Home » Kota Batu

SMAN 1 Batu Buka RSBI

30 Juni 2009 No Comment

Sekolah tidak dapat melakukan penarikan dana dengan dalih apapun tanpa seizin wali kota, khususnya yang terkait dengan penerimaan siswa baru (PSB). Agar kejadian PSB tahun lalu tidak terulang kembali tahun ini. Sekolah menarik dana dari orang tua wali murid dengan dalih dana peningkatan kualitas pendidikan yang akhirnya harus dikembalikan kembali kepada orang tuanya, karena menyalahi aturan.

Untuk mengantisipasi penarikan dana tanpa seizin wali kota, semua kepala sekolah mulai dari SD sampai SMA telah dikumpulkan Dinas Pendidikan Kota Batu. Untuk diberikan pengarahan terkait kebijakan PSB di Kota Batu. Sesuai dengan kebijakan Disdik Kota Batu, PSB mulai SD sampai SMA di sekolah negeri tidak ditarik biaya apapun alias gratis.

“Semua kepala sekolah sudah dikumpulkan untuk tidak lagi menarik biaya selain yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Penarikan biaya harus mendapatkan persetujuan wali kota,” kata Wawali Kota Batu, A. Budiono kepada Malang Post, usai membuka Batu Rabbit Contest 2009 di Kusuma Agrowisata Batu.

Hari ini, SMAN 1 Batu sudah akan memulai membuka pendaftaran masuk sekolah yang telah ditetapkan sebagai rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Pendaftaran RSBI di SMAN I Batu tidak bersamaan dengan SMPN dan SMAN lainnya di Kota Batu yang mulai dibuka pendaftarannya mulai 2 Juli mendatang.

Pendaftaran di SMAN 1 dibuka lebih dulu untuk memberikan kesempatan bagi calon siswa yang tidak lolos seleksi untuk dapat mendaftarkan ke SMAN atau SMKN lainnya di Kota Batu. Pengumuman seleksi yang diterima SMAN 1 akan diumumkan pada 5 Juli, satu hari sebelum pendaftaran di SMAN dan SMKN ditutup pada 6 Juli.“Insya Allah kejadian tahunm lalu, tidak sampai terjadi kembali tahun ini. Sejak awal semuanya sudah dijelaskan oleh Disdik,” ungkap Budiono.

Seperti diketahui, SMAN 1 dan SMAN 2 Batu harus mengembalikan kembali dana peningkatan kualitas mutu pendidikan yang dibayarkan siswa yang lolos seleksi kepada orang tua siswa. Pasalnya, dana yang diambil dari orang tua antara Rp 1 juta sampai Rp 3 juta itu tidak memiliki landasan aturan yang jelas. Bahkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu sempat turun menangani kasus itu. Karena tarikan sekolah yang tidak memiliki landasan aturan yang jelas dapat dianggap korupsi.

Dana peningkatan mutu pendidikan diambil dari orang tua dengan alasan untuk pembiayaan kebutuhan sarana prasarana seperti laptop, pembangunan gedung dan lainnya. Padahal, kebutuhan sarana dan prasarana menjadi kewajiban pemerintah untuk membiayainya.

Tapi menurut Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang datang ke Kota Batu beberapa waktu lalu, tidak menutup kemungkinan ada orang tua yang mampu dan mau mendermakan hartanya untuk pembangunan sekolah. Tapi, sekolah tidak bisa langsung memutuskan sendiri. “Tetap harus ada persetujuan dai wali kota. Termasuk kalau ada tarikan-tarikan dana dari orang tua untuk sarana prasarana,” terang Pak De Karwo yang terus gencar mensosialisasikan sekolah gratis di Jatim. (aim/nug/malangpost)

Keywords:

Tidak ada Komentar »

Belum ada komentar.

RSS umpan untuk komentar-komentar dalam tulisan ini. URL Lacak Balik

Tinggalkan komentar