Warga Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo dimanfaatkan makelar yang mengeruk keuntungan saat pembagian kompor elpiji program konversi. Rupanya persyaratan KTP dan KK untuk mengambil kompor elpiji, dijadikan peluang bisnis. Sejumlah warga ditipu biaya pengurusan KTP dan KK mencapai Rp 40 Ribu sampai 50 Ribu per orang.

Camat Donomulyo Mastur membenarkan adanya ulah makelar KTP di Desa Sumberoto. Mastur mengaku telah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan sejumlah warga. Sasaran makelar itu tak lain penerima program konversi yang tidak memiliki identitas.

“Pihak distributor memang meminta KTP dan KK untuk identitas bahwa yang bersangkutan benar-benar warga Sumberoto. Rupanya, hal itu menjadi peluang bisnis para makelar,” urainya.

Hanya saja, pihak kecamatan tidak bisa berbuat banyak atas fenomena tersebut. Meskipun hal serupa juga dipastikan terjadi di desa yang lain. Selasa (14/7) lalu, empat dari sepuluh desa di Donomulyo telah digelontor kompor elpiji.

“Desa yang sudah digelontor adalah Sumberoto, Purwodadi, Purworejo dan Donomulyo. Masih ada enam desa yang belum, dimungkinkan makelar masih beroperasi,” imbuhnya.

Mastur mengaku tidak bisa berbuat banyak, semua itu dia serahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Pihak kecamatan lebih fokus mengawasi para aparatur desa. Sebisa mungkin mencegah agar makelarisme tidak dilakukan aparatnya.

“Yang kami temukan, pelakunya warga setempat, bukan dari kalangan aparatur,” pungkas dia.

Dispenduk Capil : Distributor Harus Koordinasi

Makelar KTP yang menunggangi distribusi kompor elpiji seperti di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo bisa dicegah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Malang meminta koordinasi pihak distributor. Dispenduk Capil menyarankan supaya distributor memberikan daftar wilayah penyebaran elpiji konversi.

Kepala Dispenduk Capil Cholis Bidajati mengakui adanya celah dalam proses mengurus KTP dan KK. Menurut Cholis, KTP dan KK memang bisa tanpa perlu hadir ke Kantor Dispenduk Capil. Hal ini dimanfaatkan biro jasa maupun makelar untuk mengeruk keuntungan.

“Memang titip boleh, kita (Dispenduk Capil) tidak bisa mendeteksi mana yang makelar. Masak mau kita tanyai satu persatu,” aku Cholis.

Akan tetapi, guna meminimalisir makelar, kata Cholis, harus ada langkah konkret. Dia meminta jadwal pendistribusian elpiji dari pihak distributor. Sehingga, sebelum distribusi dimulai, Dispenduk capil sudah lebih dulu turun ke lapangan.
“Kita berikan pelayanan ke daerah distribusi, atau jemput bola,” imbuhnya.

Soal makelar KTP, yang terpenting jangan sampai dilakukan oleh staff Dispenduk Capil. Termasuk para aparatur pemerintahan tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Selama ini, Dispenduk telah memberikan sosialisasi bahwa retribusi KTP hanya Rp 3500 dan KK Rp 5000.

“Satu-satunya cara memerangi makelar, ya dengan pelayanan jemput bola. Distributor harus berkoordinasi dulu dengan kami,” tandasnya. (ary/eno/malangpost)

Berita Lainnya :
• Banjir Mengancam 22 Desa di Kabupaten
• Potensi Wisata Pemandian Sumberringin di Tumpang
• 300 Penambang Tak Berijin
• Diusir Pemilik Lahan Sekolahan, 195 siswa SDN Sumberkerto 1 telantar
• Berkat Tukar Guling Pemkab-Perhutani, Aset Tanah Kota Batu Bertambah
• Aspal Runway 17 Bolong, Jadwal Penerbangan Terganggu
• Penderita Tipes dan Influenza di Kabupaten Malang Meningkat