri Malang (UM) ini, karena merasa masih layak tinggal.

Bahkan warga menilai, penutupan wisma dengan pagar seng tersebut, sebagai upaya untuk mengusir paksa penghuni. Bahkan warga sempat marah dengan cara-cara yang dilakukan.

Agus Suroso, penghuni wisma nomor 27 RT 7 RW 9 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen mengaku sangat tersinggung dengan pemasangan pagar seng itu. Menurutnya, pagar itu semakin mirip dengan pagar penjara yang mengurung penghuni wisma di dalam lingkungan Tumapel.

’’Mereka (pihak UM, Red.) ingin mengurung kami disini seperti dalam penjara. Biarkan saja. kami tidak akan pergi sebelum tuntutan kami dipenuhi,’’ tandas kakek berusia 72 tahun itu, kepada Malang Post, kemarin.

Sebelumnya, dari sekitar belasan warga yang tersisa, mereka tetap berpegang pada SK Rektor UM nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tentang rumah dinas Dosen dan PNS di lingkungan Universitas Negeri Malang.

Pada SK yang telah direvisi dengan munculnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 76 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Rumah negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa rumah dinas berhak ditempati bahkan hingga janda atau duda dari pasangan PNS itu meninggal.

’’Dilingkungan ini, kami sepakat akan tetap tinggal hingga masa kontrak rumah kami selesai, atau akan pindah jika ada rumah pengganti dari UM,’’ kata Agus Suroso di kediamannya kemarin. Menurut Agus, Permen itu seharusnya berlaku hanya bagi pensiunan baru diatas tahun 2008 saja, sehingga Permen tidak berlaku surut.

Kemungkinan untuk berkonsultasi dengan Rektor, menurut Agus, sudah tidak ada. Karena ketika Rektor UM mengeluarkan SK pengosongan rumdin, menurut Agus, putusan itu sudah final.

’’Kami pernah mencoba bertanya lagi, tetapi saat itu rector bilang bahwa putusan pengosongan rumdin sudah final dan tidak bisa di rubah,’’ lanjutnya lagi.

Pemasangan pagar seng itu sendiri, sudah dimulai sejak 9 November kemarin. Selain itu, di papan pengumuman di dalam Wisma Tumapel, tertempel surat pemberitahun dari CV Indra Cipta kepada Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Malang perihal pemasangan pagar seng yang dimulai dari 9 Nopember hingga 30 Nopember.

Tubuh surat berisi tentang pelimpahan Direktur CV Indra Cipta bernama Hartono BE., kepada pelaksana pembangunan bernama Syafrudin untuk mengerjakan pemasangan pagar dari 9 Nopember hingga 30 Nopember.
Dalam pengumuman itu juga tercatat sejumlah tembusan yang dialamatkan pada warga setempat, Rektor UM, Pembantu Rektor II UM, Ketua ULPBJ UM, Kabag UGTP UM serta Kasubag RT UM. Surat tersebut tidak mengatakan tentang tujuan pembangunan pagar seng.

Terpisah, Pembantu Rektor II UM Prof Dr Ahmad Rofiuddin mengatakan, pembangunan pagar seng, untuk mengamankan bangunan Wisma Tumapel dari tangan pencoleng.

Apalagi, proyek itu merupakan bagian dari tahapan renovasi bangunan dalam wisma tersebut. Seperti rencana semula, Wisma Tumapel akan dibangun sebagai kompleks perkantoran sejumlah lembaga milik UM.

‘’Disitu (Wisma Tumapel, Red.) nantinya akan dibangun kompleks perkantoran agar terjadi pengembangan kelembagaan yang lebih optimal,’’ kata Rofiudin kemarin.

Bagaimana dengan penghuni? Guru besar UM ini mengatakan, sesuai perpanjangan dari pihak rektorat, penghuni diizinkan tetap tinggal disana hingga Desember. Tapi Januari 2010, mau tidak mau penghuni harus pindah, karena proses renovasi akan mulai dijalankan.

‘’Renovasi di tahun ini tidak bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran, jadi dimulai tahun depan. Per Januari mereka, kami harapkan sudah pindah karena proses pembangunan akan dimulai,’’ imbuhnya.

Terkait permintaan warga yang tetap ingin tinggal dan berdasar pada SK Rektor UM nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007 Rofiudin menandaskan, UM akan tetap bekerja sesuai dengan SK Rektor UM terbaru nomor 0315.07/KEP/H32/PS/2009 tentang pengosongan rumah dinas. Hanya saja deadlinenya telah diperpanjang hingga ahir Desember ini.

‘’Semuanya sudah sepakat. Tapi bila ada warga yang mengaku telah membayar uang sewa hingga 2011, akan kami periksa terlebih dahulu, apakah pembayaran itu sesuai dengan aturan atau tidak. Setahu saya, pembayaran sewa rumah itu tidak bisa dibayar secara dirapel hingga beberapa tahun ke depan. Pembayaran harus dilakukan per bulan rumah ditinggali,’’ imbuhnya lagi.

Karena itu, Rofiudin tidak menutup kemungkinan akan ada dialog kembali terkait pembayaran sewa yang dilakukan hingga beberapa tahun kedepan.
Namun sampai kemarin, kata dia, masih belum ada rencana pembayaran kompensasi atau pengganti lahan, seperti yang terjadi di Universitas Brawijaya.

‘’Itukan keputusan lembaga. Harus ada pembicaraan lagi secara bersama-sama dalam UM. Disana (Wisma Tumapel, Red.) kan ada juga yang belum pensiun. Ya, kita lihat saja kedepannya bagaimana. Yang jelas Januari kami berharap Wisma Tumapel sudah kosong dan renovasi bisa dilakukan,’’ tandasnya.

UM Buka Pintu Komunikasi

Penghuni rumah dinas (rumdin) Universitas Negeri Malang (UM) di kawasan Wisma Tumapel sepertinya tak punya pilihan lain selain mengosongkan rumdin.

Sebab UM akan kembali melakukan penegasan terkait rencana pengosongan wisma tersebut. Setelah memagari wisma dengan pagar seng, kali ini UM menyiapkan surat edaran terkait deadline bagi penghuninya.

‘’Kami sudah menyiapkan edaran untuk penghuni Wisma Tumapel mengenai hal ini. Harapannya bisa berjalan dengan baik apalagi kami sadar bahwa penghuni di sana adalah orang-orang yang pernah berjasa untuk UM,’’ ungkap Pembantu Rektor II UM, Prof Dr H Ahmad Rofi’udin MPd kepada Malang Post.

Sesuai dengan SK Rektor UM, lanjutnya, kawasan ini sudah harus dikosongkan penghuninya pada 31 Desember mendatang. Setelah sebelumnya diperpanjang dari deadline awal 10 Agustus lalu.

Surat edaran ini berisikan tiga hal. Pertama, batas akhir pengosongan rumdin ini harus dilaksanakan pada 10 Agustus lalu. Poin ke dua menyebutkan, UM masih memberi kesempatan bagi warga yang tinggal untuk menempati rumdin dengan sistem pinjam pakai hingga yang bersangkutan punya tempat tinggal baru. Poin ketiga menyebutkan, jika ada permasalahan dalam pelaksanaan penertiban ini maka akan diselesaikan kasus per kasus. Artinya UM pun siap bertemu dengan penghuni yang masih bermasalah. Misalnya saja belum ada rumah yang dituju untuk pindah dan lainnya.

‘’Setidaknya kami memberi ruang untuk mengkomunikasikan masalah yang ada, harapannya bisa diselesaikan kasus perkasus,’’ ucapnya.

Wisma Tumapel ini menurut data yang dimilikinya, kini ditinggali tujuh kepala keluarga (KK) saja. Dua diantaranya masih aktif sebagai dosen UM, dan lima KK sudah tercatat pensiun. Bahkan ada diantaranya yang sudah ditempati anak cucu pensiunan UM. Ia berharap jika ada yang masih bermasalah, maka bisa dikomunikasikan kepada UM.

Terkait pemasangan pagar seng di lingkungan wisma ini, menurutnya selain sebagai upaya menjaga keamanan wisma ini akan segera direnovasi. Renovasi ini rencananya akan dilaksanakan pada Januari 2010 mendatang.

Wisma Tumapel akan dialih fungsikan dari fungsinya sebagai rumah dosen menjadi managemen perkantoran UM. Dimana beberapa kantor UM akan ditempatkan di sana.

‘’Pagar seng ini selain untuk pengamanan juga untuk memulai rencana renovasi rumdin yang akan dilaksanakan Januari tahun depan,’’ tegasnya.

Disinggung soal rumdin yang ada di Jalan Simpang Bogor, menurut Rofi tidak termasuk dalam rencana pembangunan ini. Karena penghuninya masih berproses dengan UM di pengadilan.

Terpisah Kuasa Hukum UM, Prof Dr H Suko Wiyono SH MH saat dikonfirmasi Malang Post menuturkan proses PTUN masih berjalan. Paling tidak dalam waktu satu bulan ke depan proses ini akan rampung. Sayangnya ia enggan menjelaskan lebih detil bagaimana perkembangan kasus ini di meja hijau. (pit/oci/avi/malangpost)

Hal ini terkuak dalam seminar bertajuk Developmentalisme dan globalisasi dalam Perspektif Sosiolog yang digelar Jurusan Sosiologi Industri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Hadir sebagai keynote speaker dalam acara yang digelar di BAU UMM kemarin Sosiolog dari UGM, Suharko PHd.

“Sejak arus globalisasi masuk ke negeri ini justru angin negatif yang melanda, baik itu untuk bidang ekonomi ataupun sosial,” ungkap Suharko.

Menurutnya, ketakutan bangsa Indonesia akan faham Neoliberalisme yang sempat berhembus saat pencalonan Presiden SBY Boediono adalah sebuah fakta. Karena sesungguhnya globalisasi ekonomi neoliberalisme ini justru yang semakin membuat perekonomian dunia menjadi terpuruk.

Di satu sisi masyarakat terjangkit idiologi konsumerisme. Gaya hidup pun berubah dari yang biasa suka makanan lokal menjadi bangga dengan yang kebarat-baratan. “Kebijakan yang dilahirkan pemerintah itu ibarat bedak, sehingga wajah yang gelap pun seolah tidak gelap karena dibedaki,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Jurusan Sosiologi Industri FISIP UMM, Dra Tutik Sulistyowati M.Si menuturkan, agenda seminar kali ini tidak hanya diberikan kepada mahasiswa dan civitas UMM saja. Melainkan juga melibatkan guru-guru sosiologi yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi di Malang raya.

“Dengan melibatkan guru di tingkatan SMA kami harap ilmu yang akan diberikan di perguruan tinggi bisa mulai dikenalkan di sekolah,” ucapnya. (oci/lim/malangpost)

“Semua sekolah rata-rata masih salah dalam menyusun data, karena itu masih harus dikembalikan,” ungkap Kasi Kurikulum Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Kota Malang, Kunti Nur Sasiati S.Tp kepada Malang Post.

Padahal, lanjutnya, deadline pengiriman daftar nominasi peserta ini harus sudah dikirimkan ke propinsi pada 20 November mendatang. Sehingga, waktu yang tersisa dua hari akan difokuskan untuk meneliti berkas. Ia berharap tidak terulang kejadian pemberkasan SMK yang harus bolak-balik hingga lima kali ke Surabaya. Kesalahan yang terjadi rata-rata pada penulisan nama peserta yang tidak sesuai dengan ijazah asli, dan juga identitas diri peserta yang kurang lengkap.

Menariknya lagi ada sekitar 20 sekolah swasta yang masa izin operasionalnya sudah habis. Sementara ketentuan untuk bisa mengikuti UN jika sekolah masih mengantongi izin operasional.

“Ada sekolah yang ternyata sudah tak berizin. Izin operasionalnya sudah habis dan tidak diperpanjang,” ungkap Kasi Kelembagaan Dikmen Disdik Kota Malang, Erna Wyanarsi kepada Malang Post.

Mayoritas sekolah yang tak berizin operasional ini adalah sekolah swasta pinggiran. Mereka tak memperdulikan pentingnya izin operasional yang selalu harus diupdate. Sehingga saat dibutuhkan baru sekolah-sekolah kelabakan mengurus izinnya. Disdik pun harus dibuat ekstra kerja keras untuk segera menerbitkan surat izin operasional baru untuk tiap sekolah itu. Bahkan Disdik harus membongkar bendel arsip yang sudah siap dikirimkan ke propinsi karena menemukan masih ada data sekolah yang salah.

Erna mengaku menyesalkan dengan keteledoran sekolah yang mengabaikan izin operasional ini. Padahal untuk mendapatkan surat izin tersebut sekolah tak ditarik biaya sepeser pun. Dan prosesnya pun mudah asalkan persyaratan yang dibutuhkan dipenuhi. Persyaratan yang diperlukan diantaranta validasi pengawas, foto copy izin operasional lama, fotokopi akreditasi sekolah, foto copy nomor pokok sekolah nasional (NPSN), dan lembar isian sekolah selama tiga tahun terakhir.

“Kalau persyaratan dipenuhi semua, paling tidak hanya butuh waktu dua hari untuk menyelesaikan izin ini,” ucapnya.

Diakuinya tidak adanya sangsi seperti denda misalnya untuk sekolah yang terlambat mengurus izin operasional membuat sekolah tak merasa penting untuk melakukan perpanjangan izin ini. Mereka baru kelabakan setelah persyaratan dibutuhkan untuk kepentingan seperti UN saat ini. (oci/malangpost)

Dalam hal ini jumlah penambang golongan C atau penambang pasir jumlahnya terhitung hanya 65 penambang yang memiliki izin dan 300 penambang yang dinyatakan liar. “Selama penambang pasir di bibir sungai itu memiliki izin, tentu saja tidak dikenai sangsi,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Subandiyah Azis.

Menurutnya, pengawasan terhadap penambang selama ini memang masih ada kelemahan, tetapi disini harus ada ketegasan karena berlakunya perdaa. Sedangkan untuk memberi sangsi kepada penambang yang dinilai bandel juga sudah ada protapnya.

“Dalam pengawasan memang dilakukan oleh Dinas LHESDM, tetapi yang menindak adalah Satpol PP,” ujarnya.

Ditegaskannya dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sekarang ini memang yang liar bertambah, tetapi justru yang ditutup juga lebih banyak. Diakuinya, pekerjaan ini dilakukan oleh beberapa orang karena tuntutan ekonomi .

Dari 300 penambang liar, kembali dijelaskan olehnya ternyata terletak di 9 kecamatan yang terdapat di beberapa daerah seperti Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Wajak, Poncokusumo, Singosari, Dampit, Ampelgading, Kasembon, Lawang, dan Karangploso.

“Satu lagi, kalau memang orang itu melakukan penambangan di lokasi hutan berdasarkan Undang Undang nomor 41 tentang Kehutanan, berarti penambang itu harus melakukan izin kepada Departemen Kehutanan,” tandasnya. (put/surabayapost)

Setelah beberapa bulan memperkenalkan N97 di pasaran, kali ini Nokia menghadirkan generasi penerusnya. Sesuai dengan namanya, N97 mini merupakan versi mungil dari Nokia N97 yang dibekali dengan layar touch screen dan QWERTY keyboard.

“Nokia N97 mini merupakan versi kecil dari N97 yang sudah lebih dulu diluncurkan. Kehadiran N97 mini menjadi jawaban bagi user yang tidak suka dengan dimensi N97 yang terlalu besar dan harga yang lebih tinggi,” ujar CS Nokia Sales and Care Center MOG, Anna Romadiyah.

Dipaparkan dia, ukuran N97 mini memang lebih kecil dibandingkan pendahulunya. Jika N97 berdimensi 117×55,3×15,9 mm, maka versi mininya hanya berdimensi 113 x 52,5 x 14,2 mm. Karena didesain lebih mungil, secara otomatis mempengaruhi ukuran layarnya. Ukuran layar pada versi mini ini disusutkan menjadi 3,2 inci dari asalnya 3,5 inci.

Selain dimensi dan ukuran layar, yang membedakan tampilan N97 dengan versi mini adalah letak keypad navigasi. Pada versi mini, keypad navigasi yang berada di sisi kiri digeser ke sisi kanan dengan ukuran keypad seperti huruf lainnya. Posisi ini bisa jadi menyulitkan pengguna yang tidak biasa dengan navigasi mungil seperti itu.

Tak hanya dari segi tampilan yang membedakan antara versi biasa dengan versi mini. Internal memory yang disertakan pada kedua produk ini juga berbeda. Jika N97 dibekali dengan memory yang sangat besar, yakni hingga 32 GB, maka pemilik N97 mini harus puas dengan internal memory 8 GB yang terdapat dalam ponselnya tersebut. “Tetapi Nokia masih memberikan cara agar user bisa memperbesar memory yang dibutuhkan dengan adanya memory eksternal dengan kapasitas hingga 24 GB dengan microSD,” lanjut mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Untuk fitur lainnya, user tak perlu risau. Pasalnya tidak ada perbedaan yang berarti antara versi mini dengan pendahulunya itu. Sama seperti kakaknya, ponsel ini dibekali dengan kamera lima mega pixel dengan lensa Cral Zeiss, jaringan Wi-Fi untuk kemudahan berinternet di tempat hotspot, hingga sistem navigasi satelit GPS. (nda/mar/malangpost)

Pemimpin Cabang Bank Jatim Kota Batu, Yunus Santoso membenarkan ada 12 anggota dewan menitipkan SK ke Bank Jatim setempat hanya beberapa saat setelah dilantik dan menerima SK. Pinjaman yang diajukan oleh para wakil rakyat ini oleh pihak Bank dianggap sebagai pinjaman bantuan modal usaha.

“Mereka ini mengajukan pinjaman uang pada kita dan dananya diambilkan dari platform untuk bantuan usaha mikro. Para anggota DPRD dalam pengajuan pinjaman kita anggap sebagaimana masyarakat biasa,” jelas Yunus, Senin (16/11).

Namun, lanjut dia, dalam hal ini anggota dewan cukup menitipkan SK sebagai anggota dewan sebagai jaminannya.

Dia menambahkan, kewajiban anggota dewan yang meminjam uang di Bank Jatim ini adalah mengangsur pinjaman setiap bulan sekali. Pihak bank sendiri memotong 60 persen gaji bulanan anggota dewan melalui Sekretariat Dewan (Sekwan).

Sayangnya dia enggan menyebutkan siapa saja anggota dewan yang menitipkan SK kepada Bank Jatim. Yang jelas pihaknya optimistis tidak akan ada masalah berarti misalnya kredit macet dari pinjaman anggota ini. Pasalnya pembayaran pinjaman itu sudah jelas, dipotong gaji setiap bulan melalui Sekwan DPRD.

Diperkirakan setiap orang meminjam hingga puluhan juta rupiah per orang. Pinjaman untuk anggota dewan ini sudah termasuk dana yang disiapkan oleh Bank Jatim untuk pinjaman modal masyarakat pada 2009 ini yang nilainya mencapai Rp 90 miliar.
(zar/surabayapost)

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dispartabud) Kota Batu Syamsul Huda mengatakan bahwa Kota Batu mendapat jatah untuk menjadi penyelenggara acara, sekaligus tempat penganugerahan pemenang FFI.

“Ini setelah kita bertemu dengan panitia besar FFI di Jakarta. Kita diberi kepercayaan untuk menjadi panitia dengan menyediakan tempat penyerahan pada saat malam penghargaan anugerah FFI,” kata Syamsul, Senin kemarin (16/11).

Selain sebagai tempat penyerahan penghargaan, pada saat perhelatan digelar nanti Kota Batu juga menyiapkan serangkaian acara FFI. Yakni workshop dan seminar perfilman, pembuatan film Indie dan beberapa acara lainnya. Diperkirakan ribuan insan film Indonesia akan mendatangi Kota Batu saat itu.

Untuk tempat penyelenggaraannya sendiri, kata Syamsul, akan dilakukan secara merata di beberapa wilayah. Sementara untuk puncak acara malam penganugerahan rencananya dilaksanakan di Lapangan Agritech atau di area Museum Satwa.

Untuk penyelenggaraan acara FFI di Batu, Pemkot menyiapkan anggaran mencapai Rp 5 miliar. Rinciannya, Rp 3 miliar bantuan dari Pemprov Jatim dan Rp 2 miliar dari APBD Kota Batu. Penyelenggaraan FFI di Batu diharapkan menjadi promosi potensi wisata yang dimiliki kota itu. Sehingga diharapkan setelah penyelenggaraan FFI ini berdampak pada peningkatan kunjungan wisata dengan capaian peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.
(zar/surabayapost)

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Batu, Herawan Susetya, Jumat 13 Nopember. “Memang belum bisa dilakukan sepenuhnya secara merata di 24 desa/kelurahan. Namun kita optimis untuk tahun ini tambahan PJU merupakan beberapa daerah yang memang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.

Kawasan yang mendapat PJU pada akhir 2009 ini misalnya di jalan Tlekung-Junrejo atau yang jadi proyeksi jalur lingkar selatan. Di kawasan ini sedikitnya 12 titik akan mendapat PJU. Selain itu juga di sekitar RS Baptis - kawasan wisata Batu Night Spectaculer juga mendapatkan 12 titik PJU. “Daya PJU yang kita gunakan disesuaikan dengan wilayah yang akan dipasangi, jadi besarannya pun berbeda,” jelas Herawan.
(n ned/surabayapagi)

Beberapa wilayah yang banyak beralih fungsi dari tanaman semusim menjadi tanaman tegakan ini seperti 500 hektar lahan di Sumber Brantas. Di Sumbergondo sekitar 5.000 hektar, dan di Torongrejo ribuan hektar lahan hutan desa telah beralih fungsi.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (DPK) Kota Batu, Hendro Prasetyo mengatakan agar kerusakan lingkungan tak semakin parah Pemkot Batu menggandeng Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk sosialisasi penggunaan tanaman tegakan.

“Ini penting untuk meningkatkan kembali kualitas lingkungan di Kota Batu. Terutama banyaknya lahan hutan desa yang kini beralih fungsi,” ujar Hendro, Selasa 10 Nopember kemarin.

Di wilayah yang rawan tersebut, kata Hendro, setidaknya terdapat 12 ribu masyarakat yang kini menjadi anggota LMDH. Sementara dari beberapa LMDH juga ada yang sedang berkonflik dengan Perhutani terkait dengan status kepemilikan tanah.

Sementara hutan desa di Kota Batu sendiri sejak 1998 lalu. Hingga tahun ini 60 % digunakan tanaman tegakan kayu. Sedangkan 40 % sisanya digunakan untuk tanaman semusim seperti wortel, kol, dan sayur-mayur. Ditargetkan pada tahun depan, sisa lahan 40 persen ini diganti menjadi tanaman produktif seperti tanaman tegakan buah-buahan jeruk, duren, kopi, dan lainnya.

Pengembalian peruntukan lahan hutan ini sendiri sebagai salah satu solusi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Bila memang disepakati secara bersama-sama oleh seluruh LMDH maka Pemkot berupaya mencarikan bibit tanaman tegakan, mulai dari bibit kopi, bibit buah-buahan berpohon tegak.
(zar/surabayapost)

Kini anak-anak yang biasa menimba ilmu di sekolah itu harus telantar, setelah gedung SDN Sumberkerto I, dibongkar pemilik lahan.

Alasannya, warga yang mengklaim sebagai ahli waris meminta kembali lahan yang sebelumnya dihibahkan kepada Pemkab Malang itu.

Ahli waris bangunan, Hariadi, mengatakan selama 10 tahun bekerja sebagai penjaga sekolah, dirinya hanya berstatus sebagai tenaga honorer.

Janji pemkab, lima tahun sebelumnya akan mengangkat dirinya menjadi PNS belum terealisasi juga. “ Abah (kakek) saya minta lahan diambil alih, karena status saya hingga saat ini tidak jelas,” terang dia, kemarin.

Pembongkaran ini, mengakibatkan sekitar 195 siswa yang masih tersisa, terpaksa dipindahkan ke sekolah lainnya yang berjarak 3 km dari sekolah awal.

“Seluruh siswa telah dipindahkan ke sekolah terdekat,” ujar Kepala Desa Sumberkerto, Ahmad Rido’i yang mengaku telah berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan camat setempat mengenai pemindahan siswa ini.

Dia mengimbuhkan, pemindahan sudah dikoordinasikan sebelumnya, sehingga tidak merugikan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sementara usai dibongkar, rencananya lahan seluas 450 meter persegi ini akan dijadikan lahan pertanian jagung.
(n mai/dutamasyarakat)

Kubu yang pro ABT, meminta warga yang diberhentikan sebagai tenaga kasar (kuli bangunan) di museum satwa kembali ditarik bekerja lagi. Sebagai kompensasinya, mereka siap memberikan pasokan air himpunan pengguna air minum (HIPAM) wargaTemas untuk kebutuhan air di museum.

Ketua RW 10 Kelurahan Temas, M Rochman mengatakan, polemik yang terjadi atas proyek ABT sebenarnya harus dilihat lebih detail. Jangan hanya melihat warga yang menolak pembangunan, tetapi juga melihat ada warga yang setuju. Salah satu pertimbangan utamanya adalah proyek Museum Satwa dengan ABTnya juga berimbas pada perekonomian warga sekitar.

“Tak semua warga menolak, ada juga yang menerima karena pertimbangan ekonomi. Kalau warga Temas akhirnya tidak bekerja gara-gara polemik ini, terus anak dan istrinya mau dikasih makan apa” ujar Rochman, Minggu (8/11).

Hal ini dibuktikan dengan kesediaan warga untuk menyisihkan kelebihan air dari HIPAM warga Temas untuk kebutuhan air di Museum Satwa. Toh air itu nantinya diperuntukkan menyirami pohon yang ada di komplek museum. Sehingga pohon-pohon itu diharapkan kelak bisa menjadi tempat cadangan penyimpanan air di wilayah Temas.

Ketua HIPAM Tirtomulyo, RW 10 Kelurahan Temas, Asmadi mengatakan pihaknya juga siap memberikan pasokan air kepada Museum Satwa sesuai kemampuan pengelola HIPAM. Maksudnya, kebutuhan air warga Temas akan tetap menjadi prioritas utama, bila masih ada sisa maka akan diberikan kepada museum asal tenaga kerja yang diberhentikan kembali dipekerjakan.

“Kebutuhan air warga tetap menjadi prioritas kita, kalau ada sisa baru kita berikan kepada museum untuk kebutuhan menyirami pohon. Yang penting masyarakat yang sebelumnya diberhentikan kembali dipekerjakan,” harap Asmadi.

HIPAM Tirtomulyo per harinya memiliki kapasitas 27 kubik air yang dipergunakan untuk sedikitnya 300 kepala keluarga (KK) di RW 10 di kelurahan Temas. Sisa air per hari setelah didistribusikan kepada warga ini lah yang akan diberikan kepada Museum Satwa.

Menanggapai keinginan warga untuk memberikan air kepada museum satwa dengan kompensasi mempekerjakan warga yang sebelumnya diberhentikan, juru bicara Museum Satwa, Sudaryono mengatakan siap melaksanakannya.

“Sebenarnya pemberian air dari warga itu jauh dari total kebutuhan kita, tapi niat baik mereka siap kita terima. Kami juga siap menarik warga yang sebelumnya diberhentikan dari pekerjaannya untuk bekerja lagi di sini,” ujarnya.

Sudaryono menambahkan, pihak Museum Satwa sendiri juga berupaya memrioritaskan warga sekitar untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya. Dan faktor perekonomian itu seharusnya menjadi pertimbangan utama warga sekitar atas keberadaan museum.
(zar/surabayapost)

Kepala Sub Bagian Agraria, Bagian Pemerintahan Pemkot Batu, M Robiq mengatakan, tanah yang saat ini menjadi aset Pemkot Batu itu merupakan pertukaran tanah ganjaran Kelurahan Ngaglik yang berada di Desa Oro-oro Ombo dengan Perhutani.

Ketika Kota Batu masih berstatus kecamatan dan merupakan bagian dari Pemkab Malang, terjadi kesepakatan untuk menukar tanah antara Perhutani dengan Pemkab Malang.

“Namun seiring berjalannya waktu proses tukar guling itu tidak juga kunjung usai, maka ketika Kota Batu berdiri sendiri dan prosesnya selesai, maka tanah ini menjadi milik Pemkot Batu. Sementara tanah penggantinya tetap diganti oleh Pemkab Malang,” urai Robiq, Jumat (6/11).

Pihak Pemkab Malang dan Perhutani sendiri tidak ada masalah mengenai status kepemilikan tanah ini oleh Pemkot Batu. Pasalnya, kesepakatan soal status tanah ini sudah dibahas bertahun-tahun lalu. Sementara seiring peralihan status administrasi Kecamatan Batu menjadi Kota Batu berimbas pada kepemilikan tanah ini sesuai dengan aturan yang ada.

Robiq menambahkan, untuk memperjelas tanah tersebut pihak Pemkot telah membentuk tim. Yang bertugas melakukan pengukuran sampai menjadi tanah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Tim yang menangani pertambahan aset itu terdiri Bagian Pertanahan, Dinas Pendapatan Perlengkapan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Bagian Hukum, Perhutani Malang dan Badan Pertananahan Nasional (BPN) Kota Batu.

“Untuk ketua timnya adalah Sekda Batu, kita targetkan segala proses penyelesaiannya bisa rampung sebelum awal 2010. Sehingga aset kita pasti bertambah pada awal tahun itu juga,”jelasnya.

Sekadar diketahui, pada tahun ini selain aset tanah bertambah akhir tahun ini, dua bulan lalu Pemkot juga juga telah menambah aset tanah lainnya. Yakni membeli tanah seluas lebih dari 3 hektar di Jalan Panglima Sudirman Batu. Untuk aset tanah baru ini direncanakan pada 2010 nanti dipergunakan sebagai block office atau perkantoran terpadu Pemkot Batu.

Sementara untuk tanah yang baru berada di Desa Oro-Oro Ombo masih belum dipikirkan akan dipergunakan sebagai apa. “Yang penting statusnya secara hukum menjadi milik Pemkot Batu, untuk dipergunakan sebagai apa akan dipikirkan menyangkut kebutuhan dimasa mendatang,” jelas Robiq.
(n ned/surabayapagi)

“Beberapa hari yang lalu ada warga yang mendatangi kantor dewan mengadukan masalah ini, akhirnya kita putuskan untuk turun ke lokasi,” jelas Wito Argo, anggota dewan dari Fraksi PDIP.

Anggota dewan yang datang ke lokasi adalah Usman, Wito Argo, Simon Purwoali, Agus Haryanto, Hari Purwanto, Sunardi, Katrin, Saudah dan Nurjayanti. Sebagai tindaklanjut dari kunjungan ini, anggota dewan akan memanggil eksekutif untuk memberikan penjelasan.

Lokasi pembangunan Museum Satwa (dok. pemkotbatu)

“Laporan yang kita terima, sumur bor ini belum ada ijinnya, karena itu fraksi PDIP mendesak agar sumur bor ini ditutup permanen,” ujar Wito. Terlebih eksekutif sudah mengatakan akan menutup sumur bor tersebut. “Eksekutif harus konsisten,” terangnya.

Sementara itu, Parno Muttaqien, salah satu tokoh masyarakat yang menentang pembangunan sumur bor, mendesak agar Satpol PP segera menyegel sumur bor ini. “Bukti penutupan secara fisik apa?,” kata Parno.

Prosedur perijinan sama sekali tidak dijalani oleh pengelola Museum Satwa. Dokumen Amdal belum selesai, pembangunan sumur bor sudah berjalan. “Sudah melanggar aturan seperti itu, Satpol PP tidak ada action,” kata Parno.

Sementara itu, H Sudaryono, juru bicara PT SAS Saritama, induk perusahaan Museum Satwa, menjelaskan pihaknya sudah tidak menggunakan lagi sumur bor tersebut. “Kita konsisten, sudah tidak kita gunakan lagi,” katanya.

Malah, kata Sudaryono, pihaknya sudah memberhentikan 100 pegawainya karena air di proyek pembangunan ini tidak mencukupi lagi pasca penutupan sumur bor. Sebagai gantinya, mereka membeli air dari PDAM lewat tangki air.

Ia menegaskan, Museum Satwa memiliki komitmen pelestarian lingkungan. Museum akan menghijaukan 11 hektar lahan dari 14 hektar lahan Museum Satwa. “Harapannya, hujan yang turun, bisa kita tangkap dan dikembalikan ke bumi,” ujarnya.
(n ned/surabayapagi)

Meningkatnya jumlah pemohon itu diketahui Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perumahan Kota Malang di ruang Komisi A. “Meningkatnya jumlah masyarakat yang memohon pelepasan aset menurut kami bagus. Artinya, masyarakat sudah mengetahui informasi terkait pelepasan aset dan kesadaran untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah yang sudah ditempatinya cukup tinggi,” kata Arief, kemarin.

Karena banyaknya masyarakat yang memohon, Komisi A menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan kerja Pansus aset yang pernah dibentuk pada dewan periode lalu. Karena masa tugasnya habis di tengah perjalanan, Pansus aset tidak sampai membuahkan keputusan kesepakatan dewan untuk pelepasan aset. Masih banyak permasalahan yang harus dibahas Pansus untuk memastikan pelepasan aset itu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
(n ned/surabayapagi)