Inspeksi absensi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten 24 Agustus lalu ternyata benar-benar serius. Satu PNS yang terdata ikut mangkir dari 78 PNS, terancam untuk dipecat sebagai PNS di lingkungan Pemkab Malang. Senin (28/9) kemarin Inspektorat mulai menyiapkan pemanggilan 78 PNS untuk dilakukan BAP. Proses tersebut dilakukan untuk memberikan sanksi yang tepat atas tindakan mangkir mereka pada hari pertama aktif setelah libur lebaran.

Dari inspeksi sebelumnya tercatat 78 PNS yang tidak hadir absen di SKPD masing-masing, 8 diantaranya tidak hadir tanpa ada keterangan sementara 1 diantara 8 tersebut telah tidak masuk bekerja kurang hampir satu tahun terakhir.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Malang Tridyah Maistuti menyebutkan, satu PNS ini bahkan telah tidak mendapatkab gaji sementara selama beberapa bulan terakhir. PNS laki-laki yang disebutkan bekerja di bagian Tata Usaha Kabupaten Malang ini pada tahun kemarin juga terkena sanksi dari Inspektorat akibat mangkir masuk kerja.

”Untuk satu PNS ini kami akan menggunakan dasar hukum dari PP 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS,” kata wanita yang akrab disapa Diyah ini kemarin.

Sesuai aturan menurut Diyah, PNS yang absen kerja selama 6 bulan berturut-turut dengan PP tersebut dapat diberhentikan oleh negara. Untuk golongan II pemberhentian cukup dikeluarkan oleh Bupati atau kepala daerah setempat, sedangkan untuk golongan eselon III dan IV surat pemberhentian harus dikeluarkan oleh Gubernur. ” Setelah proses BAP pada nanti akan ada keputusan apakah dia akan dipecat atau tidak, jika dipecat kami akan mengajukan permohonan pemecatan pada Bupati,” lanjutnya.

Untuk tujuh PNS lain yang absen tanpa keterangan pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, pun dengan 70 PNS lain yang absen dengan pemberitahuan. Sanksi atas kesalahan mereka dikatakan Diyah ada tiga tahap, yakni Ringan, Sedang dan Berat.

”Ringan berupa pernyataan tertulis tentang kinerja dia, Sedang berupa penundaan kenaikan gaji hingga pangkat, dan berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, dan pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat,” bebernya. (pit/eno/malangpost)

Berita Lainnya :
• Banjir Mengancam 22 Desa di Kabupaten
• Potensi Wisata Pemandian Sumberringin di Tumpang
• 300 Penambang Tak Berijin
• Diusir Pemilik Lahan Sekolahan, 195 siswa SDN Sumberkerto 1 telantar
• Berkat Tukar Guling Pemkab-Perhutani, Aset Tanah Kota Batu Bertambah
• Aspal Runway 17 Bolong, Jadwal Penerbangan Terganggu
• Penderita Tipes dan Influenza di Kabupaten Malang Meningkat