Yuli Nursanto, 39 tahun, mantan calon Bupati Ponorogo, akhirnya dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dr Radjiman Wediodiningrat, Lawang, Malang, pada Senin malam lalu. Warga Ponorogo ini diduga mengalami depresi akibat permasalahan yang melilitnya setelah dia kalah dalam pemilihan kepala daerah Ponorogo pada Agustus 2005.
“Saya sendiri yang mengantarkan Bapak (Nursanto) ke rumah sakit jiwa,” kata Adjidah, istri Nursanto, kemarin.

PDAM Kabupaten diperkirakan tak mendapat hak pemutihan hutang dari Pemerintah Pusat. Pasalnya, sesuai hasil audit akuntan Pemerintah Kabupaten, neraca keuangan PDAM dinilai sudah sehat. Malah, menurut Wakil Bupati Malang Rendra Kresna, sesuai audit tersebut bisa dikatakan kinerja PDAM sudah cukup baik.
Sehingga menurut Rendra, PDAM Kabupaten Malang tidak perlu mendapat hak pemutihan hutang. Karena program pemutihan hutang hanya diberlakukan bagi instansi yang neraca keuangannya tidak sehat. Rendra mengatakan, pemutihan hutang seringkali membuat BUMD atau Perusahaan Daerah tidak berusaha menyehatkan neraca keuangannya.

Pemkab Malang saat ini bergerak untuk menginventarisir tanah yang terserobot dalam program kerja bakti berdasarkan laporan warga. Tugas invetarisir tersebut dikerjakan para Camat hingga tim verifikasi terbentuk.
Hal itu dikatakan Wakil Bupati Malang Rendra Kresna kepada Malang Post di kantornya kemarin. Menurut Rendra para Camat ditugaskan menginventarisir tanah yang diserobot program kerja bakti. Setelah itu Camat harus melaporkan jumlah tanah yang berhasil diinventarisir.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dipastikan akan naik. Sebab, hal tersebut sudah dibicarakan oleh Komisi VIII DPR RI dengan Departemen Agama. Besaran kenaikan tersebut berkisar Rp 5 juta. Sebelumnya, biaya penyelenggaraan haji sebesar Rp 27 juta naik menjadi Rp 32 juta. Demikian diungkapkan oleh Kepala Kantor Depag Kota Malang, Drs. Chomsin, MM.
Hanya, kenaikan biaya haji ini masih menunggu aspek legal formal dari Presiden RI saja. Yakni, menunggu tanda tangan Presiden RI untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Beberapa sumber dari PNS di lingkungan Pemkab Malang memang mengaku sempat ‘tersiksa’ dengan program kerja bakti yang digelar Bupati Sujud sejak beberapa bulan lalu itu. Jika sekarang kerja bakti dilakukan setiap minggu, awal-awal ada dilaksanakan hampir tiap hari.
Apalagi lokasi kerja bakti itu berada di daerah pelosok dengan kondisi medan yang sulit. Bahkan banyak yang menganggap kerja bakti itu sebagai kerja rodi. “Bagaimana tidak, hari Minggu kan seharusnya untuk keluarga karena seminggu sudah bekerja. Eh ini malah harus bekerja lagi secara fisik,” keluh seorang Kepala Seksi di lingkungan Sekretariatan Pemkab Malang.