Home » Kota Malang

Setujui UMK 2012 Kota Malang Rp 1.132.254

26 Desember 2011 No Comment

Buruh di Kota Malang patut berlega hati. Sebab perusahaan yang ada di Kota Malang diprediksikan akan membayarkan UMK (upah minimum kota) 2012 sesuai yang telah diteken Gubernur Jatim Soekarwo sebesar Rp 1.132.254.

Indikasi ini terlihat tidak adanya satupun perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK ke Disnakersos (Dinas Tenaga Kerja dan Sosial) Pemkot Malang. Padahal deadline (batas akhir) pengajuan penangguhan UMK pada 21 Desember lalu. Tidak adanya perusahaan yang mengajukan penangguhan, artinya seluruh perusahaan yang ada di Kota Malang mampu membayar upah buruh sesuai dengan keputusan gubernur. “Alhamdulillah nihil pengajuan penangguhan UMK,” ujar Jalil, Kadisnakersos kepada Radar kemarin.

Karena tidak ada yang mengajukan penangguhan UMK, kata Jalil, pihaknya meminta kepada Seluruh pemilik perusahaan untuk menyepakati keputusan yang ada soal pemberlakukan UMK yang baru. Yakni membayar upah buruh sebesar Rp 1.132.254 per bulan. Sebab itu konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan. Berheda kasusnva apabila ada perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK, perusahaan tersebut bisa membuat kesepakatan dengan buruh terkait besaran pembayaran UMK 2012.

Lantas bagaimana jika nanti ada pengaduan dari buruh? Jalil mengatakan, pihaknya tentu akan menindaklanjuti pengaduan buruh apabila keberatan soal UMK. Ini bisa saja terjadi, karena buruh tidak menerima upah sesuai dengan UMK 2012. Padahal tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. “Kalau benar pengaduan itu ada. berarti perusahaan itu tidak komitmen. Dan kami akan menindak tegas soal pelanggaran UMK,” kata Jalil.

Anggota komisi D, Sutiaji menegaskan, pihaknya meminta agar Disnakeros melakukan monitoring secara ketat terhadap 870 perusahaan yang ada di Kota Malang. Ini diperlukan untuk memastikan apakah benar bahwa mereka menjalankan UMK 2012 sesuai dengan keputusan gubernur. Meski tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK, kata Sutiaji belum menjadi jaminan besaran UMK sebesar Rp 1.132.254 direalisasikan. Bisa jadi, ada perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan UMK, meskipun perusahaan tidak membayar upah sesuai dengan besaran UMK 2012, “Kemungkinan ini bisa saja terjadi. Sebab perusahaan akan kolaps apabila dipaksakan membayar upah sesuai dengan UMK. Akibatnya pemilik perusahaan memilih melakukan kesepakatan terkait besaran UMK.” kata politisi asal FKB ini.

Tapi ceritanya akan lain apabila perusahaan membayarkan upah tidak sesuai dengan UMK per 1 Januari 2012 secara sepihak. Artinya pemberian upah di bawah UMK tidak ada persetujuan dari buruh. Sehingga buruh merasa dirugikan. Apabila ini terjadi, tentunya pihak buruh bisa mengadu ke Disnakersos. Sebab perusahaan tersebut masuk kategori melakukan pelanggaran UMK. “Kami juga tidak akan tinggal diam. Kami juga akan turun untuk memastikan pelaksanaan UMK 2012 mendatang” tandas dia. (gus/abm)

Keywords: , ,

Tidak ada Komentar »

Belum ada komentar.

RSS umpan untuk komentar-komentar dalam tulisan ini. URL Lacak Balik

Tinggalkan komentar