Malang Raya » Berita » Pemkab Tak Punya Anggaran, Puluhan Pulau Terlantar

Arsip Berita dan Informasi Regional

Pemkab Tak Punya Anggaran, Puluhan Pulau Terlantar

4 September 2009 No Comment

Wilayah Kabupaten Malang tidak hanya memiliki kekayaan hutan dan laut. Pemkab juga kaya dengan pulau. Ada 20 pulau yang tersebar di wilayah pesisir pantai Malang selatan. Sayangnya, jajaran pulau tersebut dalam kondisi terlantar. Pemkab mengaku tidak memiliki anggaran untuk pengelolaan.

Hal ini dibenarkan, Kabid Perikanan dan Kelautan, Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Malang Imam Suyudi, Kamis (3/9), saat dikonfirmasi di kantor DPK Kepanjen. Menurutnya, hingga kini dari 20 pulau yang berada di pesisir pantai yang tersebar di laut pantai Malang selatan, sebagian sudah dilakukan survei. Sedangkan, lanjut dia, untuk melakukan survei pada pulau-pulau tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar.

Sebaran pulau-pulau kecil di laut selatan Kabupaten Malang yang sebagian besar belum terdata

Jajaran pulau tersebut terdiri dari pulau Klatek, Pawanan, Reges, Ampel, Sirap, Hanoman,Ismoyo, Lapak, Sempu, dan lain-lain. Pulau tersebar di tiga wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Ampelgading, Gedangan. Sampai saat ini, kesemua pulau itu tidak berpenguni, karena letaknya berada di tengah laut.
“Nama-nama pulau itu diketahui dari masyarakat di sekitar pantai,“ terangnya.

Ada banyak potensi yang terkandung di setiap pulau. “Salah satu potensi yang dimiliki masing-masing pulau seperti di pulau sempu terdapat flora, fauna, dan terumbu karang. Sedangkan di pulau ismoyo terdapat bangunan pura. Selain itu, fungsi dan manfaat pulau tersebut yakni kawasan suaka penghalang ombak, “jelas Imam.

Dia juga mengatakan, rata-rata luas pulau itu maksimal seluas 200 hektare (ha), namun Imam mengaku, luasan pulau tersebut masih hanya perkiraan. Karena pihaknya belum melihat satu per satu. Namun, pulau sempu yang berada dikawasan Pantai Sendang Biru, di Desa Pondok Dadap, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, bisa diketahui luasnya yakni 200 ha. Sebab, lokasinya pulau sempu dekat dengan pantai dan mudah dijangkau.

Dengan melihat potensi pulau yang dimiki Kabupaten Malang ini, kata Imam, maka yang bisa diajak kerjasama untuk mengelola pulau ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Pasalnya, pulau ini bisa dijadikan obyek wisata, dan kalau DPK sendiri yang mengelola yang jelas tidak mempunyai anggaran yang cukup.

Selain itu, ia menerangkan, kendala yang dihadapi oleh DPK untuk melakukan survei dari puluhan pulau tersebut, yakni petugas lapangan yang sangat minim. Sementara, DPK hanya memiliki satu kapal pengawas dan itu masih milik DPK Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim. “Tapi untuk biaya perawatan dan operasional dianggarkan dari APBD Pemkab Malang,“ ujar Imam.

Disi lain dia menambahkan, Kabupaten Malang juga memiliki hutan mangrove seluas 340 ha. Sedangkan hutan mangrove tersebut berada di 12 desa, dan di enam kecamatan yakni Ampelgading Tirtuyudo, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur, dan Donomulyo. Namun, seluas 181,50 ha dalam kondisi rusak berat, dan itu harus segera direabilitasi. Dan untuk 131,50 hutan mangrove dalam kondisi baik.

Hutan mangrove yang rusak berat itu, DPK pada 2008 lalu sudah melakukan rehabilitisi dengan penanaman kembali tanaman bakau seluas 15,5 ha. Seperti di Pantai Sipelot, Kondang Buntung, Pantai Tamban, dan Pantai Nganteb. Dan pada tahun 2009 ini, DPK mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dengan program Pengendalian Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) sebesar 400 juta.

“Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk merehabilitasi hutan mangrove yang rusak,“ pungkas Imam.
(n cah/surabayapagi)