Universitas Merdeka (Unmer) Malang meresmikan Pusat Studi Bencana (PSB), kemarin. Lembaga kajian di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmer Malang ini dibentuk dengan latar belakang masih minimnya early warning system atau peringatan dini terhadap bencana yang ada di Indonesia.

“Selama ini bencana yang ditangani sifatnya kagetan, kalau ada baru ditangani. Karena itu bekerjasama dengan provinsi Jawa Timur, masalah penanggulangan ini ke depan diharap lebih terkonsep dan terencana,” ungkap Kepala LP2M Unmer Malang, Dr Harmono M.Si.

Selain itu, katanya, selama ini penanggulangan bencana berhenti tanpa ada penanganan sesudahnya. Dengan sumber daya yang ada di Unmer, maka diharapkan penanganan setelah bencana mulai disentuh. Selain itu, karena melibatkan tenaga ahli di perguruan tinggi, maka diharapkan bisa lahir temuan-temuan baru untuk solusi bencana. Salah satu temuan yang sudah dihasilkan Unmer seperti tenda gempa dan beberapa lainnya.

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri RI, Dr Kausar AS Msi menuturkan saat ini dibutuhkan keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di daerah. Sementara yang ada baru di tingkatan provinsi. Padahal sosialisasi terhadap kesadaran early warning system ini harus terus dimantapkan.

“Di daerah perlu segera dibentuk badan ini, soal siapa yang ada di dalamnya terserah pemda. Yang jelas harus melibatkan tenaga ahli,” ujarnya.

Menurut Kausar, Indonesia sebagai negara ke dua setelah Jepang yang berpotensi bencana, memerlukan sosialisasi maksimal. Sehingga seluruh masyarakat sudah siap saat ada bencana datang.

Sementara itu, salah satu narasumber dalam seminar bertajuk Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Integratif yang Berbasis Masyarakat di PPI Unmer Malang kemarin, Prof DR Hj Sjamsiar Sjamsudin menuturkan sebenarnya aturan yang dibuat pemerintah mengenai penanggulangan bencana sudah cukup banyak. Sebut saja, PP 21, PP 22, dan PP 23 tahun 2008 yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana hingga pendanaannya. Namun semuanya belum disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat.

“Indonesia ini rawan bencana, tapi pola koordinasinya belum maksimal. Karena memang bangsa ini sulit berkoordinasi,” ucapnya.

Kalau perlu, lanjutnya, dalam kurikulum di pendidikan tinggi juga dimasukkan mengenai penanganan bencana ini. Sebab ia yakin, saat inipun tidak banyak mahasiswa yang faham mengenai hal ini. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu direformasi, yaitu organisasi dan kelembagaan yang ada, managemen SDM aparatur, dan kultur birokrasi yang cenderung menunggu dari pusat. (oci/eno/malangpost)

Berita Lainnya :
• Pasar Batu Akik di Jalan Majapahit Tetap Eksis Puluhan Tahun
• Lima Reklame Besar Dibongkar Satpol PP
• Tingkat Persaingan CPNS Teknis 1:41, Guru 1:15
• KPPU Sinyalir Malang Berpotensi Pelanggaran Tender
• Kisah 'Kiamat' 2012 Difilmkan, Raup Penghasilan Rp 2 Triliun
• Penghuni Wisma Tumapel Resah, Rektor Buka Komunikasi
• Developmentalisme itu Bohong Besar